Semester I, Investasi Asing di Perumahan, Kawasan Industri, dan Perkantoran Turun

Senin, 12 Agustus 2019 | 18:56 WIB
Semester I, Investasi Asing di Perumahan, Kawasan Industri, dan Perkantoran Turun
[ILUSTRASI. Paparan realisasi investasi penanaman modal PMDN-PMA]
Reporter: Yusuf Imam Santoso | Editor: Herlina Kartika Dewi

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) mencatat realisasi Penanaman Modal Asing (PMA) di bidang usaha perumahan, kawasan Industri, dan perkantoran pada semester I-2019 terpantau turun secara tahunan atau year on year (yoy).

Data BKPM mencatat semester I-2019 PMA bidang usaha tersebut mendulang investasi sebanyak US$ 1,57 juta. Angka ini turun 44,7% dibandingkan periode sama 2018 yang mencapai US$ 2,84 juta.

Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Thomas Trikasih Lembong sempat menyebutnya, tahun lalu investasi perumahan, kawasan Industri, dan perkantoran semester I-2018 menjadi kotributor utama PMA lantaran dampak dari pembangunan infrastruktur dari program pemerintah.

Baca Juga: BKPM ingin lebih perhatikan investor kecil di berbagai sektor

Sementara itu, Ekonom Maybank Kim Eng Sekuritas Luthfi Ridho menilai gairah investor asing pada semester I-2019 lesu karena perang dagang Amerika Serikat (AS) dan China serta Pemilu.

Di sisi lain, Bank Indonesia (BI) telah memangkas suku bunga 25 basis points (bps) dan masih membuka ruang untuk pemangkasan selanjutnya. 

Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Bhima Yudhistira mengatakan penurunan suku bunga hingga 50 bps akan menstimulus kredit properti.

Sehingga hal tersebut bisa menstimulus PMA ke bidang usaha perumahan, kawasan Industri, dan perkantoran. Dia menambahkan untuk kawasan industri perlu lebih banyak promosi dan insentif yang tepat sasaran.

“Insentif percepatan pembebasan lahan untuk pembangunan kawasan industri yang dikelola swasta,” kata Bhima kepada Kontan.co.id, Senin (12/8).

Berbeda, Luthfi menilai pemodal asing cenderung tidak melihat BI rate, tetapi lebih meliat likuiditas global. Namun, Luthfi menilai sampai dengan akhir tahun 2019 PMA di bidang usaha perumahan, kawasan Industri, dan perkantoran masih bisa tumbuh karena kabar relokasi pabrik China.

“Apalagi dengan adanya usaha untuk memindahkan pabrik dari China ke negara lain. Seharusnya Indonesia bisa dapat walau sedikit,” kata Luthfi kepada Kontan.co.id, Senin (12/8).

Baca Juga: BKPM: Jawa Barat jadi lokasi investasi paling seksi di kuartal II 2019

Direktur Perpajakan Internasional Dirjen Pajak Kemenkeu John Hutagaol mengatakan sejauh ini pemerintah sudah memberikan stimulus pajak bagi investor, misalnya insentif fiskal berupa pengurangan pajak di atas 100% atau super deduction tax.

“Saya rasa investor asing masih melirik Indonesia yang memiliki market besar, bahan baku banyak, tenaga kerja. Untuk kawasan Asia daya saing Indonesia kuat,” kata John.

Dari sisi internal, Luthfi mengatakan kejelasan pembebasan lahan perlu lebih diperhatikan pemerintah. “Itu faktor yang paling mahal biasanya, selain itu insentif pajak jual beli perumahan,” tutur Luthfi.

Bhima menambahkan properti dan kawasan industri risikonya masih cukup besar karena permintaan belum stabil. Dia memandang investor banyak menunggu makro ekonomi global kondusif dulu. 

Meskipun dalam jangka panjang prospek properti dan kawasan industri di Indonesia masih cukup besar.

Dari sisi properti antara supply dan demand rumah masih lebar. Backlog perumahan diperkirakan 5,4 juta unit. 

"Jadi wait and see-nya hanya dalam jangka pendek. Setelah siklus ekonomi membaik, investasi akan recovery,” kata Bhima.

Bagikan

Berita Terbaru

Waspadai Potensi Profit Taking, Simak Rekomendasi Saham Hari Ini, Rabu (15/4)
| Rabu, 15 April 2026 | 07:24 WIB

Waspadai Potensi Profit Taking, Simak Rekomendasi Saham Hari Ini, Rabu (15/4)

Hari ini, investor perlu mewaspadai  potensi profit taking dalam jangka pendek. Mengingat kondisi IHSG yang sudah memasuki area overbought.

Legalisasi Rokok Ilegal Harus Dikaji Lebih Cermat
| Rabu, 15 April 2026 | 07:21 WIB

Legalisasi Rokok Ilegal Harus Dikaji Lebih Cermat

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa meminta produsen rokok ilegal beralih menjadi legal paling lambat Mei 2026

Industri Semen Krisis Pasokan Batubara
| Rabu, 15 April 2026 | 07:13 WIB

Industri Semen Krisis Pasokan Batubara

Sejumlah pabrik semen tutup akibat kesulitan batubara lantaran belum adanya kejelasan dalam RKAB 2026

Harta Djaya Karya (MEJA) Menebar Saham Bonus di Rasio 6:1
| Rabu, 15 April 2026 | 07:07 WIB

Harta Djaya Karya (MEJA) Menebar Saham Bonus di Rasio 6:1

Saham bonus akan dibagikan kepada pemegang saham MEJA yang namanya tercatat dalam daftar pemegang saham tanggal 20 April 2026 pukul 16:00 WIB. ​

Pailit Serta Delisting, Investasi Lo Kheng Hong di SRIL dan Haiyanto di TELE Ambyar
| Rabu, 15 April 2026 | 07:04 WIB

Pailit Serta Delisting, Investasi Lo Kheng Hong di SRIL dan Haiyanto di TELE Ambyar

Jika perusahaan sudah tidak mampu membayar utang (insolven), lantas pailit dan dibubarkan, maka sahamnya menjadi tidak bernilai.

Bidik Pertumbuhan Kinerja 2026, MDIY Geber Ekspansi Gerai
| Rabu, 15 April 2026 | 07:04 WIB

Bidik Pertumbuhan Kinerja 2026, MDIY Geber Ekspansi Gerai

PT Daya Intiguna Yasa Tbk (MDIY) menargetkan membuka lebih dari 270 toko baru di seluruh Indonesia.​

Izin Impor Belum Keluar, Stok BBM SPBU Shell Habis
| Rabu, 15 April 2026 | 07:02 WIB

Izin Impor Belum Keluar, Stok BBM SPBU Shell Habis

Shell Indonesia masih berupaya maksimal untuk berkoordinasi dengan pemerintah dalam permohonan impor bahan bakar minyak.

Bank Swasta Siap Tebar Dividen
| Rabu, 15 April 2026 | 07:00 WIB

Bank Swasta Siap Tebar Dividen

​Bank swasta KBMI III bersiap menebar dividen dari laba 2025, dengan variasi rasio pembayaran yang mencerminkan strategi masing-masing emiten

Tambah Modal Kerja, Merdeka Gold Resources Tbk (EMAS) Tarik Kredit Rp 2,56 Triliun
| Rabu, 15 April 2026 | 06:59 WIB

Tambah Modal Kerja, Merdeka Gold Resources Tbk (EMAS) Tarik Kredit Rp 2,56 Triliun

PT Merdeka Gold Resources Tbk (EMAS) meraih tambahan likuiditas melalui kredit sindikasi perbankan US$ 150 juta atau setara Rp 2,56 triliun. 

PGEO dan PLN IP Sepakati Tarif PLTP Lahendong
| Rabu, 15 April 2026 | 06:57 WIB

PGEO dan PLN IP Sepakati Tarif PLTP Lahendong

Direktur Utama PGEO Ahmad Yani mengungkapkan, pihaknya menyambut baik perkembangan proyek PLTP Lehendong

INDEKS BERITA

Terpopuler