Singapura Akan Menyesuaikan Aturan Pajaknya dengan Rezim Global yang Baru

Selasa, 08 Juni 2021 | 16:04 WIB
Singapura Akan Menyesuaikan Aturan Pajaknya dengan Rezim Global yang Baru
[ILUSTRASI. Merlion Park di masa pandemi, Singapura, 14 Juli 2020. REUTERS/Edgar Su]
Reporter: Sumber: Reuters | Editor: Thomas Hadiwinata

KONTAN.CO.ID - SINGAPURA. Singapura akan menyesuaikan aturan pajak dengan kesepakatan global yang baru. Menteri keuangan Singapura Lawrence Wong menyatakan itu menanggapi kesepakatan negara-negara kaya dunia tentang pemberlakuan tarif minimum untuk korporasi global sebesar 15%.

Singapura selama ini merupakan regional hub bagi banyak pemain teknologi dunia, seperti Google Alphabet, Microsoft dan Facebook. Negeri itu mengenakan tarif pajak sebesar 17%, plus berbagai insentif dan skema pengurang tarif pajak efektif.

Kesepakatan negara-negara yang tergabung dalam G7, akhir pekan lalu, menurut para ahli bisa mengakibatkan penghapusan tarif pajak konsesi di Singapura secara bertahap. Menanggapi kesepakatan itu, Wong mengatakan dalam sebuah posting di Facebook, bahwa otoritas negara kota akan membuat perubahan yang diperlukan pada sistem pajak perusahaan "ketika konsensus global tercapai."

Baca Juga: Ini keuntungan alumni peserta tax amnesty dari program pengampunan pajak

Proposal G7 terlihat menargetkan perusahaan teknologi yang menjual layanan dari jarak jauh dan mengaitkan sebagian besar keuntungan mereka dengan kekayaan intelektual yang diadakan di yurisdiksi pajak rendah.

"Aturan baru seharusnya tidak melemahkan insentif bagi bisnis untuk berinvestasi dan berinovasi. Jika tidak, kondisinya akan memburuk bagi semua negara, yang akan memperebutkan kue pendapatan yang kian menyusut," demikian pernyataan Wong. Ia menambahkan, masih terlalu dini untuk menilai dampak kesepakatan G7 terhadap penerimaan pajak Singapura.

Baca Juga: G7 sepakat tarik pajak perusahaan multinasional, bagaimana dengan Indonesia?

Namun Simon Poh, profesor akuntansi di National University of Singapore Business School, menilai, kesepakatan itu merupakan berita buruk. "Karena kemungkinan akan berdampak negatif secara keseluruhan terhadap daya saing Singapura untuk menarik perusahaan global," kata dia.

Pandangan itu dibantah Wong, yang menyebut daya saing Singapura tidak hanya didasarkan atas tarif pajak yang rendah dan program insentif yang murah hati.

Sistem hukum yang andal, tenaga kerja terampil, infrastruktur yang kuat, dan standar hidup yang tinggi, menurut Wong, sering disebut oleh perusahaan internasional sebagai alasan untuk memilih Singapura sebagai lokasi operasi.

"Kepercayaan, keandalan, dan integritas pada akhirnya membuat Singapura menjadi tempat yang menarik untuk kegiatan ekonomi yang substansial," kata Wong.

Selanjutnya: MDI Ventures, Anak Usaha TLKM Kembali Menggulirkan Dana Untuk Startup Alodokter

 

 

 

Bagikan

Berita Terbaru

Sambil Menanti Data Penjualan Ritel, Simak Dulu Rekomendasi Saham Hari Ini
| Rabu, 10 Desember 2025 | 06:38 WIB

Sambil Menanti Data Penjualan Ritel, Simak Dulu Rekomendasi Saham Hari Ini

Pasar menantikan rilis data penjualan ritel bulan Oktober 2025 yang diproyeksikan tumbuh 4% secara tahunan. Meningkat dari 3,7% pada September.

Nilai Tukar Rupiah pada Rabu (10/12) Menanti Data Ekonomi
| Rabu, 10 Desember 2025 | 06:30 WIB

Nilai Tukar Rupiah pada Rabu (10/12) Menanti Data Ekonomi

Ekspektasi pemangkasan suku bunga Federal Reserve masih menjadi sentimen dominan yang menahan penguatan dolar AS.

Harga Energi Masih Akan Tertekan Hingga Awal 2026
| Rabu, 10 Desember 2025 | 06:15 WIB

Harga Energi Masih Akan Tertekan Hingga Awal 2026

Proyeksi surplus dari IEA hingga 2026 serta revisi prospek surplus kuartal III oleh OPEC+ sebagai faktor pengganjal harga. 

Bank Digital Pacu Pertumbuhan Kredit Lewat Direct Lending
| Rabu, 10 Desember 2025 | 06:13 WIB

Bank Digital Pacu Pertumbuhan Kredit Lewat Direct Lending

Kredit bank digital Indonesia tumbuh hingga Oktober 2025, dengan Bank Jago pimpin Rp 23,78 triliun, tunjukkan tren direct lending.

Demutualisasi BEI
| Rabu, 10 Desember 2025 | 06:10 WIB

Demutualisasi BEI

Demutualisasi Bursa Efek Indonesia (BEI) juga tak boleh mengenyampingkan kepentingan jutaan investor saham.

Transaksi Digital Kian Melonjak
| Rabu, 10 Desember 2025 | 06:10 WIB

Transaksi Digital Kian Melonjak

BI laporkan transaksi pembayaran digital 2025 capai 39,87 miliar, pertumbuhan 10,8% YoY, meski risiko perlambatan muncul.

Kredit Menganggur di Bank Kian Menumpuk
| Rabu, 10 Desember 2025 | 06:08 WIB

Kredit Menganggur di Bank Kian Menumpuk

Data BI Oktober 2025 tunjukkan kredit menganggur 22,97% total, naik ke Rp 2,45 triliun, menandakan permintaan kredit masih lemah.

Gelombang Peretasan Goyang Jasa Keuangan
| Rabu, 10 Desember 2025 | 06:05 WIB

Gelombang Peretasan Goyang Jasa Keuangan

ASPI jelaskan peretasan bukan pada sistem BI, melainkan aplikasi bank yang menghubungkan core banking ke connector.

Harga Migas Global Tekan Kinerja Medco Energi Internasional
| Rabu, 10 Desember 2025 | 06:00 WIB

Harga Migas Global Tekan Kinerja Medco Energi Internasional

Kinerja PT Medco Energi Internasional Tbk (MEDC) akan tergantung realisasi kenaikan produksi hasil akuisisi dan harga migas global

Leasing Siap Beri Relaksasi Pembiayaan Bagi Nasabah Terdampak Bencana
| Rabu, 10 Desember 2025 | 04:55 WIB

Leasing Siap Beri Relaksasi Pembiayaan Bagi Nasabah Terdampak Bencana

Pemberian relaksasi terkait bencana di Sumatra akan diberikan berdasarkan hasil analisa dan verifikasi kondisi di lapangan. 

INDEKS BERITA

Terpopuler