KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Banyaknya kasus gagal bayar koperasi simpan pinjam mengharuskan adanya pengawasan yang lebih ketat. Rencana itu menjadi salah satu isi dari rancangan aturan Omnibus Law Sektor Keuangan.
Dalam rancangan beleid itu, pengawasan koperasi bakal diserahkan pada Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Dalam RUU Omnibus Law Sektor Keuangan pasal 150 menyebutkan, koperasi simpan pinjam atau unit simpan pinjam wajib terlebih dahulu memperoleh izin usaha sebagai kegiatan usaha simpan pinjam dari OJK.
Ini Artikel Spesial
Agar bisa lanjut membaca sampai tuntas artikel ini, pastikan Anda sudah berlangganan.
Sudah Berlangganan? Masuk
Berlangganan dengan Google
Gratis uji coba 7 hari pertama dan gunakan akun Google sebagai metode pembayaran.
Business Insight
Artikel pilihan editor Kontan yang menyajikan analisis mendalam, didukung data dan investigasi.
Kontan Digital Premium Access
Paket bundling Kontan berisi Business Insight, e-paper harian dan tabloid serta arsip e-paper selama 30 hari.
Masuk untuk Melanjutkan Proses Berlangganan
