KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pertumbuhan ekonomi tak hanya sekadar angka apalagi gengsi. Ia menunjukkan seberapa sehat kondisi ekonomi suatu negara, yang dalam konteks Indonesia menyimpan sejumlah persoalan besar.
Betul, dari sisi angka, ekonomi Indonesia terbaik dibanding banyak negara lain di dunia. Pada kuartal I-2023 ekonomi Indonesia tumbuh 5,01% secara tahunan.
Di antara negara anggota G20 kita hanya kalah dari Arab Saudi yang ekonominya tumbuh 5,5%. China yang merupakan kekuatan ekonomi utama dunia ada di bawah kita lantaran hanya tumbuh 4,5%. Apalagi Amerika Serikat (AS) yang pertumbuhan ekonominya cuma 1,6% dan Singapura yang 0,1%.
Untuk sepanjang 2023, Sri Mulyani Indrawati, Ketua Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) awal pekan ini menyatakan ekonomi Indonesia bisa tumbuh di kisaran 4,5% hingga 5,3% secara tahunan.
Masalahnya, meski stabil kualitas pertumbuhan ekonomi Indonesia makin ke sini justru kian menurun. Salah satu indikasinya terlihat sensitivitas pertumbuhan ekonomi terhadap penyerapan tenaga kerja.
Data Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) memperlihatkan, pada 2013 setiap 1% pertumbuhan ekonomi hanya bisa menyerap 270.000 tenaga kerja. Pada 2020 angkanya menciut jadi tinggal 110.000 tenaga kerja.
Jika menggunakan patokan data tersebut, maka dengan pertumbuhan ekonomi 2023 di kisaran 4,5% hingga 5,3%, maka tenaga kerja yang bisa terserap hanya 495.000 sampai 583.000 orang saja.
Padahal, jumlah angkatan kerja tumbuh jauh lebih besar. Berdasar Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) jumlah angkatan kerja pada Februari 2023 naik 2,61 juta orang menjadi 146,62 juta orang dibanding Februari 2022.
Dus, ketika pada saat bersamaan Badan Pusat Statistik (BPS) mengklaim tingkat pengangguran terbuka justru turun 0,38% menjadi 5,45%, bisa ditebak ini terjadi lantaran mayoritas angkatan kerja baru digolongkan sebagai pekerja informal.
Tanpa bermaksud memandang sebelah mata masyarakat kita yang kurang beruntung, namun definisi berbagai istilah dalam statistik seperti pengangguran, pekerja informal atau orang miskin yang dibikin pemerintah, entah apa motifnya, standarnya kelewat rendah.
Dus, jika pengabaian soal kualitas pertumbuhan ekonomi terus berlanjut, tumpukan masalah bakal makin menggunung dan berpotensi merepotkan kapan saja.
