Strategi Mendongkrak Konsumsi Karet Domestik

Senin, 26 November 2018 | 09:49 WIB
Strategi Mendongkrak Konsumsi Karet Domestik
[ILUSTRASI. Ilustrasi - Petani menyadap getah karet]
Reporter: Annisa Maulida, Sinar Putri S.Utami, Tane Hadiyantono | Editor: Dian Pertiwi

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Upaya Presiden Joko Widodo mempercepat program percampuran karet untuk aspal diharapkan mampu memicu kenaikan harga karet. Jika ini terjadi, penurunan harga karet bisa diatasi.

Presiden Joko Widodo menyebut, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) akan segera membeli karet petani di Palembang sebanyak 5.000 ton.

Karet ini akan dibeli dengan harga mulai dari Rp 7.500–Rp 8.000 per kg di tingkat petani, "Pembelian ini sebagai sedikit jalan keluar untuk mengatasi penurunan harga karet saat ini," ujar Jokowi.

Karet rencananya akan dipakai sebagai campuran aspal untuk pelapis jalan raya. Targetnya, mulai tahun depan, program pencampuran ini akan dimulai.

Ketua Umum Gabungan Perusahaan Karet Indonesia (Gapkindo) Moenardji Soedargo mengatakan, pengusaha mendukung komitmen pemerintah menggunakan karet untuk campuran aspal.

Ini sejalan dengan usulan Gapkindo sejak 2015, yang mendesak pemerintah meningkatkan konsumsi karet lokal di tengah penurunan harga karet global. "Kami paham waktu itu pemerintah tidak bisa seketika langsung dapat merealisasikan usulan ini, jadi mungkin sekaranglah momentumnya, karet digunakan untuk aspal, kami sangat mendukung,"ujarnya kepada KONTAN, Minggu (15/11).

Bila program ini, terealisasi, Gapkindo berharap ada peningkatan permintaan karet dalam negeri. Ini juga akan membentuk pasar baru. di luar pasar tradisonal karet yakni pabrik ban.

Selama ini, rata-rata permintaan karet untuk pabrik ban sebanyak 600.000 ton per tahun. Adanya percampuran karet dan aspal, Gapkindo berharap ada kenaikan permintaan karet di pasar lokal sebesar 100.000 ton menjadi 700.000 ton per tahun.

Dengan kenaikan permintaan karet dalam negeri, Moenardji berharap, ekspor karet bisa dikurangi sehingga berpotensi menggerek harga karet di pasar global. Sejauh ini, dari rata-rata produksi karet 3,5 juta ton per tahun, sebesar 2,9 juta ton pasar ekspor.

Berdasarkan data Bloomberg, harga karet untuk pengiriman April 2019 di Bursa Tokyo Commodity Exchange sebesar 154,70 per kilogram (kg). Angka ini setara dengan US$ 1,369 per kg pada Kamis (22/11). Jika dihitung sepekan terakkhir, angka ini turun 2% dalam dari Kamis (15/11) yang harga karet mencapai 157,90 per kg.

Remajakan kebun karet

Meski begit, Presiden mengakui, tidak mudah mengendalikan harga karet karena harga karet ditentukan pasar internasional. Sebab sebagian besar produksi karet Indonesia di ekspor ke luar negeri.

Namun ia juga menyadari hampir 90% produksi karet adalah hasil kebun karet rakyat, yang mayoritas masyarakatnya ada di Sumatra.

Penurunan harga karet yang sudah terjadi hampir 10 tahun terakhir membuat perkebunan karet petani tidak lagi terurus dengan baik sehingga berdampak pada penurunan produktivitas. Banyak pohon karet yang sudah tua dan produksinya terus menurun.

Di tengah penurunan ini, Direktur Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian (Kemtan) kembali menjanjikan mempercepat peremajaan karet milik petani.

Ia berjanji, pada Desember 2018 ini, Kemtan akan meremajakan 5.000 hektare (ha) sampai 6.000 hektare (ha) perkebunan karet petani.Lokasi peremajaan ini diperkirakan berada di Sumatra Selatan, Sumatra Utara dan Jambi. "Kami targetkan sampai tahun 2020 sebanyak 700.000 ha perkebunan karet kami remajakan,"ujarnya.

Peremajaan karet ini dilakukan dengan adanya tanaman sela. Pembagiannya: sekitar 60% tetap dipertahankan 

Bagikan

Berita Terbaru

Profil Emiten Asuransi Digital Bersama (YOII): Tekuni Bisnis Asuransi Gaya Hidup
| Sabtu, 01 Februari 2025 | 13:40 WIB

Profil Emiten Asuransi Digital Bersama (YOII): Tekuni Bisnis Asuransi Gaya Hidup

Melihat rencana bisnis PT Asuransi Digital Bersama Tbk (YOII) usai mendapat amunisi dana segar dari IPO

Strategi Yoga Mulya :  Menjadi Investor Aktif di Bursa Saham
| Sabtu, 01 Februari 2025 | 12:19 WIB

Strategi Yoga Mulya : Menjadi Investor Aktif di Bursa Saham

Yoga menyukai portofolio di saham. Namun dari sisi nilai, mayoritas investasi masih berada di properti. 

Angin Segar Masih Bertiup Untuk Energi Hijau
| Sabtu, 01 Februari 2025 | 12:07 WIB

Angin Segar Masih Bertiup Untuk Energi Hijau

Angin segar dukungan dari dalam negeri yakni PMK No. 5 Tahun 2025. Beleid ini mengatur skema jaminan pemerintah. 

Saatnya Menjadi
| Sabtu, 01 Februari 2025 | 11:12 WIB

Saatnya Menjadi "Orang Baik" di Bursa Saham

Investor saham bisa memiliki peran menjadikan kehidupan lebih baik. Investor bisa memberi penghargaan ke perusahan yang mempratikkan ESG.

Investasi Tembus Rp 1.700 T, Serapan Tenaga Kerja Rendah
| Sabtu, 01 Februari 2025 | 08:30 WIB

Investasi Tembus Rp 1.700 T, Serapan Tenaga Kerja Rendah

Realisasi investasi sepajang 2024 tercatat sebesar Rp 1.714,2 triliun atau setara 103,9% dari target 

Ironi Pemangkasan Anggaran K/L
| Sabtu, 01 Februari 2025 | 08:22 WIB

Ironi Pemangkasan Anggaran K/L

Berdasarkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025, efisiensi anggaran K/L mencapai Rp 256,10 triliun

Perlindungan Data Pribadi Konsumen Asuransi
| Sabtu, 01 Februari 2025 | 08:05 WIB

Perlindungan Data Pribadi Konsumen Asuransi

Kegagalan dalam melindungi data pribadi konsumen asuransi bisa menimbulkan kerugian yang besar bagi industri asuransi.

MBG dan Sampah
| Sabtu, 01 Februari 2025 | 08:00 WIB

MBG dan Sampah

Pemerintah harus mulai mengantisipasi efek penimbunan sampah dari program MBG yang baru mulai berjalan.

Pengecer Elpiji 3 Kg Kini Harus Terdaftar di OSS
| Sabtu, 01 Februari 2025 | 07:30 WIB

Pengecer Elpiji 3 Kg Kini Harus Terdaftar di OSS

Pemerintah menata distribsi elpiji 3 kg agar harga di tingkat konsumen tidak melambung tinggi karena faktor rantai pasok.

Tak Penuhi Ketentuan Free Float, 41 Saham Emiten Kena Suspensi BEI
| Sabtu, 01 Februari 2025 | 07:25 WIB

Tak Penuhi Ketentuan Free Float, 41 Saham Emiten Kena Suspensi BEI

Bursa Efek Indonesia (BEI) memberhentikan sementara atau suspensi 41 saham emiten yang tak memenuhi ketentuan free float per 31 Desember 2024. ​

INDEKS BERITA

Terpopuler