Reporter: Lailatul Anisah, Ratih Waseso | Editor: Fahriyadi .
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Polemik penetapan upah minimum kini berlanjut ke daerah tingkat kabupaten/kota. Pro kontra ini mengiringi proses penetapan besaran Upah Minimum Kabupaten/kota (UMK) yang tengah berlangsung.
Seperti penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP), penetapan UMK juga diwarnai protes pelaku usaha. Pasalnya, sejumlah daerah sentra industri merekomendasikan usulan kenaikan UMK dengan menggunakan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 18 Tahun 2022 tentang Penetapan Upah Minimum Tahun 2023.
Agar bisa lanjut membaca sampai tuntas artikel ini, pastikan Anda sudah berlangganan atau membeli artikel ini.
Sudah berlangganan? Masuk
Berlangganan Hanya dengan 20rb/bulan Anda bisa mendapatkan berita serta analisis ekonomi, bisnis, dan investasi pilihan
Business Insight, Epaper Harian + Tabloid, Arsip Epaper 30 Hari
Gratis uji coba 7 hari pertama. Anda dapat menggunakan akun Google sebagai metode pembayaran.
