Berita

Tanpa PP Turunan UU Minerba, Perpanjangan IUPK Arutmin Dianggap Ilegal

Rabu, 04 November 2020 | 07:09 WIB
Tanpa PP Turunan UU Minerba, Perpanjangan IUPK Arutmin Dianggap Ilegal

ILUSTRASI. Undang-undang nomor 3 tahun 2020 tentang mineral dan batubara tidak mengatur teknis pemberian IUPK. KONTAN/Cheppy A. Muchlis

Reporter: Ridwan Nanda Mulyana | Editor: Anastasia Lilin Yuliantina

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintah akhirnya menerbitkan Surat Keputusan (SK) dan memperpanjang kelanjutan operasi tambang batubara PT Arutmin Indonesia menjadi Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK). Namun penetapan IUPK anak usaha PT Bumi Resources Tbk (BUMI) itu tanpa Peraturan Pemerintah (PP) sebagai aturan turunan Undang-undang (UU) Minerba.

Hingga kini, pemerintah belum menerbitkan PP turunan atas UU Minerba. Sementara UU 3/2020 tentang Minerba tidak mengatur teknis pemberian IUPK. Alhasil, tak ketahuan pula jumlah penerimaan negara pasca Arutmin mendapatkan perpanjangan kontrak.


Baca juga

IHSG
6.626,87
0.53%
34,89
LQ45
943,34
0.50%
4,73
USD/IDR
14.370
0,31
EMAS
948.000
1,28%