Setop Bancakan BUMN

Jumat, 03 Oktober 2025 | 10:32 WIB
Setop Bancakan BUMN
[ILUSTRASI. Jurnalis KONTAN Adi Wikanto. (Ilustrasi KONTAN/Indra Surya)]
Adi Wikanto | Senior Editor

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Revisi Undang-Undang (UU) Badan Usaha Milik Negara (BUMN) resmi disahkan DPR, Kamis 2 Oktober 2025. Pembaruan ini menjadi harapan besar agar pengelolaan BUMN lebih profesional, bukan untuk lahan bancakan tim sukses.

Salah satu poin penting UU BUMN baru adalah adanya ketentuan larangan rangkap jabatan menteri dan wakil menteri di kursi direksi, komisaris dan dewan pengawas BUMN. Ini sesuai amanat Mahkamah Konstitusi dalam putusan Nomor 228/PUU-XXIII/2025. Rangkap jabatan menjadi batu sandungan BUMN berkembang lebih pesat. Pasalnya, kursi petinggi perusahaan pelat merah itu menjadi ajang bancakan tim sukses pemenang Pemilu/Pilpres. Sering kali, pihak yang mendapat jabatan di BUMN tak memiliki kompetisi terkait perusahaan tersebut.

Tentu masih banyak yang ingat, seorang gitaris band rock menjadi komisaris Telkom. Belum lama ini, seorang terpidana kasus pencemaran nama baik Wakil Presiden Jusuf Kalla menjadi komisaris ID Food.

Poin penting revisi UU BUMN lainnya adalah perubahan status Kementerian BUMN menjadi Badan Pengaturan (BP) BUMN. Pemerintah menilai transformasi ini akan memperkuat fungsi pengawasan, mengurangi konflik kepentingan, dan meningkatkan kinerja BUMN sebagai penopang ekonomi nasional. Namun, bukannya memangkas lapisan pengambilan keputusan, transformasi ke BP BUMN bisa menambah kerumitan administrasi. Badan pengaturan biasanya membentuk unit-unit teknis baru, yang berpotensi memperpanjang rantai birokrasi dan memperlambat respons BUMN terhadap dinamika pasar. Kepala BP BUMN akan mendapatkan kekuasaan yang besar atas perusahaan pelat merah dengan total aset lebih dari Rp 16.500 triliun. Jumlah tersebut hampir mencapai lima kali lipat nilai APBN 2025 yang sebesar Rp 3.621,3 triliun.

Jika mekanisme check and balance tidak diperkuat, konsentrasi kewenangan yang besar pada satu posisi bisa memunculkan gaya kepemimpinan yang otoritarian. Risiko ini semakin nyata jika transparansi dan mekanisme pengawasan eksternal, baik dari DPR maupun lembaga audit, tidak berjalan optimal.

Transformasi Kementerian BUMN menjadi BP BUMN sejatinya adalah langkah berani. Namun, tanpa mitigasi risiko yang cermat, transformasi ini justru bisa menimbulkan masalah baru: birokrasi yang lebih rumit, kekuasaan yang terpusat, hingga kinerja BUMN yang tidak kunjung membaik.

Bagikan
Topik Terkait

Berita Terbaru

Konser Musik Masih Semarak
| Minggu, 22 November 2026 | 06:36 WIB

Konser Musik Masih Semarak

Di balik ramainya konser musik, ada penonton yang rela menyiasati kocek agar bisa menikmati keseruan hiburan secara langsung.

Kemarau Menguji Ketahanan Budidaya Ikan
| Minggu, 22 November 2026 | 06:15 WIB

Kemarau Menguji Ketahanan Budidaya Ikan

Kemarau panjang menekan pasokan ikan air tawar ke pasar, memicu kenaikan harga jual sekaligus menambah beban biaya produ

 
Never Enough
| Minggu, 22 November 2026 | 06:15 WIB

Never Enough

​Motivasi hidup ini laksana api, energi yang dapat menghangatkan serta menggairahkan. Tanpanya, hidup akan kehilangan kehangatan.

Menangkap Peluang dari Ekosistem Gaya Hidup
| Minggu, 22 November 2026 | 06:15 WIB

Menangkap Peluang dari Ekosistem Gaya Hidup

Ekosistem lifestyle menjadi ladang baru bagi perbankan untuk memperluas transaksi, memperkuat loyalitas, dan membidik nasabah baru.

Vanda Tricolor dan Vanda Suavis
| Minggu, 22 November 2026 | 06:15 WIB

Vanda Tricolor dan Vanda Suavis

​Tahun 1848, kembali spesimen Vanda dari Jawa ini berbunga dan ternyata lain dari spesimen yang berbunga pada 1847.

Ancaman Perlambatan
| Minggu, 22 November 2026 | 06:10 WIB

Ancaman Perlambatan

Jika The Fed menaikkan bunga sementara rupiah tertekan, aset keuangan domestik bisa kehilangan daya tarik dan modal asing keluar. 

Tantangan KEJU Menghitung & Menekan Emisi Karbon
| Minggu, 22 November 2026 | 05:55 WIB

Tantangan KEJU Menghitung & Menekan Emisi Karbon

Di tengah kenaikan produksi, PT Mulia Boga Raya Tbk (KEJU), produsen keju Prochiz, menghadapi tantangan menekan jejak em

 
Lembaga Khusus Dana Pesangon akan Mengubah Peta Industri Dana Pensiun
| Minggu, 22 November 2026 | 05:54 WIB

Lembaga Khusus Dana Pesangon akan Mengubah Peta Industri Dana Pensiun

OJK menyebut dana kompensasi pesangon yang selama ini dikelola industri mencapai sekitar Rp 100 triliun hingga Rp 150 triliun.​

Mobil Listrik Melaju Lebih Kencang dari Stasiun Pengisian
| Minggu, 22 November 2026 | 05:50 WIB

Mobil Listrik Melaju Lebih Kencang dari Stasiun Pengisian

Mendekati akhir tahun, jumlah SPKLU yang beroperasi masih jauh dari target pemerintah yang tertuang dalam roadmap. Kenapa?

Harga Nikel Tertekan Surplus, Prospek INCO, ANTM, dan MBMA Bergantung pada RKAB 2027
| Minggu, 22 November 2026 | 05:31 WIB

Harga Nikel Tertekan Surplus, Prospek INCO, ANTM, dan MBMA Bergantung pada RKAB 2027

Surplus nikel di pasar global diprediksi akan melebar menjadi 70.000 ton pada 2027 seiring produksi yang lebih tinggi dibandingkan konsumsi.

INDEKS BERITA