Tanpa PP Turunan UU Minerba, Perpanjangan IUPK Arutmin Dianggap Ilegal
Rabu, 04 November 2020 | 07:09 WIB
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintah akhirnya menerbitkan Surat Keputusan (SK) dan memperpanjang kelanjutan operasi tambang batubara PT Arutmin Indonesia menjadi Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK). Namun penetapan IUPK anak usaha PT Bumi Resources Tbk (BUMI) itu tanpa Peraturan Pemerintah (PP) sebagai aturan turunan Undang-undang (UU) Minerba.
Hingga kini, pemerintah belum menerbitkan PP turunan atas UU Minerba. Sementara UU 3/2020 tentang Minerba tidak mengatur teknis pemberian IUPK. Alhasil, tak ketahuan pula jumlah penerimaan negara pasca Arutmin mendapatkan perpanjangan kontrak.
Ini Artikel Spesial
Agar bisa lanjut membaca sampai tuntas artikel ini, pastikan Anda sudah berlangganan.
Sudah Berlangganan? Masuk
Berlangganan dengan Google
Gratis uji coba 7 hari pertama dan gunakan akun Google sebagai metode pembayaran.
Business Insight
Artikel pilihan editor Kontan yang menyajikan analisis mendalam, didukung data dan investigasi.
Kontan Digital Premium Access
Paket bundling Kontan berisi Business Insight, e-paper harian dan tabloid serta arsip e-paper selama 30 hari.
Masuk untuk Melanjutkan Proses Berlangganan
