Tanpa PP Turunan UU Minerba, Perpanjangan IUPK Arutmin Dianggap Ilegal

Rabu, 04 November 2020 | 07:09 WIB
Tanpa PP Turunan UU Minerba, Perpanjangan IUPK Arutmin Dianggap Ilegal
[ILUSTRASI. Undang-undang nomor 3 tahun 2020 tentang mineral dan batubara tidak mengatur teknis pemberian IUPK. KONTAN/Cheppy A. Muchlis]
Reporter: Ridwan Nanda Mulyana | Editor: Anastasia Lilin Yuliantina

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintah akhirnya menerbitkan Surat Keputusan (SK) dan memperpanjang kelanjutan operasi tambang batubara PT Arutmin Indonesia menjadi Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK). Namun penetapan IUPK anak usaha PT Bumi Resources Tbk (BUMI) itu tanpa Peraturan Pemerintah (PP) sebagai aturan turunan Undang-undang (UU) Minerba.

Hingga kini, pemerintah belum menerbitkan PP turunan atas UU Minerba. Sementara UU 3/2020 tentang Minerba tidak mengatur teknis pemberian IUPK. Alhasil, tak ketahuan pula jumlah penerimaan negara pasca Arutmin mendapatkan perpanjangan kontrak.

Ini Artikel Spesial
Agar bisa lanjut membaca sampai tuntas artikel ini, pastikan Anda sudah berlangganan.
Sudah Berlangganan?
Berlangganan dengan Google
Gratis uji coba 7 hari pertama dan gunakan akun Google sebagai metode pembayaran.
Business Insight
Artikel pilihan editor Kontan yang menyajikan analisis mendalam, didukung data dan investigasi.
Kontan Digital Premium Access
Paket bundling Kontan berisi Business Insight, e-paper harian dan tabloid serta arsip e-paper selama 30 hari.
Masuk untuk Melanjutkan Proses Berlangganan
Bagikan

Berita Terbaru

DOID Akan Terbitkan Global Bond Setara Rp 8,31 Triliun
| Jumat, 28 November 2025 | 08:01 WIB

DOID Akan Terbitkan Global Bond Setara Rp 8,31 Triliun

Rencana penerbitan global bond merupakan bagian dari strategi DOID untuk mempertahankan sumber pendanaan yang terdiversifikasi. 

Konsumsi Produk Bisa Meningkat, Prospek KLBF Semakin Sehat
| Jumat, 28 November 2025 | 07:53 WIB

Konsumsi Produk Bisa Meningkat, Prospek KLBF Semakin Sehat

Kinerja PT Kalbe Farma Tbk (KLBF) KLBF pada 2026 masih prospektif dengan ditopang segmen pharma (prescription) dan consumer health. 

Realisasi Marketing Sales Anjlok, Kinerja Agung Podomoro Land (APLN) Ikut Jeblok
| Jumat, 28 November 2025 | 07:47 WIB

Realisasi Marketing Sales Anjlok, Kinerja Agung Podomoro Land (APLN) Ikut Jeblok

Kinerja PT Agung Podomoro Land Tbk (APLN) loyo di sepanjang sembilan bulan pertama tahun ini. Lemahnya daya beli jadi salah satu pemicunya.

Demutualisasi Bisa Mendorong Penerapan GCG di BEI
| Jumat, 28 November 2025 | 07:36 WIB

Demutualisasi Bisa Mendorong Penerapan GCG di BEI

Penerapan demutualisasi dinilai tidak akan berdampak kepada investor. Justru, itu jadi sarana BEI untuk menerapkan good corporate governance. ​

Kinerja Saham Pelat Merah Belum Cerah
| Jumat, 28 November 2025 | 07:30 WIB

Kinerja Saham Pelat Merah Belum Cerah

Saham emiten BUMN cenderung stagnan, bahkan terkoreksi dalam 1-2 tahun terakhir. Alhasil, saham emiten BUMN tak lagi jadi penopang laju IHSG​.

Ditjen Bea dan Cukai Terancam Dibekukan
| Jumat, 28 November 2025 | 07:17 WIB

Ditjen Bea dan Cukai Terancam Dibekukan

 Nasib Direktorat Jenderal (Ditjen) Bea dan Cukai terancam lantaran banyaknya persoalan yang terjadi di lembaga tersebut

Makin Optimistis
| Jumat, 28 November 2025 | 07:15 WIB

Makin Optimistis

Roda ekonomi yang makin menggeliat harus dibarengi dengan upaya menjaga harga pangan dan kelancaran pasokan barang.

Sambil Menanti Data Ekonomi dan Libur Akhir Pekan, Simak Rekomendasi Saham Hari Ini
| Jumat, 28 November 2025 | 07:15 WIB

Sambil Menanti Data Ekonomi dan Libur Akhir Pekan, Simak Rekomendasi Saham Hari Ini

Pasar menanti sejumlah data domestik, seperti PMI Manufaktur, inflasi hingga kinerja perdagangan Oktober. ​

Setoran Wajib Pajak Besar Juga Masih Merosot
| Jumat, 28 November 2025 | 07:09 WIB

Setoran Wajib Pajak Besar Juga Masih Merosot

Realisasi penerimaan pajak dari LTO per akhir September baru mencapai 56,3% dari target             

Birokrasi Uang Versus Nyawa
| Jumat, 28 November 2025 | 07:05 WIB

Birokrasi Uang Versus Nyawa

Ukuran dari keberhasilan birokrasi adalah bukan terletak pada sistemnya tapi layanan total ke masyarakat.​

INDEKS BERITA

Terpopuler