Tersangka Korupsi Jiwasraya Dikenakan Pasal Dengan Ancaman Penjara Maksimal 20 Tahun

Senin, 25 Mei 2020 | 13:57 WIB
Tersangka Korupsi Jiwasraya Dikenakan Pasal Dengan Ancaman Penjara Maksimal 20 Tahun
[ILUSTRASI. JAKARTA,20/01-PEMERIKSAAN HENDRISMAN RAHIM. Tersangka mantan Direktur Utama PT. Asuransi Jiwasraya Hendrisman Rahim (rompi tahanan kejaksaan) tiba untuk menjalani pemeriksaan di gedung KPK, Jakarta, Senin (20/1). Hendrisman Rahim yang merupakan tahanan Ke]
Reporter: Yuwono Triatmodjo | Editor: Yuwono Triatmodjo

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kejaksaan Agung (Kejagung) telah menyelesaikan penyidikan atas kasus korupsi PT Asuransi Jiwasraya (Jiwasraya). Kini, lima orang tersangka sudah diajukan ke pengadilan Tipikor yang berlokasi di PN Jakarta Pusat.

Kelima tersangka itu terdiri dari Hendrisman Rahim Direktur Utama Jiwasraya; Harry Prasetyo mantan Direktur Keuangan Jiwasraya; Syahmirwan mantan Kepala Divisi Investasi dan Keuangan Jiwasraya; Benny Tjokrosaputro Direktur Utama PT Hanson International Tbk (MYRX); dan Heru Hidayat Komisaris Utama PT Trada Alam Minera Tbk (TRAM).

Perkara korupsi Jiwasraya tersebut didaftarkan pihak Kejagung pada Rabu (20/5).

Terhadap seluruh tersangka, Kejagung mengenakan dakwaan primair (primer) dan subsidair (subsider) yang terdiri dari:

1. Dakwaan primer meliputi Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. 

Pasal 2 ayat (1) UU tersebut berbunyi: "Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun dan denda paling sedikit Rp 200.000.000 dan paling banyak Rp 1.000.000.000".

Baca Juga: Berperan awasi jual beli saham Jiwasraya, Kejagung periksa dua pejabat OJK

2. Dakwaan subsider meliputi Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Pasal 3 tersebut berbunyi: "Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 20 tahun dan atau denda paling sedikit Rp 50.000.000 dan paling banyak Rp 1.000.000.000".

Tambahan dakwaan bagi Heru dan Benny Tjokro

Namun khusus untuk Benny Tjokrosaputro (Benny Tjokro) dan Heru Hidayat, Kejagung menambahkan dakwaan bagi keduanya.

Pertama, dakwaan primer berupa pengenaan Pasal 3 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Pasal 3 UU tersebut berbunyi: "Setiap Orang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan dipidana karena tindak pidana Pencucian Uang dengan pidana penjara paling lama 20 tahun dan denda paling banyak Rp 10.000.000.000".

Baca Juga: Lengkapi berkas tersangka Jiwasraya, Kejagung cecar 13 pejabat OJK

Kedua, dakwaan subsider berupa pengenaan Pasal 4 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Pasal 3 UU tersebut berbunyi: "Setiap Orang yang menyembunyikan atau menyamarkan asal usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dipidana karena tindak pidana Pencucian Uang dengan pidana penjara paling lama 20 tahun dan denda paling banyak Rp 5.000.000.000".

Pengajuan berkas dakwaan Kejagung setalah April lalu lembaga ini memanggil sejumlah manajer investasi (MI) dan bank kustodian terkait proses penanganan tindak pidana korupsi Jiwasraya.

Pertemuan yang berlangsung di Gedung Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus itu dihadiri oleh 46 MI.

Dokumen yang dimaksud adalah surat dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang ditujukan kepada manajer investasi dan bank kustodian.

Pertemuan tersebut mengagendakan penandatanganan berita acara penyitaan (BA-16) dan berita acara penitipan barang bukti (BA-17) dari penyidik Kejaksaan Agung RI atas unit penyertaan reksadana pihak yang diblokir.

Baca Juga: Hutama Karya tersenggol kasus Jiwasraya

Termasuk dalam penandatanganan tersebut, Kejagung juga menitipkan distributed income maupun likuidasi atas reksadana yang akan diterima di kemudian hari.

Hal tersebut di atas merupakan rangkaian dari proses penanganan kasus tindak pidana korupsi Jiwasraya. Kejagung sebelumnya telah memblokir oleh Kejaksaan Agung dalam perkara tindak pidana korupsi pada pegelolaan keuangan dan dana investasi Jiwasraya periode 2009 sampai dengan 2019.

Pemblokiran tersebut berlandaskan surat perintah penyidikan Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Nomor Print-10/F.2/Fd.2/01/2020 tanggal 14 Januari 2020.

Surat perintah tersebut, berhubungan dengan (juncto) surat perintah penyidikan Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Nomor Print-11, Print-12, dan Print-13 tanggal 14 Januari 2020.

Bagikan

Berita Terbaru

Aturan Baru BEI Ubah Peta Portofolio: MI Kini Wajib Hitung Ulang Risiko HSC
| Jumat, 20 November 2026 | 18:33 WIB

Aturan Baru BEI Ubah Peta Portofolio: MI Kini Wajib Hitung Ulang Risiko HSC

Penghapusan saham dari indeks acuan juga berpotensi mengurangi minat MI, khususnya dalam jangka pendek.

IHSG Terkoreksi ke 5.194 Usai BI Rate 6%, Ini Sektor dan Saham Pilihan Analis
| Jumat, 20 November 2026 | 16:51 WIB

IHSG Terkoreksi ke 5.194 Usai BI Rate 6%, Ini Sektor dan Saham Pilihan Analis

Emiten berbasis ekspor dan komoditas dengan pendapatan dolar AS berpotensi relatif diuntungkan, terutama apabila penguatan rupiah tak signifikan.

RI-China Sepakat Kembangkan Coal to Ethanol, Simak Dampaknya ke Saham BUMI dan PTBA
| Jumat, 20 November 2026 | 13:32 WIB

RI-China Sepakat Kembangkan Coal to Ethanol, Simak Dampaknya ke Saham BUMI dan PTBA

Besarnya cadangan batubara nasional dan tingginya kebutuhan energi domestik menjadi modal bagi pengembangan bisnis hilirisasi batubara ini.

Harga Komoditas Melemah, Kinerja PT Timah (TINS) Diproyeksi Melambat
| Jumat, 20 November 2026 | 12:46 WIB

Harga Komoditas Melemah, Kinerja PT Timah (TINS) Diproyeksi Melambat

Ryan memperkirakan momentum laba TINS akan melambat pada kuartal IV–2026 seiring dengan penurunan harga rata-rata timah di LME.

Likuiditas Perbankan Tertekan dari Berbagai Arah
| Jumat, 20 November 2026 | 09:27 WIB

Likuiditas Perbankan Tertekan dari Berbagai Arah

Likuiditas kian tertekan dari berbagai arah, mulai dari seretnya pertumbuhan DPK, potensi arus modal keluar, hingga pengembalian dana SAL

Harga Emas di Titik Terendah 2026, Prospek 2027 Masih Cerah?
| Jumat, 20 November 2026 | 09:00 WIB

Harga Emas di Titik Terendah 2026, Prospek 2027 Masih Cerah?

Ada kemungkinan positif mengenai pemulihan emas ke US$ 4.000-US$ 4.150 dengan syarat, tekanan dolar AS mereda dan tingkat suku bunga mulai turun.

PSGO Sebar Dividen Interim Tahun 2026 Rp 113,10 Miliar
| Jumat, 20 November 2026 | 08:26 WIB

PSGO Sebar Dividen Interim Tahun 2026 Rp 113,10 Miliar

Setiap pemegang saham PT Palma Serasih Tbk (PSGO) akan menerima dividen interim PSGO sebesar Rp 6 per saham. ​

PZZA Siap Renovasi 110 Gerai dan Tambah Outlet Pada 2027
| Jumat, 20 November 2026 | 08:23 WIB

PZZA Siap Renovasi 110 Gerai dan Tambah Outlet Pada 2027

Manajemen PT Sarimelati Kencana Tbk (PZZA) menargetkan, 100 hingga 110 gerai di Indonesia direnovasi.​

Untuk Meyakinkan MSCI, Otoritas Bursa Siap Terbitkan Sanksi Baru
| Jumat, 20 November 2026 | 08:16 WIB

Untuk Meyakinkan MSCI, Otoritas Bursa Siap Terbitkan Sanksi Baru

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) siap mengeluarkan sanksi baru untuk menindaklanjuti proses penegakan hukum bagi para pelaku manipulasi pasar modal.

Industri Pupuk Minta Kepastian Alokasi Gas
| Jumat, 20 November 2026 | 07:45 WIB

Industri Pupuk Minta Kepastian Alokasi Gas

Bagi indsutri pupuk, keberadaan gas alam bukan hanya sebagai sumber energi melainkan juga bahan baku utama.

INDEKS BERITA

Terpopuler