Singapura Akan Menyesuaikan Aturan Pajaknya dengan Rezim Global yang Baru

Selasa, 08 Juni 2021 | 16:04 WIB
Singapura Akan Menyesuaikan Aturan Pajaknya dengan Rezim Global yang Baru
[ILUSTRASI. Merlion Park di masa pandemi, Singapura, 14 Juli 2020. REUTERS/Edgar Su]
Reporter: Sumber: Reuters | Editor: Thomas Hadiwinata

KONTAN.CO.ID - SINGAPURA. Singapura akan menyesuaikan aturan pajak dengan kesepakatan global yang baru. Menteri keuangan Singapura Lawrence Wong menyatakan itu menanggapi kesepakatan negara-negara kaya dunia tentang pemberlakuan tarif minimum untuk korporasi global sebesar 15%.

Singapura selama ini merupakan regional hub bagi banyak pemain teknologi dunia, seperti Google Alphabet, Microsoft dan Facebook. Negeri itu mengenakan tarif pajak sebesar 17%, plus berbagai insentif dan skema pengurang tarif pajak efektif.

Kesepakatan negara-negara yang tergabung dalam G7, akhir pekan lalu, menurut para ahli bisa mengakibatkan penghapusan tarif pajak konsesi di Singapura secara bertahap. Menanggapi kesepakatan itu, Wong mengatakan dalam sebuah posting di Facebook, bahwa otoritas negara kota akan membuat perubahan yang diperlukan pada sistem pajak perusahaan "ketika konsensus global tercapai."

Baca Juga: Ini keuntungan alumni peserta tax amnesty dari program pengampunan pajak

Proposal G7 terlihat menargetkan perusahaan teknologi yang menjual layanan dari jarak jauh dan mengaitkan sebagian besar keuntungan mereka dengan kekayaan intelektual yang diadakan di yurisdiksi pajak rendah.

"Aturan baru seharusnya tidak melemahkan insentif bagi bisnis untuk berinvestasi dan berinovasi. Jika tidak, kondisinya akan memburuk bagi semua negara, yang akan memperebutkan kue pendapatan yang kian menyusut," demikian pernyataan Wong. Ia menambahkan, masih terlalu dini untuk menilai dampak kesepakatan G7 terhadap penerimaan pajak Singapura.

Baca Juga: G7 sepakat tarik pajak perusahaan multinasional, bagaimana dengan Indonesia?

Namun Simon Poh, profesor akuntansi di National University of Singapore Business School, menilai, kesepakatan itu merupakan berita buruk. "Karena kemungkinan akan berdampak negatif secara keseluruhan terhadap daya saing Singapura untuk menarik perusahaan global," kata dia.

Pandangan itu dibantah Wong, yang menyebut daya saing Singapura tidak hanya didasarkan atas tarif pajak yang rendah dan program insentif yang murah hati.

Sistem hukum yang andal, tenaga kerja terampil, infrastruktur yang kuat, dan standar hidup yang tinggi, menurut Wong, sering disebut oleh perusahaan internasional sebagai alasan untuk memilih Singapura sebagai lokasi operasi.

"Kepercayaan, keandalan, dan integritas pada akhirnya membuat Singapura menjadi tempat yang menarik untuk kegiatan ekonomi yang substansial," kata Wong.

Selanjutnya: MDI Ventures, Anak Usaha TLKM Kembali Menggulirkan Dana Untuk Startup Alodokter

 

 

 

Bagikan

Berita Terbaru

BUMN Konstruksi Mulai Memperbaiki Kondisi
| Sabtu, 09 November 2024 | 08:19 WIB

BUMN Konstruksi Mulai Memperbaiki Kondisi

Empat emiten BUMN Karya membukukan kinerja beragam pada akhir kuartal III-2024, namun mayoritas memperbaiki bottom line

Pasar AS Lesu, Kinerja Panca Mitra Multiperdana (PMMP) Loyo
| Sabtu, 09 November 2024 | 07:35 WIB

Pasar AS Lesu, Kinerja Panca Mitra Multiperdana (PMMP) Loyo

PMMP Melaporkan rugi bersih sebesar US$ 15,26 juta, atau sekitar Rp 240,07 miliar (kurs Rp 15.732 per dolar AS)

Santika dan Janto Group Bangun Kampi Hotel Gandaria Senilai Rp 250 Miliar
| Sabtu, 09 November 2024 | 07:15 WIB

Santika dan Janto Group Bangun Kampi Hotel Gandaria Senilai Rp 250 Miliar

Proyek senilai Rp 250 miliar in bakal mulai dibangun pada kuartal II-2025 dan ditargetkan selesai dalam dua tahun.

BUMN Ramai-Ramai Bantu Makan Bergizi Gratis
| Sabtu, 09 November 2024 | 07:15 WIB

BUMN Ramai-Ramai Bantu Makan Bergizi Gratis

Kementerian BUMN sudah memerintah ada delapan BUMN yang terlibat langsung untuk menyukseskan makan bergizi gratis.

Lawatan Perdana Presiden Prabowo ke Luar Negeri
| Sabtu, 09 November 2024 | 07:10 WIB

Lawatan Perdana Presiden Prabowo ke Luar Negeri

Selama lawatan Presiden Prabowo menitahkan wakil presiden dan kabinet merah putih menjalankan pemerintahan dengan baik.

Penjualan Mobil Kembali Ngebut di Tahun Depan
| Sabtu, 09 November 2024 | 07:00 WIB

Penjualan Mobil Kembali Ngebut di Tahun Depan

Proyeksi penjualan 1 juta di tahun 2025  sejalan dengan target pertumbuhan ekonomi Indonesia di level 8%.

Smartfren Telecom (FREN) Andalkan Layanan Internet
| Sabtu, 09 November 2024 | 06:50 WIB

Smartfren Telecom (FREN) Andalkan Layanan Internet

FREN fokus memperkuat inovasi sebagai strategi memacu pertumbuhan kinerja salah satunya dengan Internet Unlimited Suka-Suka.

Pasar Menantang, Modal Ventura Geser Sektor Incaran
| Sabtu, 09 November 2024 | 06:30 WIB

Pasar Menantang, Modal Ventura Geser Sektor Incaran

Kondisi ekonomi global yang tak pasti dan dibarengi masih terasanya efek tech winter, membuat bisnis modal ventura tahun ini lebih menantang. 

Mempercepat Penerbitan Sukuk Daerah
| Sabtu, 09 November 2024 | 05:54 WIB

Mempercepat Penerbitan Sukuk Daerah

Pemerintah pusat perlu mempercepat penyusunan regulasi teknis penerbitan sukuk daerah, serta mendampingi dan meningkatkan kapasitas SDM di daerah.

Realisasi Subsidi Energi Tembus Rp 139,6 Triliun
| Sabtu, 09 November 2024 | 05:30 WIB

Realisasi Subsidi Energi Tembus Rp 139,6 Triliun

Kementerian Keuangan mencatat realisasi subsidi energi mencapai Rp 139,6 triliun hingga akhir Oktober 2024.​

INDEKS BERITA

Terpopuler