Tiga Kontraktor Ikut-Ikutan Menolak Pergantian Direktur Utama Jababeka (KIJA)

Kamis, 18 Juli 2019 | 08:44 WIB
Tiga Kontraktor Ikut-Ikutan Menolak Pergantian Direktur Utama Jababeka (KIJA)
[]
Reporter: Herry Prasetyo | Editor: A.Herry Prasetyo

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kemelut pergantian pucuk pimpinan di PT Kawasan Industri Jababeka Tbk (KIJA) semakin panas.

Yang terbaru, tiga kontraktor proyek Jababeka ikut bersuara menolak perubahan susunan anggota direksi dan dewan komisaris Jababeka hasil Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan yang digelar pada 26 Juni lalu.

Mengutip keterbukaan informasi di Bursa Efek Indonesia (BEI), Sekretaris Perusahaan Kawasan Industri Jababeka Budianto Liman mengatakan, perusahaan telah menerima surat dari pihak-pihak yang menyatakan ketidaksetujuan atas perubahan pengendalian dan perubahan anggota direksi dan dewan komisaris perusahaan.

Pihak yang menyatakan ketidaksetujuan tersebut antara lain PT Bhineka Cipta Karya, PT Praja Vita Mulia, dan PT Grha Kreasindo Utama.

Bhinneka Cipta merupakan kontraktor dari PT Grahabuana Cikarang, anak perusahaan Jababeka. Dalam suratnya kepada Jabebeka, Direktur Bhineka Cipta Karya Suratman mengatakan, Bhineka Cipta sangat dirugikan dengan adanya isu perombakan kepemimpinan di Jababeka.

Suratman khawatir, perombakan kepemimpinan di Jababeka akan berdampak pada progres pembayaran maupun kelangsungan usaha Bhineka Cipta.

Karena itu, "Kami dengan ini menolak dengan tegas dan berkeberatan terhadap tindakan pihak-pihak yang berakibat pada perubahan susunan direksi dan dewan komisaris PT Kawasan Industri Jababeka Tbk yang mengakibatkan PT Kawasan Industri Jababeka Tbk berada dalam keadaan lalai dan tentunya juga akan berdampak ke anak-anak perusahaan di mana kami bekerja," ujar Suratman dalam surat tersebut.

Senada, Direktur Praja Vita Mulia Prana Widjaja menyampaikan penolakan dan keberatan atas tindakan yang dilakukan pihak-pihak yang berakibat pada perubahan pengendali maupun susunan direksi dan dewan komisaris Jababeka.

"Kami selakku kontraktor yang berkepentingan atas kesinambungan dan kestabilan usaha PT Kawasan Industri Jababeka Tbk dan anak-anak perusahaannya sangat dirugikan dengan adanya potensi dampak yang ditimbulkan dari perubahan pengendalian maupun perubahan pimpinan PT kawasan Industri Jababeka," tulis Prana dalam suratnya kepada Jababeka tertanggal 12 Juli 2019.

Sementara itu, Johan Jauhari, Direktur Grha Kreasindo Utama, merasa bingung dan resah dengan adanya pemberitaan mengenai perubahan kepengurusan di Jababeka.

Dalam suratnya kepada Jababeka tertanggal 12 Juli 2019, Johan mengatakan, perubahan direksi dan dewan komisaris Jababeka akan berdampak pada gagalnya pembayaran proyek yang sedang Grha Kreasindo kerjakan.

Karena itu, "Kami selaku kontraktor di PT Jababeka Morotai yang berkepentingan atas usaha pada proyek di PT Kawasan Industri Jababeka Tbk merasa keberatan atas perubahan pada pengendali ataupun susunan direksi dan dewan komisaris PT Kawasan Industri Jababeka Tbk," ujar Johan.

Bagikan

Berita Terbaru

Tantangan Penerapan Biodiesel B50 di 2026
| Selasa, 09 Desember 2025 | 06:54 WIB

Tantangan Penerapan Biodiesel B50 di 2026

SPKS juga menyoroti munculnya perusahaan seperti Agrinas Palma yang mengelola1,5 juta ha lahan sawit dan berpotensi menguasai pasokan biodiesel

Rupiah Loyo Mendekati Rp 16.700 per Dolar AS, Simak Rekomendasi Saham Hari Ini
| Selasa, 09 Desember 2025 | 06:51 WIB

Rupiah Loyo Mendekati Rp 16.700 per Dolar AS, Simak Rekomendasi Saham Hari Ini

Pasar juga mewaspadai kurs rupiah yang terus melemah mendekati Rp 16.700 per dolar AS. Kemarin rupiah tutup di Rp 16.688 per dolar AS.

Target Penjualan Mobil Tahun Ini Dipangkas
| Selasa, 09 Desember 2025 | 06:51 WIB

Target Penjualan Mobil Tahun Ini Dipangkas

Gaikindo revisi penjualan mobil 2025 menjadi 780.000 unit akibat pemintaan mobil dari keleas menengah menurun

Pengawasan Bea Keluar Kerek Penerimaan Cukai
| Selasa, 09 Desember 2025 | 06:50 WIB

Pengawasan Bea Keluar Kerek Penerimaan Cukai

Laporan terbaru menunjukkan penerimaan bea keluar mencapai Rp 496,77 miliar hingga Nov 2025, didorong nota pembetulan tembus.

Suntikan PMN Tembus Rp 14,41 Triliun
| Selasa, 09 Desember 2025 | 06:48 WIB

Suntikan PMN Tembus Rp 14,41 Triliun

Pemerintah dan DPR XI setujui alokasi PMN 2025 senilai Rp 14,41 triliun, dengan fokus pada KAI, INKA, perumahan, dan BUMN terkait.

IWIP Bantah Dugaan Pengiriman Nikel Ilegal
| Selasa, 09 Desember 2025 | 06:47 WIB

IWIP Bantah Dugaan Pengiriman Nikel Ilegal

Material tersebut telah mengantongi izin administratif. Rencananya, sampel itu akan dikirim ke Jakarta untuk uji laboratorium.

XLSmart Antisipasi Lonjakan Trafik Saat Nataru
| Selasa, 09 Desember 2025 | 06:44 WIB

XLSmart Antisipasi Lonjakan Trafik Saat Nataru

Kesiapan ini mencakup peningkatan kapasitas, optimasi, dan penempatan tim siaga di lokasi-lokasi strategis yang jadi pusat pergerakan masyarakat.

Harga Bensin RI Lebih Mahal dari Malaysia
| Selasa, 09 Desember 2025 | 06:42 WIB

Harga Bensin RI Lebih Mahal dari Malaysia

Per Desember 2025, untuk harga RON 92 (Pertamax), dipatok  Rp 12.750 per liter. Untuk RON 95 (Pertamax Green), harga terbaru  Rp 13.500 per liter.

Ekspor Suram, Pamor Si Hitam Terancam
| Selasa, 09 Desember 2025 | 06:41 WIB

Ekspor Suram, Pamor Si Hitam Terancam

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, nilai ekspor batubara mencapai US$ 20,09 miliar pada Januari-Oktober 2025 atau turun 20,25% yoy

Nataru Ungkit Permintaan Makanan dan Minuman
| Selasa, 09 Desember 2025 | 06:39 WIB

Nataru Ungkit Permintaan Makanan dan Minuman

Pelaku usaha di industri makanan dan minuman mulai mengerek kapasitas produksi untuk menyambut momentum Nataru

INDEKS BERITA

Terpopuler