Satgas TPPU Kawal 300 Laporan PPATK

Kamis, 18 Januari 2024 | 05:10 WIB
Satgas TPPU Kawal 300 Laporan PPATK
[ILUSTRASI. Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD memberikan keterangan pers terkait RUU Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana di Jakarta, Jumat (14/4/2023).Warta Kota/YULIANTO]
Reporter: Vendy Yhulia Susanto | Editor: Lamgiat Siringoringo

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Masa kerja Satuan Tugas (Satgas) Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) telah berakhir pada 31 Desember 2023. Menjalankan tugas selama delapan bulan, Satgas TPPU berhasil membongkar sejumlah kasus.

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menyebutkan, Satgas TPPU telah melakukan supervisi dan evaluasi penanganan 300 surat laporan hasil analisis (LHA)/laporan hasil pemeriksaan (LHP) Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mengenai informasi dugaan TPPU dengan nilai agregat lebih dari Rp 349 triliun. "Ada 300 surat LHA/LHP informasi seluruhnya telah dibahas dalam Satgas TPPU dengan melibatkan 12 orang tim ahli yang terdiri dari para akademisi dan para tokoh yang concern dalam pemberantasan TPPU bersama Dirjen Bea Cukai, Dirjen Pajak, Kejaksaan, Kepolisian dan KPK," jelas Mahfud dalam konferensi pers, Rabu (17/1).

Ini Artikel Spesial
Agar bisa lanjut membaca sampai tuntas artikel ini, pastikan Anda sudah berlangganan.
Sudah Berlangganan?
Berlangganan dengan Google
Gratis uji coba 7 hari pertama dan gunakan akun Google sebagai metode pembayaran.
Business Insight
Artikel pilihan editor Kontan yang menyajikan analisis mendalam, didukung data dan investigasi.
Kontan Digital Premium Access
Paket bundling Kontan berisi Business Insight, e-paper harian dan tabloid serta arsip e-paper selama 30 hari.
Masuk untuk Melanjutkan Proses Berlangganan
Bagikan

Berita Terbaru

Rupiah Cermati Geopolitik & Pelemahan Ekonomi
| Sabtu, 25 Juli 2026 | 06:30 WIB

Rupiah Cermati Geopolitik & Pelemahan Ekonomi

Mengutip Bloomberg, rupiah di pasar spot terkoreksi 0,15% secara harian ke Rp 17.963 per dolar AS pada Jumat (24/7).

Rupiah Cermati Geopolitik & Pelemahan Ekonomi
| Sabtu, 25 Juli 2026 | 06:30 WIB

Rupiah Cermati Geopolitik & Pelemahan Ekonomi

Mengutip Bloomberg, rupiah di pasar spot terkoreksi 0,15% secara harian ke Rp 17.963 per dolar AS pada Jumat (24/7).

Rupiah Cermati Geopolitik & Pelemahan Ekonomi
| Sabtu, 25 Juli 2026 | 06:30 WIB

Rupiah Cermati Geopolitik & Pelemahan Ekonomi

Mengutip Bloomberg, rupiah di pasar spot terkoreksi 0,15% secara harian ke Rp 17.963 per dolar AS pada Jumat (24/7).

Valas Asia Tertekan Lonjakan Harga Minyak
| Sabtu, 25 Juli 2026 | 06:15 WIB

Valas Asia Tertekan Lonjakan Harga Minyak

Eskalasi konflik AS-Iran yang mengerek harga minyak menjadi penekan utama kebutuhan impor energi negara-negara Asia.

Adu Otot Bunga Deposito Diprediksi Mengendur
| Sabtu, 25 Juli 2026 | 05:45 WIB

Adu Otot Bunga Deposito Diprediksi Mengendur

Persaingan bunga deposito di antara bank digital diprediksi masih akan tetap tinggi hingga akhir  tahun 2026.

Mustika Ratu (MRAT) Andalkan Inovasi Jaga Pertumbuhan
| Sabtu, 25 Juli 2026 | 05:20 WIB

Mustika Ratu (MRAT) Andalkan Inovasi Jaga Pertumbuhan

Saat ini, produk-produk Mustika Ratu telah dipasarkan  di lebih dari 40 negara, dan juga pasar internasional lainnya.

Hasil Investasi Masih Tergerus Volatilitas
| Sabtu, 25 Juli 2026 | 04:50 WIB

Hasil Investasi Masih Tergerus Volatilitas

Industri reasuransi hanya mengumpulkan hasil investasi Rp 317,8 miliar hingga Mei 2026, alias turun 35,9% secara tahunan.

Tempo Scan Pacific (TSPC) Bikin Kongsi Anyar Bisnis Farmasi
| Sabtu, 25 Juli 2026 | 04:20 WIB

Tempo Scan Pacific (TSPC) Bikin Kongsi Anyar Bisnis Farmasi

TSPC menggandeng Chia Tai Tianqing Pharmaceutical Group Co., Ltd (CTTQ), anak usaha Sino Biopharmaceutical Limited (SBP Group)

MK Perkuat Hak Konsumen atas Kuota Internet
| Sabtu, 25 Juli 2026 | 04:00 WIB

MK Perkuat Hak Konsumen atas Kuota Internet

Mahkamah Konstitusi mewajibkan penyelenggara telekomunikasi untuk mentyediakan skema kuotainternet agar tidak hangus.

Moody's Waspadai Fiskal Indonesia, Ekonom Sebut Defisit APBN 2026 Berisiko Tembus 3%
| Jumat, 24 Juli 2026 | 10:00 WIB

Moody's Waspadai Fiskal Indonesia, Ekonom Sebut Defisit APBN 2026 Berisiko Tembus 3%

Solusi jangka pendek berupa pemangkasan belanja tidak akan cukup tanpa perbaikan struktural di sisi penerimaan. 

INDEKS BERITA

Terpopuler