Singapura Akan Menyesuaikan Aturan Pajaknya dengan Rezim Global yang Baru

Selasa, 08 Juni 2021 | 16:04 WIB
Singapura Akan Menyesuaikan Aturan Pajaknya dengan Rezim Global yang Baru
[ILUSTRASI. Merlion Park di masa pandemi, Singapura, 14 Juli 2020. REUTERS/Edgar Su]
Reporter: Sumber: Reuters | Editor: Thomas Hadiwinata

KONTAN.CO.ID - SINGAPURA. Singapura akan menyesuaikan aturan pajak dengan kesepakatan global yang baru. Menteri keuangan Singapura Lawrence Wong menyatakan itu menanggapi kesepakatan negara-negara kaya dunia tentang pemberlakuan tarif minimum untuk korporasi global sebesar 15%.

Singapura selama ini merupakan regional hub bagi banyak pemain teknologi dunia, seperti Google Alphabet, Microsoft dan Facebook. Negeri itu mengenakan tarif pajak sebesar 17%, plus berbagai insentif dan skema pengurang tarif pajak efektif.

Kesepakatan negara-negara yang tergabung dalam G7, akhir pekan lalu, menurut para ahli bisa mengakibatkan penghapusan tarif pajak konsesi di Singapura secara bertahap. Menanggapi kesepakatan itu, Wong mengatakan dalam sebuah posting di Facebook, bahwa otoritas negara kota akan membuat perubahan yang diperlukan pada sistem pajak perusahaan "ketika konsensus global tercapai."

Baca Juga: Ini keuntungan alumni peserta tax amnesty dari program pengampunan pajak

Proposal G7 terlihat menargetkan perusahaan teknologi yang menjual layanan dari jarak jauh dan mengaitkan sebagian besar keuntungan mereka dengan kekayaan intelektual yang diadakan di yurisdiksi pajak rendah.

"Aturan baru seharusnya tidak melemahkan insentif bagi bisnis untuk berinvestasi dan berinovasi. Jika tidak, kondisinya akan memburuk bagi semua negara, yang akan memperebutkan kue pendapatan yang kian menyusut," demikian pernyataan Wong. Ia menambahkan, masih terlalu dini untuk menilai dampak kesepakatan G7 terhadap penerimaan pajak Singapura.

Baca Juga: G7 sepakat tarik pajak perusahaan multinasional, bagaimana dengan Indonesia?

Namun Simon Poh, profesor akuntansi di National University of Singapore Business School, menilai, kesepakatan itu merupakan berita buruk. "Karena kemungkinan akan berdampak negatif secara keseluruhan terhadap daya saing Singapura untuk menarik perusahaan global," kata dia.

Pandangan itu dibantah Wong, yang menyebut daya saing Singapura tidak hanya didasarkan atas tarif pajak yang rendah dan program insentif yang murah hati.

Sistem hukum yang andal, tenaga kerja terampil, infrastruktur yang kuat, dan standar hidup yang tinggi, menurut Wong, sering disebut oleh perusahaan internasional sebagai alasan untuk memilih Singapura sebagai lokasi operasi.

"Kepercayaan, keandalan, dan integritas pada akhirnya membuat Singapura menjadi tempat yang menarik untuk kegiatan ekonomi yang substansial," kata Wong.

Selanjutnya: MDI Ventures, Anak Usaha TLKM Kembali Menggulirkan Dana Untuk Startup Alodokter

 

 

 

Bagikan

Berita Terbaru

Adu Kuat Saham Emiten Blue Chip Pelat Merah Versus Emiten Terafiliasi Konglomerat
| Rabu, 29 Januari 2025 | 06:00 WIB

Adu Kuat Saham Emiten Blue Chip Pelat Merah Versus Emiten Terafiliasi Konglomerat

Perubahan minat investor, terutama asing memengaruhi pergerakan harga saham blue chip secara signifikan.

Penjualan EV Global Diperkirakan Naik di 2025, Bagaimana Tren di Indonesia?
| Selasa, 28 Januari 2025 | 17:28 WIB

Penjualan EV Global Diperkirakan Naik di 2025, Bagaimana Tren di Indonesia?

Chery, Wuling, dan Morris Garage menjadi pabrikan yang menghiasi barisan teratas dalam daftar BEV terlaris di sepanjang tahun 2024.​

Jalan Berliku Pemberantasan Korupsi di Indonesia
| Selasa, 28 Januari 2025 | 17:15 WIB

Jalan Berliku Pemberantasan Korupsi di Indonesia

Pengungkapan kasus suap dan jual beli perkara menjadi tantangan besar dalam upaya pemberantasan korupsi pemerintahan Prabowo-Gibran​.

Perlindungan Data Pribadi Sektor Keuangan
| Selasa, 28 Januari 2025 | 16:57 WIB

Perlindungan Data Pribadi Sektor Keuangan

Perlindungan data pribadi merupakan pilar penting dalam menopang pertumbuhan sektor jasa keuangan di Indonesia.

Sempat Masuk Daftar Investasi Ilegal, Nama eFishery Disebut Dalam Laporan Kinerja OJK
| Selasa, 28 Januari 2025 | 14:24 WIB

Sempat Masuk Daftar Investasi Ilegal, Nama eFishery Disebut Dalam Laporan Kinerja OJK

Satgas Waspada Investasi yang saat ini bernama Satgas PASTI, telah menormalisasi eFishery dari daftar entitas investasi ilegal.

Investor Pantau Rapat The Fed, Harga Emas Bertahan Usai Anjlok Lebih dari 1%
| Selasa, 28 Januari 2025 | 13:19 WIB

Investor Pantau Rapat The Fed, Harga Emas Bertahan Usai Anjlok Lebih dari 1%

Meningkatnya ketidakpastian ekonomi dan kekhawatiran inflasi di bawah pemerintahan Trump dapat meningkatkan permintaan emas.

Outlook Bisnis PGAS di 2025, Laba Bisa Terungkit Efek Naiknya HGBT
| Selasa, 28 Januari 2025 | 12:00 WIB

Outlook Bisnis PGAS di 2025, Laba Bisa Terungkit Efek Naiknya HGBT

Pelaksanaan HGBT atau subsidi gas untuk industri tertentu sejak 2020 telah menggerus margin keuntungan PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGAS). 

Manufaktur Bakal Jadi Penopang Laju Kredit
| Selasa, 28 Januari 2025 | 11:22 WIB

Manufaktur Bakal Jadi Penopang Laju Kredit

Per Desember 2024, kredit manufaktur mencapai Rp 1,180,7 triliun atau tumbuh 8,95% Secara tahunan (year on year /YoY). ​

Kepemilikan Bank di Surat Berharga Meningkat Pesat
| Selasa, 28 Januari 2025 | 11:14 WIB

Kepemilikan Bank di Surat Berharga Meningkat Pesat

Penempatan dana bank di surat berharga per Oktober 2024 mencapai Rp 2.311 triliun,  tumbuh 20,1% dari periode yang sama di tahun sebelumnya. ​

eFishery Manipulasi Laporan Keuangan, Belum Lama Juga Terkuak di Byju’s Startup India
| Selasa, 28 Januari 2025 | 11:00 WIB

eFishery Manipulasi Laporan Keuangan, Belum Lama Juga Terkuak di Byju’s Startup India

Tak hanya di startup Indonesia, dugaan praktik manipulasi laporan keuangan juga berlangsung di perusahaan rintisan besar di negara lain.  

INDEKS BERITA

Terpopuler