SBR007 Lebih Menarik, Emiten Perbankan Jadi Terjepit

Kamis, 11 Juli 2019 | 07:26 WIB
SBR007 Lebih Menarik, Emiten Perbankan Jadi Terjepit
[]
Reporter: Laurensius Marshall Sautlan Sitanggang | Editor: Tedy Gumilar

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintah kembali menawarkan instrumen Surat Utang Negara (SUN) dalam bentuk savings bond ritel (SBR) seri SBR007. Tingkat kupon SBR007 juga menarik yakni 7,5%.

Dengan tawaran imbal hasil segede ini dikhawatirkan bisa menganggu upaya pencarian dana pihak ketiga (DPK) alias simpanan perbankan. Apalagi, imbal hasil yang ditawarkan juga lebih tinggi dibanding rata-rata deposito satu tahun sebesar 6,1% per 9 Juli 2019.

SBR007 bisa membuat likuiditas perbankan menjadi lebih ketat. Catatan Bank Indonesia (BI) menunjukan per Mei 2019 total dana pihak ketiga (DPK) perbankan baru tumbuh 6,7% secara year on year (yoy).

Meski begitu, Wakil Direktur Utama PT Bank Negara Indonesia Tbk (BBNI) Herry Sidharta mengatakan pihak perbankan sudah mengetahui rencana pemerintah dan mengantisipasi hal tersebut. Menurut Herry, selama tahun 2019 ini, pemerintah memang berniat menerbitkan Surat Berharga Negara Ritel hampir di setiap bulan kecuali bulan Juni dan Desember tahun 2019.

Sebagai salah satu agen penjual SBR, BNI mengamini kalau hal ini bakal berdampak pada pertumbuhan DPK yang dalam tren melambat. "Sudah jadi tugas kami untuk menyusun strategi dan meminimalisir dampaknya terhadap rencana pencapaian target DPK," kata Herry kepada KONTAN, Rabu (10/7).

Upaya yang bisa ditempuh adalah mengutamakan sumber dana dari dana segar (fresh fund) dari nasabah yang sudah ada alias eksisting. Cara lain adalah dengan mengakuisisi nasabah baru.

Dengan cara ini, Herry optimis pertumbuhan DPK Bank BNI hingga akhir tahun 2019 dapat tumbuh di kisaran 12%-14%. Angka ini sesuai dengan target awal tahun bank tertua di Indonesia ini.

Menarik dari deposito

Senada, Direktur Konsumer PT Bank Tabungan Negara Tbk (BBTN) Budi Satria bilang, wajar kalau masyarakat lebih memilih SBR ketimbang deposito. "Tentu instrumen ini lebih menarik dibanding simpanan reguler di perbankan," katanya. Alhasil, strategi BTN untuk mempertahankan DPK tumbuh di kisaran 16% yoy tahun ini sedikit bergeser.

Menurut Budi, pihaknya akan memanfaatkan customer based guna mendalami potensi simpanan dari mitra bank dan institusi lainnya. Selain itu, BTN juga akan terus mendorong pertumbuhan dana ritel terutama tabungan.

BTN juga memilih untuk tidak menaikkan bunga deposito untuk bersaing dengan SBR. "Kami optimalkan potensi customer based yang bisa digali saat ini," terangnya.

Namun, Presiden Direktur PT Bank OCBC NISP Tbk (NISP) Parwati Surjaudaja berpendapat, SBR dan simpanan bank tidak bisa bersaing langsung karena berbeda tenor. Lagipula, rasio deposito terhadap PDB juga yang masih di bawah 50%. Artinya masih banyak dana yang dapat dihimpun lewat ragam instrumen investasi. OCBC NISP tetap mematok DPK tumbuh 10%–15% tahun ini.

Bagikan

Berita Terbaru

Kondisi Geopolitik Ubah Hasrat Investasi & Restrukturisasi Pengusaha Energi dan SDA
| Rabu, 25 Maret 2026 | 16:58 WIB

Kondisi Geopolitik Ubah Hasrat Investasi & Restrukturisasi Pengusaha Energi dan SDA

Sebanyak 64% responden eksekutif memperkirakan peningkatan restrukturisasi portofolio di industri mereka selama dua tahun ke depan.

Credit Rating, Defisit Fiskal dan Prospek Saham-Saham Indonesia
| Rabu, 25 Maret 2026 | 15:00 WIB

Credit Rating, Defisit Fiskal dan Prospek Saham-Saham Indonesia

Rasio pajak Indonesia sekitar 11% dari PDB. Jauh lebih rendah dibanding negara maju yang mencapai 20%–30% dan negara berkembang sekitar 15%–20%

Insentif Properti Dorong Asuransi, Namun Terbatas
| Rabu, 25 Maret 2026 | 08:24 WIB

Insentif Properti Dorong Asuransi, Namun Terbatas

Insentif PPN DTP 100% diperpanjang hingga 2026. Benarkah ini angin segar bagi industri asuransi properti? 

Pelepasan 20 Unit Asuransi Tersendat
| Rabu, 25 Maret 2026 | 08:22 WIB

Pelepasan 20 Unit Asuransi Tersendat

Upaya spin off terkendala modal dan infrastruktur.                                                   

Konsultan Pajak Wajib Setor Data ke Pemerintah
| Rabu, 25 Maret 2026 | 08:10 WIB

Konsultan Pajak Wajib Setor Data ke Pemerintah

Kebijakan ini diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 8 Tahun 2026 yang mempertegas UU tentang KUP

Strategi Pembangunan Jaya Ancol (PJAA) Bidik 580.000 Pengunjung
| Rabu, 25 Maret 2026 | 07:56 WIB

Strategi Pembangunan Jaya Ancol (PJAA) Bidik 580.000 Pengunjung

Estimasi 580.000 orang merupakan target menyeluruh periode libur Lebaran 2026 yang berlangsung pada 19 Maret - 5 April 2026.

Pasokan Gas Hambat Utilisasi Industri Keramik
| Rabu, 25 Maret 2026 | 07:45 WIB

Pasokan Gas Hambat Utilisasi Industri Keramik

Asaki menargetkan rata-rta utilitsi industri keramik pada tahun ini mencapai 80%, namun saat ini rat-rata utilisasi hanya 70%-72%.

Ada Efisiensi Anggaran, Setoran Pajak Bakal Ikut Tertekan
| Rabu, 25 Maret 2026 | 07:37 WIB

Ada Efisiensi Anggaran, Setoran Pajak Bakal Ikut Tertekan

Efisiensi hingga WFH diperkirakan akan menekan penerimaan pajak dari sektor administrasi pemerintahan dan jaminan sosial

Efek Mini, Anggaran MBG Juga Perlu Efisiensi
| Rabu, 25 Maret 2026 | 07:26 WIB

Efek Mini, Anggaran MBG Juga Perlu Efisiensi

Alokasi anggaran makan bergizi gratis (MBG) pada tahun ini mencapai Rp 335 triliun                  

Pemerintah Kebut Proyek Sekolah Rakyat Tahap Kedua
| Rabu, 25 Maret 2026 | 07:07 WIB

Pemerintah Kebut Proyek Sekolah Rakyat Tahap Kedua

Pembangunan Sekolah Rakyat ini adalah bentuk nyata komitmen pemerintah untuk membangun sumber daya manusia yang unggul.

INDEKS BERITA

Terpopuler