Standard & Poor's (S&P) Pangkas Peringkat Anak Usaha Duniatex ke Posisi Default

Selasa, 17 September 2019 | 21:09 WIB
Standard & Poor's (S&P) Pangkas Peringkat Anak Usaha Duniatex ke Posisi Default
[ILUSTRASI. Pabrik tekstil Duniatex Group]
Reporter: Yuwono Triatmodjo | Editor: Yuwono triatmojo

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Standard & Poor's Global Ratings (S&P) memangkas peringkat PT Delta Merlin Dunia Textile (DMDT) beserta surat utang tanpa agunannya atau senior unsecured notes ke level D (default) dari sebelumnya CC. Hal itu terjadi karena anak usaha Duniatex Group ini tidak membayar bunga utang senior unsecured notes yang jatuh tempo pada 12 September 2019.

Senior unsecured notes DMDT yang jatuh tempo tahun 2024 tersebut, memiliki nilai pokok sebesar US$ 300 juta. Adapun bunga utang yang gagal dibayar DMDT pada 12 September berjumlah US$ 13 juta.

Melalui rilis yang dipublikasikan 13 September 2019, S&P berkeyakinan DMDT tidak akan dapat membayar kewajibannya dalam masa tenggang 30 hari, sejak 12 September. Hal ini mengingat kondisi keuangan perusahaan yang memang tidak memungkinkan.

Asal tahu saja, DMDT juga harus menghadapi permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) yang diajukan PT Shine Golden Bridge. Selain terhadap DMDT, Shine Golden Bridge juga mengajukan PKPU terhadap lima entitas milik Duniatex Group lainnya.

Baca Juga: Gara-gara diajukan PKPU, Duniatex batal bertemu dengan para kreditur

Kelima perusahaan tersebut adalah PT Delta Dunia Textile (DDT), PT Delta Dunia Sandang Textile (DDST), PT Delta Merlin Sandang Textile (DMST), PT Dunia Setia Sandang Asli Textile (DSSAT) dan PT Perusahaan Dagang dan Perindustrian Damai (Damaitex). Shine Golden Bridge mengajukan PKPU tersebut di Pengadilan Niaga Semarang.

Bagikan

Berita Terbaru

Penyerapan Anggaran MBG akan Masif di Semester II
| Sabtu, 15 Maret 2025 | 10:07 WIB

Penyerapan Anggaran MBG akan Masif di Semester II

 Realisasi anggaran program makan bergizi gratis (MBG) mencapai Rp 710,5 miliar hingga 12 Maret 2025

Tingkatkan Dana Riset Hingga 1% dari PDB
| Sabtu, 15 Maret 2025 | 10:01 WIB

Tingkatkan Dana Riset Hingga 1% dari PDB

Presiden Prabowo Subianto menginginkan dana riset di Indonesia ditingkatkan hingga 1% dari produk domestik bruto (PDB)

Ditjen Pajak Raup Rp 33,26 Triliun dari Ekonomi Digital
| Sabtu, 15 Maret 2025 | 09:40 WIB

Ditjen Pajak Raup Rp 33,26 Triliun dari Ekonomi Digital

Setoran pajak ekonomi digital berasal dari pemungutan PPN PMSE, pajak kripto, dan pajak fintech (P2P) lending

Neraca Perdagangan Berpotensi Menyusut
| Sabtu, 15 Maret 2025 | 09:23 WIB

Neraca Perdagangan Berpotensi Menyusut

Ekonom memperkirakan surplus neraca perdagangan Indonesia pada bulan Februari 2025 di bawah US$ 2 miliar 

Nyaris Semua Penerimaan Non Pajak Terkontraksi
| Sabtu, 15 Maret 2025 | 09:13 WIB

Nyaris Semua Penerimaan Non Pajak Terkontraksi

Pemerintah harus diversifikasi penerimaan negara bukan pajak (PNBP) agar tak bergantung pada komoditas global

Mengukur Minat Berinvestasi di Reksadana Syariah
| Sabtu, 15 Maret 2025 | 08:48 WIB

Mengukur Minat Berinvestasi di Reksadana Syariah

Industri reksadana syariah justru mengalami peningkatan dan  kinerja relatif lebih baik dari reksadana konvensional.

Smelter HPAL Milik INCO Ditarget Kelar 2025-2026
| Sabtu, 15 Maret 2025 | 07:00 WIB

Smelter HPAL Milik INCO Ditarget Kelar 2025-2026

"Total investasi tambang baru dan pabrik bersama dengan mitra sekitar US$ 9 miliar," imbuh Febriany.

Pabrik Metanol Bojonegoro Ditargetkan Rampung 2027
| Sabtu, 15 Maret 2025 | 06:57 WIB

Pabrik Metanol Bojonegoro Ditargetkan Rampung 2027

Metanol adalah salah satu bahan penting dalam proses transesterifikasi pembuatan fatty acids methyl esters (FAME)

Merujuk UU, Erick Thohir Memperbolehkan BUMN Ganti Model Bisnis
| Sabtu, 15 Maret 2025 | 06:53 WIB

Merujuk UU, Erick Thohir Memperbolehkan BUMN Ganti Model Bisnis

PT Indra Karya akhirnya bertransformasi menjadi PT Agrinas Palma Nusantara dan membuka ekspansi bisnis di sektor sawit.

 Pengusaha Truk Keberatan Pembatasan Saat Lebaran
| Sabtu, 15 Maret 2025 | 06:50 WIB

Pengusaha Truk Keberatan Pembatasan Saat Lebaran

Aptrindo berharap, pemerintah segera menanggapi persoalan ini dan mencari solusi yang tidak merugikan pelaku usaha maupun kelancaran logistik

INDEKS BERITA

Terpopuler