Satgas TPPU Kawal 300 Laporan PPATK

Kamis, 18 Januari 2024 | 05:10 WIB
Satgas TPPU Kawal 300 Laporan PPATK
[ILUSTRASI. Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD memberikan keterangan pers terkait RUU Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana di Jakarta, Jumat (14/4/2023).Warta Kota/YULIANTO]
Reporter: Vendy Yhulia Susanto | Editor: Lamgiat Siringoringo

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Masa kerja Satuan Tugas (Satgas) Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) telah berakhir pada 31 Desember 2023. Menjalankan tugas selama delapan bulan, Satgas TPPU berhasil membongkar sejumlah kasus.

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menyebutkan, Satgas TPPU telah melakukan supervisi dan evaluasi penanganan 300 surat laporan hasil analisis (LHA)/laporan hasil pemeriksaan (LHP) Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mengenai informasi dugaan TPPU dengan nilai agregat lebih dari Rp 349 triliun. "Ada 300 surat LHA/LHP informasi seluruhnya telah dibahas dalam Satgas TPPU dengan melibatkan 12 orang tim ahli yang terdiri dari para akademisi dan para tokoh yang concern dalam pemberantasan TPPU bersama Dirjen Bea Cukai, Dirjen Pajak, Kejaksaan, Kepolisian dan KPK," jelas Mahfud dalam konferensi pers, Rabu (17/1).

Ini Artikel Spesial
Agar bisa lanjut membaca sampai tuntas artikel ini, pastikan Anda sudah berlangganan.
Sudah Berlangganan?
Berlangganan dengan Google
Gratis uji coba 7 hari pertama dan gunakan akun Google sebagai metode pembayaran.
Business Insight
Artikel pilihan editor Kontan yang menyajikan analisis mendalam, didukung data dan investigasi.
Kontan Digital Premium Access
Paket bundling Kontan berisi Business Insight, e-paper harian dan tabloid serta arsip e-paper selama 30 hari.
Masuk untuk Melanjutkan Proses Berlangganan
Bagikan

Berita Terbaru

Ambisi Ekonomi Terbentur Fiskal
| Sabtu, 15 Agustus 2026 | 10:31 WIB

Ambisi Ekonomi Terbentur Fiskal

Pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi pada tahun depan sebesar 6%, rekor tertinggi dalam 13 tahun   

Menjadikan Sang Ibunda Sebagai Panutan
| Sabtu, 15 Agustus 2026 | 09:26 WIB

Menjadikan Sang Ibunda Sebagai Panutan

Perjalanan Agus Martowardojo menarik karena pernah dipercaya memimpin Bank Mandiri di usia yang masih muda.

Opex Naik, Investasi Jadi Pemicu
| Sabtu, 15 Agustus 2026 | 09:05 WIB

Opex Naik, Investasi Jadi Pemicu

Beban bank meningkat seiring ekspansi dan investasi.                                                    

Anggaran Perlinsos 2027 Makin Gemuk
| Sabtu, 15 Agustus 2026 | 09:02 WIB

Anggaran Perlinsos 2027 Makin Gemuk

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan, perlinsos tetap menjadi salah satu instrumen penting dalam kebijakan fiskal pemerintah pada 2027

MDKA Tambah Kepemilikan Saham EMAS
| Sabtu, 15 Agustus 2026 | 08:16 WIB

MDKA Tambah Kepemilikan Saham EMAS

Setelah transaksi, kepemilikan MDKA di EMAS bertambah jadi 9,43 miliar saham dari sebelumnya 9,33 miliar saham.

Langkah Strategis CLEO: Kejar Efisiensi Operasional Melalui Otomasi Pabrik
| Sabtu, 15 Agustus 2026 | 08:00 WIB

Langkah Strategis CLEO: Kejar Efisiensi Operasional Melalui Otomasi Pabrik

Produsen air minum dalam kemasan (AMDK) ini menyiapkan belanja modal atau capital expenditure (capex) sekitar Rp700 miliar

Kemerdekaan Tanpa Kesejahteraan
| Sabtu, 15 Agustus 2026 | 07:15 WIB

Kemerdekaan Tanpa Kesejahteraan

Makna hakiki dari sebuah kemerdekaan adalah bukan sekedar kemerdekaan untuk negara saja tetapi bagi setiap warga negaranya.

Lautan Luas (LTLS) Pacu Kinerja di Paruh Kedua
| Sabtu, 15 Agustus 2026 | 07:10 WIB

Lautan Luas (LTLS) Pacu Kinerja di Paruh Kedua

LTLS terus berupaya meningkatkan kontribusi pendapatan dari lini bisnis food ingredients dan air bersiih

Investor Menanti Bukti Agar Pasar Kembali Seksi
| Sabtu, 15 Agustus 2026 | 07:08 WIB

Investor Menanti Bukti Agar Pasar Kembali Seksi

Kendati rebound seusai pidato Presiden Prabowo, Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) belum mengalami perubahan tren bullish.

Risiko Pinjam Dahulu
| Sabtu, 15 Agustus 2026 | 07:00 WIB

Risiko Pinjam Dahulu

Gaya pembiayaan anyar pemerintah untuk pembiayaaan KDKMP maupun MBG aman dari sisi APBN, tapi berisiko bikin buntung pihak lain.

INDEKS BERITA

Terpopuler