Tantangan Sektor Pangan Presiden Prabowo

Jumat, 29 November 2024 | 05:21 WIB
Tantangan Sektor Pangan Presiden Prabowo
[ILUSTRASI. Petani milenial berusia 37 tahun Hari Siswanto memeriksa buah melon jenis Golden Kinanti siap panen yang dibudidayakannya dengan menggunakan teknologi hidroponik di Grahaponik, Malang, Jawa Timur, Kamis (28/11/2024). Kementerian Pertanian (Kementan) berupaya mendorong pertumbuhan petani milenial sebanyak 2,5 juta orang hingga akhir tahun 2024 melalui berbagai program antara lain Duta Petani Milenial (DPM), Penumbuhan Wirausaha Muda Pertanian (PWMP) dan Program Petani Magang ke luar negeri guna mensukseskan tercapainya swasembada pangan. ANTARA FOTO/Ari Bowo Sucipto/YU]
Muhammad Irvan Mahmud Asia | Direktur Eksekutif Pusat Pengkajian Agraria dan Sumber Daya Alam (PPASDA)

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Di tengah alih fungsi lahan pertanian pangan, produksi berkurang sebagai dampak perubahan iklim dan produktivitas yang menurun, rata-rata laju pertumbuhan penduduk Indonesia dalam rentang lima tahun terakhir terbilang cukup tinggi 1,11%. Indonesia dalam bayang-bayang krisis pangan. 

Indonesia hampir tidak pernah bebas dari impor pangan terutama beras, kedelai, gula, daging, susu, bahkan ikan. Jika diperluas lagi, daftar impor kita sangat banyak. Ketergantungan pada impor sangat merugikan rakyat Indonesia: anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) terkuras, petani merana dan secara luas bangsa kita tidak berdaulat. Fenomena semacam ini bukan hal baru. Sejak republik ini berdiri, ancaman krisis pangan dan dalam periodisasi tertentu terjadi, membuat bangsa ini seharusnya lebih mawas dan pemerintah dituntut menyelesaikan masalah ini dengan resep yang jitu, bukan tambal sulam. Ironis, tetapi itulah faktanya.

Ini Artikel Spesial

Agar bisa lanjut membaca sampai tuntas artikel ini, pastikan Anda sudah berlangganan.

Berlangganan dengan Google

Gratis uji coba 7 hari pertama. Anda dapat menggunakan akun Google sebagai metode pembayaran.

Kontan Digital Premium Access

Business Insight, Epaper Harian + Tabloid, Arsip Epaper 30 Hari

Rp 120.000
Business Insight

Hanya dengan 20rb/bulan Anda bisa mendapatkan berita serta analisis ekonomi bisnis dan investasi pilihan

-
Bagikan

Berita Terbaru

Prajogo Pangestu Sudah Beberapa Kali Akumulasi Saham BRPT, Efeknya Belum Terasa
| Rabu, 12 Maret 2025 | 08:53 WIB

Prajogo Pangestu Sudah Beberapa Kali Akumulasi Saham BRPT, Efeknya Belum Terasa

Sejumlah saham emiten milik Prajogo Pangestu dinilai masih menarik untuk dicermati, baik dari sisi teknikal maupun fundamental.

Program Koperasi Desa Merah Putih Berpotensi Bikin Beban Bank BUMN Kian Berat
| Rabu, 12 Maret 2025 | 08:10 WIB

Program Koperasi Desa Merah Putih Berpotensi Bikin Beban Bank BUMN Kian Berat

Risiko kredit macet, meningkatnya biaya kredit, likuiditas yang kian mengetat, hingga terulangnya cerita write off bisa membebani bank BUMN.

Sebagian Emiten LQ45 Kian Terbenam dalam Bearish Jangka Panjang, Ada Potensi Rebound?
| Rabu, 12 Maret 2025 | 07:30 WIB

Sebagian Emiten LQ45 Kian Terbenam dalam Bearish Jangka Panjang, Ada Potensi Rebound?

Pemulihan daya beli masyarakat menjadi kunci penting yang bisa membalikkan arah sejumlah saham LQ45 yang kini tengah terpuruk.

KPPU Teruskan Kasus Dugaan Kartel Fintech
| Rabu, 12 Maret 2025 | 06:35 WIB

KPPU Teruskan Kasus Dugaan Kartel Fintech

KPPU kini telah menyelesaikan tahap penyelidikan dan siap melanjutkan proses hukum hingga ke persidangan. 

Asuransi Kredit Masih Dibayangi Rasio Klaim Tinggi
| Rabu, 12 Maret 2025 | 06:05 WIB

Asuransi Kredit Masih Dibayangi Rasio Klaim Tinggi

Rasio klaim asuransi kredit pada 2024 mencapai 85,3%, meningkat dari tahun 2023 yang masih sebesar 75,6%.

Efek Kebijakan Buruk Pemerintah, Rupiah Terus Tertekan
| Rabu, 12 Maret 2025 | 05:37 WIB

Efek Kebijakan Buruk Pemerintah, Rupiah Terus Tertekan

Selain ketidakpastian kebijakan tarif AS, proyeksi defisit APBN yang kian melebar turut menekan rupiah. 

Bank Indonesia Perkuat Kerja Sama dengan Vietnam
| Rabu, 12 Maret 2025 | 05:34 WIB

Bank Indonesia Perkuat Kerja Sama dengan Vietnam

Gubernur BI dan Gubernur SBV menandatangani nota kesepahaman (MoU) yang berlaku efektif pada 7 Maret 2025

Dolar AS Tertekan, Sejumlah Mata Uang Utama Unjuk Gigi
| Rabu, 12 Maret 2025 | 05:34 WIB

Dolar AS Tertekan, Sejumlah Mata Uang Utama Unjuk Gigi

Data tenaga kerja AS yang lemah, ketidakpastian dari kebijakan tarif AS, serta ekspektasi suku bunga he Fed menekan dolar AS.

Kenaikan Harga Emas Jadi Bantalan Bumi Resources Minerals Tbk (BRMS)
| Rabu, 12 Maret 2025 | 05:30 WIB

Kenaikan Harga Emas Jadi Bantalan Bumi Resources Minerals Tbk (BRMS)

Margin PT Bumi Resources Minerals Tbk (BRMS) bakal tertekan akibat rencana kenaikan tarif royalti dari pemerintah

Aneka Kebijakan Kontroversi Pemerintah Bikin Pasar Ngeri, Cek Proyeksi IHSG Hari Ini
| Rabu, 12 Maret 2025 | 05:23 WIB

Aneka Kebijakan Kontroversi Pemerintah Bikin Pasar Ngeri, Cek Proyeksi IHSG Hari Ini

Belum usai soal Danantara, pasar kembali waswas dengan rencana pemerintah terkait Koperasi Merah Putih yang berpotensi membebani bank-bank BUMN. ​

INDEKS BERITA

Terpopuler