KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kemelut pergantian pucuk pimpinan di PT Kawasan Industri Jababeka Tbk (KIJA) semakin panas.
Yang terbaru, tiga kontraktor proyek Jababeka ikut bersuara menolak perubahan susunan anggota direksi dan dewan komisaris Jababeka hasil Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan yang digelar pada 26 Juni lalu.
Mengutip keterbukaan informasi di Bursa Efek Indonesia (BEI), Sekretaris Perusahaan Kawasan Industri Jababeka Budianto Liman mengatakan, perusahaan telah menerima surat dari pihak-pihak yang menyatakan ketidaksetujuan atas perubahan pengendalian dan perubahan anggota direksi dan dewan komisaris perusahaan.
Pihak yang menyatakan ketidaksetujuan tersebut antara lain PT Bhineka Cipta Karya, PT Praja Vita Mulia, dan PT Grha Kreasindo Utama.
Bhinneka Cipta merupakan kontraktor dari PT Grahabuana Cikarang, anak perusahaan Jababeka. Dalam suratnya kepada Jabebeka, Direktur Bhineka Cipta Karya Suratman mengatakan, Bhineka Cipta sangat dirugikan dengan adanya isu perombakan kepemimpinan di Jababeka.
Suratman khawatir, perombakan kepemimpinan di Jababeka akan berdampak pada progres pembayaran maupun kelangsungan usaha Bhineka Cipta.
Karena itu, "Kami dengan ini menolak dengan tegas dan berkeberatan terhadap tindakan pihak-pihak yang berakibat pada perubahan susunan direksi dan dewan komisaris PT Kawasan Industri Jababeka Tbk yang mengakibatkan PT Kawasan Industri Jababeka Tbk berada dalam keadaan lalai dan tentunya juga akan berdampak ke anak-anak perusahaan di mana kami bekerja," ujar Suratman dalam surat tersebut.
Senada, Direktur Praja Vita Mulia Prana Widjaja menyampaikan penolakan dan keberatan atas tindakan yang dilakukan pihak-pihak yang berakibat pada perubahan pengendali maupun susunan direksi dan dewan komisaris Jababeka.
"Kami selakku kontraktor yang berkepentingan atas kesinambungan dan kestabilan usaha PT Kawasan Industri Jababeka Tbk dan anak-anak perusahaannya sangat dirugikan dengan adanya potensi dampak yang ditimbulkan dari perubahan pengendalian maupun perubahan pimpinan PT kawasan Industri Jababeka," tulis Prana dalam suratnya kepada Jababeka tertanggal 12 Juli 2019.
Sementara itu, Johan Jauhari, Direktur Grha Kreasindo Utama, merasa bingung dan resah dengan adanya pemberitaan mengenai perubahan kepengurusan di Jababeka.
Dalam suratnya kepada Jababeka tertanggal 12 Juli 2019, Johan mengatakan, perubahan direksi dan dewan komisaris Jababeka akan berdampak pada gagalnya pembayaran proyek yang sedang Grha Kreasindo kerjakan.
Karena itu, "Kami selaku kontraktor di PT Jababeka Morotai yang berkepentingan atas usaha pada proyek di PT Kawasan Industri Jababeka Tbk merasa keberatan atas perubahan pada pengendali ataupun susunan direksi dan dewan komisaris PT Kawasan Industri Jababeka Tbk," ujar Johan.
