Tiga Kontraktor Ikut-Ikutan Menolak Pergantian Direktur Utama Jababeka (KIJA)

Kamis, 18 Juli 2019 | 08:44 WIB
Tiga Kontraktor Ikut-Ikutan Menolak Pergantian Direktur Utama Jababeka (KIJA)
[]
Reporter: Herry Prasetyo | Editor: A.Herry Prasetyo

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kemelut pergantian pucuk pimpinan di PT Kawasan Industri Jababeka Tbk (KIJA) semakin panas.

Yang terbaru, tiga kontraktor proyek Jababeka ikut bersuara menolak perubahan susunan anggota direksi dan dewan komisaris Jababeka hasil Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan yang digelar pada 26 Juni lalu.

Mengutip keterbukaan informasi di Bursa Efek Indonesia (BEI), Sekretaris Perusahaan Kawasan Industri Jababeka Budianto Liman mengatakan, perusahaan telah menerima surat dari pihak-pihak yang menyatakan ketidaksetujuan atas perubahan pengendalian dan perubahan anggota direksi dan dewan komisaris perusahaan.

Pihak yang menyatakan ketidaksetujuan tersebut antara lain PT Bhineka Cipta Karya, PT Praja Vita Mulia, dan PT Grha Kreasindo Utama.

Bhinneka Cipta merupakan kontraktor dari PT Grahabuana Cikarang, anak perusahaan Jababeka. Dalam suratnya kepada Jabebeka, Direktur Bhineka Cipta Karya Suratman mengatakan, Bhineka Cipta sangat dirugikan dengan adanya isu perombakan kepemimpinan di Jababeka.

Suratman khawatir, perombakan kepemimpinan di Jababeka akan berdampak pada progres pembayaran maupun kelangsungan usaha Bhineka Cipta.

Karena itu, "Kami dengan ini menolak dengan tegas dan berkeberatan terhadap tindakan pihak-pihak yang berakibat pada perubahan susunan direksi dan dewan komisaris PT Kawasan Industri Jababeka Tbk yang mengakibatkan PT Kawasan Industri Jababeka Tbk berada dalam keadaan lalai dan tentunya juga akan berdampak ke anak-anak perusahaan di mana kami bekerja," ujar Suratman dalam surat tersebut.

Senada, Direktur Praja Vita Mulia Prana Widjaja menyampaikan penolakan dan keberatan atas tindakan yang dilakukan pihak-pihak yang berakibat pada perubahan pengendali maupun susunan direksi dan dewan komisaris Jababeka.

"Kami selakku kontraktor yang berkepentingan atas kesinambungan dan kestabilan usaha PT Kawasan Industri Jababeka Tbk dan anak-anak perusahaannya sangat dirugikan dengan adanya potensi dampak yang ditimbulkan dari perubahan pengendalian maupun perubahan pimpinan PT kawasan Industri Jababeka," tulis Prana dalam suratnya kepada Jababeka tertanggal 12 Juli 2019.

Sementara itu, Johan Jauhari, Direktur Grha Kreasindo Utama, merasa bingung dan resah dengan adanya pemberitaan mengenai perubahan kepengurusan di Jababeka.

Dalam suratnya kepada Jababeka tertanggal 12 Juli 2019, Johan mengatakan, perubahan direksi dan dewan komisaris Jababeka akan berdampak pada gagalnya pembayaran proyek yang sedang Grha Kreasindo kerjakan.

Karena itu, "Kami selaku kontraktor di PT Jababeka Morotai yang berkepentingan atas usaha pada proyek di PT Kawasan Industri Jababeka Tbk merasa keberatan atas perubahan pada pengendali ataupun susunan direksi dan dewan komisaris PT Kawasan Industri Jababeka Tbk," ujar Johan.

Bagikan

Berita Terbaru

Tantangan Membuktikan Kerugian Keuangan Negara
| Rabu, 14 Januari 2026 | 06:04 WIB

Tantangan Membuktikan Kerugian Keuangan Negara

Kasus ini dinilai akan menguji ketepatan penerapan hukum korupsi, khususnya dalam pembuktian unsur kerugian keuangan negara di pengadilan.

Proyek Pemerintahan di IKN Dipercepat
| Rabu, 14 Januari 2026 | 06:00 WIB

Proyek Pemerintahan di IKN Dipercepat

Saya kira ini penting untuk menjawab spekulasi yang selama ini berkembang bahwa IKN semacam proyek yang mubazir," ucap Rifqi.

Komoditas Energi Terseret Geopolitik dan Kondisi Cuaca
| Rabu, 14 Januari 2026 | 06:00 WIB

Komoditas Energi Terseret Geopolitik dan Kondisi Cuaca

Risiko geopolitik dan pasokan di pasar global menjadi sentimen utama penggerak harga komoditas energi di tahun ini.

Perlu Waspada Kendati Tak Ada Efek Langsung
| Rabu, 14 Januari 2026 | 05:57 WIB

Perlu Waspada Kendati Tak Ada Efek Langsung

Ancaman Trump ke mitra Iran tak ganggu perdagangan, tapi berisiko menekan pasar keuangan​           

Pemerintah Menerapkan Aturan Beras Satu Harga
| Rabu, 14 Januari 2026 | 05:56 WIB

Pemerintah Menerapkan Aturan Beras Satu Harga

Kebijakan beras satu harga berlaku untuk beras stabilisasi pasokan dan harga pangan (SPHP) agar bisa menurunkan harga beras

Tambang Martabe Masih Tutup Operasi
| Rabu, 14 Januari 2026 | 05:51 WIB

Tambang Martabe Masih Tutup Operasi

Dukungan tersebut dilakukan bekerja sama dengan pemerintah daerah dan para pemangku kepentingan terkait.

 SPBU Swasta Diminta  Beli Solar dari Pertamina
| Rabu, 14 Januari 2026 | 05:48 WIB

SPBU Swasta Diminta Beli Solar dari Pertamina

Pemerintah tahun ini akan menghentikan impor solar setelah RDMP Balikpapan beroperasi, sehingga SPBU swasta bisa beli solar ke Pertamina

Tak Hanya Global, Pasar Juga Menyorot Fiskal
| Rabu, 14 Januari 2026 | 05:43 WIB

Tak Hanya Global, Pasar Juga Menyorot Fiskal

Lonjakan belanja dan ketidakpastian arah APBN memengaruhi persepsi risiko aset domestik             

Babak Baru Bisnis Asuransi Kesehatan
| Rabu, 14 Januari 2026 | 05:05 WIB

Babak Baru Bisnis Asuransi Kesehatan

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) merilis aturan baru soal asuransi kesehatan lewat Peraturan OJK (POJK) Nomor 36/2025. 

Bunga Turun, Biaya Dana Masih Mahal
| Rabu, 14 Januari 2026 | 04:50 WIB

Bunga Turun, Biaya Dana Masih Mahal

Secara historis dibutuhkan waktu sekitar 6 hingga 12 bulan agar penurunan suku bunga acuan benar-benar tercermin pada suku bunga perbankan.

INDEKS BERITA