Tenaga Kerja Jadi KPI
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Panggung World Economic Forum (WEF) 2026 di Davos, Swiss, pekan lalu menjadi saksi optimisme tinggi Presiden Prabowo Subianto tentang ekonomi Indonesia yang bakal "mengejutkan dunia". Pertumbuhan di angka 5,1% memang mentereng di tengah mendungnya ekonomi global. Namun, di balik tepuk tangan para investor, terselip alarm nyaring yang tak boleh diabaikan: Global Risks Report 2026 yang baru dirilis Januari ini menempatkan pengangguran sebagai risiko nomor wahid bagi Indonesia untuk periode 2026-2028.
Inilah paradoks yang kita hadapi. Di satu sisi, pemerintah membanggakan daya tahan makro, namun di sisi lain, struktur ketenagakerjaan formal kita sedang rapuh. Gelombang PHK sektor manufaktur yang mencapai lebih 88.000 orang sepanjang 2025 menjadi bukti nyata.
Di Amerika Serikat (AS) publikasi angka pengangguran bulanan selalu menjadi peristiwa ekonomi penting yang ditunggu bukan hanya oleh warga AS, tapi juga pelaku ekonomi dunia. Dari angka pengangguran tersebut dunia keuangan mencoba memprediksi kebijakan moneter bank sentral AS, The Fed, lewat penetapan bunga dana federal.
Dalam pernyataan resmi yang dirilis hampir saban bulan, The Fed selalu menegaskan mandat kebijakan moneter mereka adalah mengendalikan inflasi di satu sisi dan memperluas lapangan kerja di sisi yang lain. Turun naik kebijakan bunga di AS itu pada gilirannya mempengaruhi harga saham, surat utang, bahkan harga komoditi.
Di Indonesia, entah mengapa, jarang sekali orang yang menyoroti angka pengangguran. Apakah karena sejak dulu masyarakat selalu berasumsi bahwa pekerjaan sulit dicari sehingga tanpa angka resmi pun masyarakat yakin bahwa angka pengangguran tinggi?
Angka pengangguran atau lapangan kerja juga jarang menjadi tema utama kebijakan pemerintah. Coba ingat-ingat, pidato atau narasi pejabat siapa yang berfokus pada pengangguran atau ketersediaan lapangan kerja? Kalau pun ada, kebanyakan hanya menyebut penyerapan tenaga kerja sekadar sebagai salah satu efek manfaat, selain beragam manfaat lain untuk industri, investor, atau konsumen
MBG, program yang paling haus menyedot APBN, disebut Presiden Prabowo bakal menyerap 1,5 juta tenaga kerja langsung. Nah, pemerintah harus berani menjadikan penyerapan tenaga kerja ini sebagai key performance indicator (KPI) terhadap semua program, ketimbang cuma jumlah ompreng.
