Senjata Baru Pemerintah Menjaring Pajak dari Google atau Facebook

Jumat, 05 April 2019 | 08:31 WIB
Senjata Baru Pemerintah Menjaring Pajak dari Google atau Facebook
[]
Reporter: Lidya Yuniartha, Ratih Waseso | Editor: Thomas Hadiwinata

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Ruang bagi perusahaan internasional yang beroperasi di Indonesia untuk menghindar dari ketentuan fiskal lokal bakal kian sempit. Kementrian Keuangan mengeluarkan aturan baru tentang kewajiban perpajakan bagi perusahaan atau orang asing yang berbisnis di Indonesia, baik berbasis dunia maya, seperti Facebook atau Google, maupun konvensional.

Berlaku 1 April, Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 35/PMK.03/2019 tentang Penentuan Bentuk Usaha Tetap (BUT) mempertegas penetapan BUT sebagai subjek pajak luar negeri, yang selama ini diatur di Undang-Undang Nomor 36/ 2008 tentang Pajak Penghasilan (PPh).

Poin penting PMK No 35/3019 adalah orang pribadi asing atau badan asing yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui BUT, wajib memiliki nomor pokok wajib pajak (NPWP). Dengan kepemilikan NPWP, orang dan badan asing wajib memenuhi kewajiban membayar pajak penghasilan (PPh). Termasuk jika orang atau badan asing sebagai pengusaha yang menyerahkan objek pajak. Dia harus menjalankan tugasnya sebagai pengusaha kena pajak.

Perusahaan juga memiliki kewajiban memungut dan menyetor pajak pertambahan nilai (PPN) maupun pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM). "UU PPh sudah mengatur BUT. Dengan PMK baru, petugas pajak memiliki guidance pasti orang atau badan asing yang melakukan BUT," tandas Hestu Yoga Saksama, Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Ditjen Pajak, Kamis (4/4).

Aturan ini akan menjadi senjata baru bagi Kantor Pajak dalam membidik perpajakan dari perusahaan lintas negara. Pasalnya, beberapa tahun lalu, Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak terbukti kesulitan memungut pajak perusahaan seperti Google, Facebook, Twitter dan lain-lain.

Kesulitan dalam memungut pajak ini terjadi tahun 2015. Saat itu, PT Google Indonesia hanya membayar pajak Rp 5,2 miliar. Ini adalah PPh 25% dari penghasilan kena pajak (taxable income) Google Indonesia Rp 20,88 miliar. Padahal, pada tahun yang sama, Google Asia Pacific Pte. Ltd (GAP) membukukan total pendapatan sekitar US$ 109,2 juta dari para kliennya di Indonesia.

Kasus perpajakan dengan Google ini pun sempat menjadi polemik panjang. Ditjen Pajak pernah menaksir angka pajak yang semestinya dibayar Google ke pemerintah mencapai Rp 450 miliar per tahun. Kasus ini selesai, Google bersedia memenuhi kewajiban mereka, meski nilainya tidak dipublikasikan. 

Pakar perpajakan Universitas Pelita Harapan, Ronny Bako menyebut, penerbitann PMK No 35/2019 merupakan langkah yang tepat saat ini. Perkembangan bisnis lintas negara semakin pesat dan tanpa batas lintas negara.

Selama ini, "Hanya ada satu ayat di UU PPh yang mengatur BUT, itu pun abu-abu. Adanya aturan teknis ini memperjelas hak dan kewajiban BUT," tandas Ronny.

Hanya, menurut Ronny, pemerintah masih perlu mengatur pajak BUT. Pajak BUT tak bisa disamakan dengan wajib pajak dalam negeri. Pasalnya, "BUT belum tentu jadi usaha berkelanjutan. Harusnya tarif pajak final, agar lebih mudah," saran dia.

Bagikan

Berita Terbaru

Gara-Gara Suka Hitungan, Karier Andre Santoso Pun Semakin Mapan
| Sabtu, 05 April 2025 | 10:11 WIB

Gara-Gara Suka Hitungan, Karier Andre Santoso Pun Semakin Mapan

Kisah Andre Santoso dalam meniti karier sebagai bankir hingga menjadi Direktur Kredit Bank KEB Hana Indonesia

Dirut GOLF Dwi Febri Astuti: Percaya akan Kilau Prospek Emas
| Sabtu, 05 April 2025 | 09:10 WIB

Dirut GOLF Dwi Febri Astuti: Percaya akan Kilau Prospek Emas

Dwi Febri Astuti, Direktur Utama PT Intra Golflink Resort Tbk (GOLF memilih instrumen yang lebih minim risiko, salah satunya emas

Profit 27,68% Setahun, Harga Emas Antam Hari Ini Terperosok Dalam (5 April 2025)
| Sabtu, 05 April 2025 | 09:08 WIB

Profit 27,68% Setahun, Harga Emas Antam Hari Ini Terperosok Dalam (5 April 2025)

Harga emas Antam (5 April 2025) ukuran 1 gram Rp 1.781.000. Di atas kertas pembeli setahun lalu bisa untung 27,68% jika menjual hari ini.

Bangun Kosambi (CBDK) Membidik Peluang dari Bisnis MICE
| Sabtu, 05 April 2025 | 09:07 WIB

Bangun Kosambi (CBDK) Membidik Peluang dari Bisnis MICE

PT Bangun Kosambi Sukses Tbk (CBDK) fokus menggarap fasilitas penunjang kegiatan Meetings, Incentives, Conferences and Exhibitions (MICE).

Penjualan Meningkat, Laba Aspirasi Hidup Indonesia (ACES) Naik Dobel Digit
| Sabtu, 05 April 2025 | 07:55 WIB

Penjualan Meningkat, Laba Aspirasi Hidup Indonesia (ACES) Naik Dobel Digit

Di sepanjang tahun lalu, emiten ritel ini membukukan laba bersih Rp 892,04 miliar. Laba ini tumbuh 15,78% secara tahunan. 

Genderang Perang Dagang Semakin Kencang, Bursa Saham Terpanggang
| Sabtu, 05 April 2025 | 07:54 WIB

Genderang Perang Dagang Semakin Kencang, Bursa Saham Terpanggang

Kapitalisasi pasarnya menguap sekitar US$ 903 miliar. Total dalam sepekan nilai kapitaliasi pasar Dow Jones terbang sekitar  US$ 1,16 triliun.

Pemerintah Pastikan Tarif Listrik April-Juni Tidak Naik
| Sabtu, 05 April 2025 | 07:47 WIB

Pemerintah Pastikan Tarif Listrik April-Juni Tidak Naik

Untuk tarif tenaga listrik 24 golongan pelanggan bersubsidi juga tidak mengalami perubahan dan tetap mendapat subsidi tarif dari pemerintah.

Tahun 2024, Kinerja Emiten Grup Sinarmas Masih Bernas
| Sabtu, 05 April 2025 | 07:46 WIB

Tahun 2024, Kinerja Emiten Grup Sinarmas Masih Bernas

PT Bumi Serpong Damai Tbk (BSDE) dan PT Puradelta Lestari Tbk (DMAS) jadi emiten grup Sinarmas dengan kinerja terbaik di sepanjang tahun 2024.

Periode Lebaran, 4 Juta Tiket Kereta KAI Terjual
| Sabtu, 05 April 2025 | 07:44 WIB

Periode Lebaran, 4 Juta Tiket Kereta KAI Terjual

Selama periode 21 Maret hingga 11 April 2025, KAI menyiapkan kapasitas 4,59 juta tempat duduk untuk pemudik

Pelaku Usaha Masih Optimistis dengan Prospek Bisnis Rest Area
| Sabtu, 05 April 2025 | 07:38 WIB

Pelaku Usaha Masih Optimistis dengan Prospek Bisnis Rest Area

Hutama Karya melihat prospek bisnis rest area cukup positif, sejalan dengan peningkatan volume lalu lintas kendaraan di Jalan Tol Trans Sumatra

INDEKS BERITA

Terpopuler