Setoran Dividen Terlalu Besar bisa Menimbulkan Risiko bagi Kinerja BUMN ke Depan

Jumat, 30 Agustus 2024 | 13:35 WIB
Setoran Dividen Terlalu Besar bisa Menimbulkan Risiko bagi Kinerja BUMN ke Depan
[ILUSTRASI. Gedung Kementerian BUMN di Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta, Rabu (15/01/2020). DOK/KONTAN]
Reporter: Bidara Pink | Editor: Tedy Gumilar

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintah tengah berupaya mendulang penerimaan negara pada tahun 2025. Tak hanya penerimaan pajak, tetapi pemerintah juga mengusahakan mengoptimalkan penerimaan negara bukan pajak (PNBP). 

Salah satu upaya yang dilakukan, pemerintah ingin menggenjot setoran dividen dari badan usaha milik negara (BUMN). Dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025, pemerintah mematok pendapatan dari setoran dividen BUMN sebesar Rp 86 triliun, sedikit meningkat dari outlook tahun 2024 yang sebesar Rp 85,8 triliun. 

Ini Artikel Spesial

Agar bisa lanjut membaca sampai tuntas artikel ini, pastikan Anda sudah berlangganan.

Berlangganan dengan Google

Gratis uji coba 7 hari pertama. Anda dapat menggunakan akun Google sebagai metode pembayaran.

Kontan Digital Premium Access

Business Insight, Epaper Harian + Tabloid, Arsip Epaper 30 Hari

Rp 120.000
Business Insight

Hanya dengan 20rb/bulan Anda bisa mendapatkan berita serta analisis ekonomi bisnis dan investasi pilihan

-
Bagikan

Berita Terbaru

Total Bangun Persada (TOTL) Kejar Perolehan Kontrak Baru
| Jumat, 16 Mei 2025 | 04:20 WIB

Total Bangun Persada (TOTL) Kejar Perolehan Kontrak Baru

TOTL raih kontrak baru sebesar Rp 2,15 triliun hingga akhir April 2025. Tahun ini TOTL menargetkan kontrak baru Rp 5 triliun.

Total Bangun Persada (TOTL) Kejar Perolehan Kontrak Baru
| Jumat, 16 Mei 2025 | 04:20 WIB

Total Bangun Persada (TOTL) Kejar Perolehan Kontrak Baru

TOTL raih kontrak baru sebesar Rp 2,15 triliun hingga akhir April 2025. Tahun ini TOTL menargetkan kontrak baru Rp 5 triliun.

Dompet Digital Perbanyak Transaksi Lewat Ekspansi
| Jumat, 16 Mei 2025 | 04:10 WIB

Dompet Digital Perbanyak Transaksi Lewat Ekspansi

Tren pembayaran secara digital yang menawarkan kepraktisan semakin digemari, sehingga berujung kenaikan transaksi dompet digital.  

Dompet Digital Perbanyak Transaksi Lewat Ekspansi
| Jumat, 16 Mei 2025 | 04:10 WIB

Dompet Digital Perbanyak Transaksi Lewat Ekspansi

Tren pembayaran secara digital yang menawarkan kepraktisan semakin digemari, sehingga berujung kenaikan transaksi dompet digital.  

Pungutan Ekspor CPO Naik, Petani Menjerit
| Jumat, 16 Mei 2025 | 04:00 WIB

Pungutan Ekspor CPO Naik, Petani Menjerit

Penambahan tarif justru akan berdampak pada daya saing industri sawit nasional, harga jual di pasar global, dan kesejahteraan petani sawit.

Pungutan Ekspor CPO Naik, Petani Menjerit
| Jumat, 16 Mei 2025 | 04:00 WIB

Pungutan Ekspor CPO Naik, Petani Menjerit

Penambahan tarif justru akan berdampak pada daya saing industri sawit nasional, harga jual di pasar global, dan kesejahteraan petani sawit.

Peluang Bertumbuh Emiten Pariwisata Panorama (PANR) & Destinasi Tirta (PDES)
| Jumat, 16 Mei 2025 | 01:29 WIB

Peluang Bertumbuh Emiten Pariwisata Panorama (PANR) & Destinasi Tirta (PDES)

Total kepemilikan saham PANR di PDES bertambah menjadi 457,6 juta saham (64,01%) dari sebelumnya 456,19 juta saham (63,8%).

Jumlah Pengangguran Naik, Tingkat Pengangguran Indonesia Berada di 4,76%
| Kamis, 15 Mei 2025 | 21:11 WIB

Jumlah Pengangguran Naik, Tingkat Pengangguran Indonesia Berada di 4,76%

Penduduk usia kerja Indonesia pada Februari 2025 mencapai 216,79 juta orang. Angka ini bertambah 2,79 juta orang dibandingkan tahun sebelumnya.

IHSG Tembus 7.000, Net Buy Asing Mencapai Rp 1,68 Triliun Hari Ini (15/5)
| Kamis, 15 Mei 2025 | 18:52 WIB

IHSG Tembus 7.000, Net Buy Asing Mencapai Rp 1,68 Triliun Hari Ini (15/5)

Kamis (15/5), IHSG menguat 0,86% atau 60,28 poin ke 7.040,16 pada perdagangan di Bursa Efek Indonesia (BEI).

Mengeruk Pajak Sektor Ilegal, Pembenahan Tata Kelola Jadi Tantangan Utama
| Kamis, 15 Mei 2025 | 14:54 WIB

Mengeruk Pajak Sektor Ilegal, Pembenahan Tata Kelola Jadi Tantangan Utama

Beberapa sektor ilegal yang menjadi radar Menteri Keuangan Sri Mulyani antara lain illegal fishing, illegal logging, dan illegal mining.

INDEKS BERITA

Terpopuler