Singapura Akan Menyesuaikan Aturan Pajaknya dengan Rezim Global yang Baru

Selasa, 08 Juni 2021 | 16:04 WIB
Singapura Akan Menyesuaikan Aturan Pajaknya dengan Rezim Global yang Baru
[ILUSTRASI. Merlion Park di masa pandemi, Singapura, 14 Juli 2020. REUTERS/Edgar Su]
Reporter: Sumber: Reuters | Editor: Thomas Hadiwinata

KONTAN.CO.ID - SINGAPURA. Singapura akan menyesuaikan aturan pajak dengan kesepakatan global yang baru. Menteri keuangan Singapura Lawrence Wong menyatakan itu menanggapi kesepakatan negara-negara kaya dunia tentang pemberlakuan tarif minimum untuk korporasi global sebesar 15%.

Singapura selama ini merupakan regional hub bagi banyak pemain teknologi dunia, seperti Google Alphabet, Microsoft dan Facebook. Negeri itu mengenakan tarif pajak sebesar 17%, plus berbagai insentif dan skema pengurang tarif pajak efektif.

Kesepakatan negara-negara yang tergabung dalam G7, akhir pekan lalu, menurut para ahli bisa mengakibatkan penghapusan tarif pajak konsesi di Singapura secara bertahap. Menanggapi kesepakatan itu, Wong mengatakan dalam sebuah posting di Facebook, bahwa otoritas negara kota akan membuat perubahan yang diperlukan pada sistem pajak perusahaan "ketika konsensus global tercapai."

Baca Juga: Ini keuntungan alumni peserta tax amnesty dari program pengampunan pajak

Proposal G7 terlihat menargetkan perusahaan teknologi yang menjual layanan dari jarak jauh dan mengaitkan sebagian besar keuntungan mereka dengan kekayaan intelektual yang diadakan di yurisdiksi pajak rendah.

"Aturan baru seharusnya tidak melemahkan insentif bagi bisnis untuk berinvestasi dan berinovasi. Jika tidak, kondisinya akan memburuk bagi semua negara, yang akan memperebutkan kue pendapatan yang kian menyusut," demikian pernyataan Wong. Ia menambahkan, masih terlalu dini untuk menilai dampak kesepakatan G7 terhadap penerimaan pajak Singapura.

Baca Juga: G7 sepakat tarik pajak perusahaan multinasional, bagaimana dengan Indonesia?

Namun Simon Poh, profesor akuntansi di National University of Singapore Business School, menilai, kesepakatan itu merupakan berita buruk. "Karena kemungkinan akan berdampak negatif secara keseluruhan terhadap daya saing Singapura untuk menarik perusahaan global," kata dia.

Pandangan itu dibantah Wong, yang menyebut daya saing Singapura tidak hanya didasarkan atas tarif pajak yang rendah dan program insentif yang murah hati.

Sistem hukum yang andal, tenaga kerja terampil, infrastruktur yang kuat, dan standar hidup yang tinggi, menurut Wong, sering disebut oleh perusahaan internasional sebagai alasan untuk memilih Singapura sebagai lokasi operasi.

"Kepercayaan, keandalan, dan integritas pada akhirnya membuat Singapura menjadi tempat yang menarik untuk kegiatan ekonomi yang substansial," kata Wong.

Selanjutnya: MDI Ventures, Anak Usaha TLKM Kembali Menggulirkan Dana Untuk Startup Alodokter

 

 

 

Bagikan

Berita Terbaru

Sinyal Kuat Soft Landing, The Fed Kerek Proyeksi Pertumbuhan AS 2026
| Kamis, 11 Desember 2025 | 02:39 WIB

Sinyal Kuat Soft Landing, The Fed Kerek Proyeksi Pertumbuhan AS 2026

The Fed secara mengejutkan menaikkan proyeksi pertumbuhan ekonomi AS tahun 2026 menjadi 2,3%, naik dari proyeksi bulan September yang hanya 1,8%.​

Menilik Peluang FILM Menyusup ke MSCI Global Standard
| Rabu, 10 Desember 2025 | 20:31 WIB

Menilik Peluang FILM Menyusup ke MSCI Global Standard

Menurutnya, pergerakan harga FILM merupakan kombinasi antara dorongan teknikal dan peningkatan kualitas fundamental.

Emiten Terafiliasi Grup Bakrie Kompak Menguat Lagi, Simak Rekomendasi Analis
| Rabu, 10 Desember 2025 | 20:09 WIB

Emiten Terafiliasi Grup Bakrie Kompak Menguat Lagi, Simak Rekomendasi Analis

Konglomerasi Salim bawa kredibilitas korporat, akses modal yang kuat, network bisnis yang luas, sehingga menjadi daya tarik investor institusi.

Reli Cepat Berujung Koreksi, Ini Prediksi Arah Harga Saham Mandiri Herindo (MAHA)
| Rabu, 10 Desember 2025 | 19:56 WIB

Reli Cepat Berujung Koreksi, Ini Prediksi Arah Harga Saham Mandiri Herindo (MAHA)

PT Mandiri Herindo Adiperkasa Tbk (MAHA) mengumumkan rencana pembelian kembali (buyback) saham dengan dana sebanyak-banyaknya Rp 153,58 miliar.

Saham FAST Diprediksi Masih Bisa Melaju, Sisi Fundamental dan Ekspansi Jadi Sorotan
| Rabu, 10 Desember 2025 | 11:00 WIB

Saham FAST Diprediksi Masih Bisa Melaju, Sisi Fundamental dan Ekspansi Jadi Sorotan

Selain inisiatif ekspansinya, FAST akan diuntungkan oleh industri jasa makanan Indonesia yang berkembang pesat.

Jejak Backdoor Listing Industri Nikel dan Kendaraan Listrik China di Indonesia
| Rabu, 10 Desember 2025 | 10:00 WIB

Jejak Backdoor Listing Industri Nikel dan Kendaraan Listrik China di Indonesia

Setelah pergantian kepemilikan, gerak LABA dalam menggarap bisnis baterai cukup lincah di sepanjang 2024.

Saham FAST Diprediksi Masih bisa Melaju, Sisi Fundamental dan Ekspansi Jadi Sorotan
| Rabu, 10 Desember 2025 | 08:30 WIB

Saham FAST Diprediksi Masih bisa Melaju, Sisi Fundamental dan Ekspansi Jadi Sorotan

Industri jasa makanan Indonesia diproyeksikan akan mencatat pertumbuhan hingga 13% (CAGR 2025–2030). 

Ancaman Penurunan Laba Bersih hingga 27%, Investor Diimbau Waspadai Saham Batubara
| Rabu, 10 Desember 2025 | 08:05 WIB

Ancaman Penurunan Laba Bersih hingga 27%, Investor Diimbau Waspadai Saham Batubara

Regulasi DHE 2026 mengurangi konversi valuta asing menjadi rupiah dari 100% ke 50%, membatasi likuiditas perusahaan batubara.

Proyek IKN Jadi Pedang Bermata Dua untuk Emiten BUMN Karya
| Rabu, 10 Desember 2025 | 07:51 WIB

Proyek IKN Jadi Pedang Bermata Dua untuk Emiten BUMN Karya

Kebutuhan modal kerja untuk mengerjakan proyek IKN justru bisa menambah tekanan arus kas dan memperburuk leverage.

Bangun Tiga Gerai Baru, DEPO Incar Pendapatan Rp 3 Triliun
| Rabu, 10 Desember 2025 | 07:49 WIB

Bangun Tiga Gerai Baru, DEPO Incar Pendapatan Rp 3 Triliun

Emiten bahan bangunan milik konglomerat Hermanto Tanoko itu berencana menambah tiga gerai baru tahun depan.

INDEKS BERITA

Terpopuler