Susu Sapi dan iPhone 16
Pemerintah Indonesia tengah bersiap merealisasikan program makan bergizi gratis (MBG) bagi siswa sekolah mulai tahun 2025. Tidak main-main, pemerintahan Prabowo-Gibran mengalokasikan dana Rp 71 triliun untuk menjalankan program MBG dalam APBN 2025.Menko Pangan Zulkifli Hasan memerinci, sebanyak Rp 63,356 triliun dari anggaran itu akan dipakai untuk pemenuhan gizi nasional dan Rp 7,433 triliun yang lain untuk dukungan manajemen.
Meski tujuan utama MBG adalah meningkatkan pemenuhan gizi anak, tak bisa dipungkiri bahwa nilai ekonomi program ini juga sangat besar. Program mentraktir makan enak 19,47 juta orang (2025) saban hari, termasuk ibu hamil dan menyusui, memiliki rentetan efek ekonomi yang gede.
Institute for Development of Economics and Finance (Indef) pernah menghitung program MBG bakal mendongkrak produk domestik bruto (PDB) sebesar Rp 4.510 triliun pada 2025. Efek program MBG terhadap PDB akan terus meningkat seiring bertambahnya jumlah peserta dan anggaran yang dialokasikan pemerintah. Pada 2026 efek berganda ke PDB meningkat menjadi Rp 6.967.2 triliun, lalu meningkat lagi pada 2027 dan 2028 dengan masing-masing nilai Rp 9.479,4 triliun dan Rp 14.219,1. Begitu pula pada tahun-tahun berikutnya.
Tak heran, mungkin karena itu pula, kabarnya sudah ada calon investor Vietnam yang berminat menanamkan modal lewat industri peternakan sapi perah di Indonesia. Sebagaimana anggapan umum, susu sapi mestinya menjadi salah satu bahan pangan yang akan terserap oleh program MBG. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaeman pernah melapor kepada Presiden Prabowo bahwa telah disiapkan lahan puluhan ribu hektare untuk menyambut tawaran investasi tersebut. Mentan menandaskan, investasi asing ini akan menyejahterakan petani, menekan impor, membuka lapangan kerja, memangkas pengangguran, dan mengurangi kemiskinan.
Sayangnya, di balik kemegahan dampak ekonomi program MBG itu, terdapat ironi yang membuat khalayak tercengang. Baru-baru ini Detik.com melaporkan kisah pilu Bayu Aji Handayanto, seorang peternak susu di Pasuruan, Jawa Timur. Bayu terpaksa membuang ratusan ton susu segar karena tak bisa menjual ke perusahaan pengolah susu. Perusahaan pengolah susu memilih berproduksi menggunakan bahan baku susu impor ketimbang susu produksi peternak sapi perah lokal.
Bersamaan dengan munculnya kabar prihatin tentang susu Pasuruan, masyarakat tengah menyimak perkembangan kebijakan Kementrian Perindustrian yang melarang iPhone 16 diperdagangkan di Indonesia. Pemerintah beralasan bahwa seri terbaru telepon pintar keluaran Apple Corp. Amerika Serikat tersebut belum memenuhi Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) sebesar 40%. Buntutnya, konon, Apple segera membangun pabrik aksesoris di Indonesia guna memenuhi persyaratan TKDN sehingga iPhone 16 bisa dijual resmi di Indonesia.
Kebijakan TKDN diterapkan pada banyak industri lain, termasuk otomotif dan barang elektronik. Kebijakan pemerintah untuk memaksa investasi asing menggunakan komponen dalam negeri ini cukup efektif. Rata-rata produsen otomotif dan elektronik multinasional memiliki pabrik perakitan di Indonesia untuk memudahkan pemasangan komponen dalam negeri pada produk mereka.
Nah, mungkinkah kebijakan ala TKDN juga diterapkan pada industri pengolahan pangan di Indonesia? Dengan begitu para peternak, petani, dan pembudidaya komoditas pangan lain bisa mendapatkan kepastian pasar atas produk mereka. Jika mereka semakin produktif, ambisi Pemerintahan Prabowo-Gibran untuk mencapai swasembada pangan mungkin semakin mudah untuk terwujud.
