Subsidi Distribusi
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Ini seperti sudah tradisi, menjelang hari raya Lebaran, harga bawang merah dan cabe rawit merangkak naik. Seperti biasa, respon dari institusi berwenang datang dalam jurus klasik yang sudah pernah dilakukan beberapa tahun lalu : menanggung biaya distribusi dari sentra produksi ke pasar konsumen.
Namun, di tengah kenaikan harga cabai dan bawang merah, kita harus bertanya apakah subsidi ongkos angkut ini jadi obat mujarab, atau plester pelipur lara yang justru memperkaya para pemburu rente?
Secara teori, kebijakan memangkas biaya logistik adalah langkah logis untuk menekan harga di tingkat hilir. Dengan asumsi biaya transportasi menyumbang 10% hingga 15% dari struktur harga, intervensi negara seharusnya mampu meredam gejolak inflasi pangan. Namun, realitas di lapangan sering jauh dari kalkulasi. Rantai pasok pangan kita adalah labirin yang dikuasai oleh pemain yang memiliki napas modal lebih panjang dari birokrasi. Tanpa pengawasan ketat, subsidi distribusi ini sangat rentan menguap di tengah jalan, tanpa pernah dirasakan manfaatnya oleh konsumen akhir.
Pemerintah berargumen intervensi ini mendesak karena anomali cuaca di awal 2026 telah mengganggu panen di wilayah Jawa Timur. Benar, cuaca tidak bisa dilawan. Namun, ketidakmampuan kita mengelola stok saat panen raya adalah kegagalan sistemik karena kejadiannya terus berulang. Ketergantungan pada barang segar tanpa infrastruktur pascapanen yang mumpuni membuat kita selalu dalam posisi terjepit saat permintaan melonjak.
Agar subsidi tidak menjadi "ember bocor", pemerintah harus berani melangkah lebih jauh. Pertama, digitalisasi jalur distribusi bagi armada penerima subsidi. Negara harus tahu secara presisi: dari mana cabai itu diambil, dan di pasar mana cabai itu diturunkan. Tanpa transparansi, subsidi ini jadi cek kosong bagi spekulan.
Kedua, penguatan peran BUMN Pangan dan BUMD sebagai off-taker harus dilakukan secara konsisten, bukan hanya saat krisis. Stok cadangan pangan pemerintah harus dilepaskan ke pasar sebagai instrumen penyeimbang. Ketiga, Satgas Pangan tidak boleh ragu menindak tegas oknum yang menahan stok demi mengerek harga di saat negara sedang berupaya membantu rakyat melalui subsidi distribusi.
Kita mendukung upaya pemerintah meringankan beban rakyat, tapi sebaiknya kebijakan jangan bersifat kosmetik. Subsidi distribusi harus diikuti dengan reformasi manajemen stok dari hulu ke hilir.
