Trada Alam Minera (TRAM) Bidik Dana Segar Rp 10 Triliun

Sabtu, 06 Juli 2019 | 08:51 WIB
Trada Alam Minera (TRAM) Bidik Dana Segar Rp 10 Triliun
[]
Reporter: Ika Puspitasari | Editor: Yuwono Triatmodjo

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. PT Trada Alam Minera Tbk sedang membutuhkan banyak anggaran. Perusahaan pertambangan batubara dan transportasi laut itu ingin mencari pendanaan sebesar Rp 10 triliun.

Upaya perburuan dana tersebut melalui Penawaran Umum Terbatas (PUT) II sebanyak-banyaknya 100 miliar lembar saham baru dengan hak memesan efek terlebih dahulu (HMETD) atau rights issue. Saham baru tersebut setara dengan 201,43% dari modal ditempatkan dan disetor penuh dengan nilai nominal Rp 100 per saham.

Hanya saja, manajemen Trada Alam Minera belum dapat menyampaikan target pelaksanaan rights issue. "Untuk agenda pastinya belum, masih feasibility study," ujar Soebianto Hidayat, Direktur Utama PT Trada Alam Minera Tbk ketika ditemui di Jakarta, Jumat (5/7).

Selain rights issue, laporan manajemen Trada Alam Minera dalam keterbukaan informasi Bursa Efek Indonesia (BEI) pada 2 Juli 2019 juga menyebutkan rencana penerbitan Waran Seri III sebanyak-banyaknya 14 miliar unit. Waran tersebut dapat dikonversikan menjadi 14 miliar unit saham baru.

Rencana penerbitan saham baru dan waran ada dalam agenda rapat umum pemegang saham luar biasa (RUPLB) Trada Alam Minera kemarin. Sejalan dengan peningkatan modal ditempatkan dan disetor dalam rangka PUT II, Trada Alam Minera mengubah pasal 4 ayat 2 Anggaran Dasar sesuai dengan aturan yang berlaku.

RUPSLB juga meminta persetujuan pemegang saham mengenai peluang untuk menggunakan seluruh atau sebagian besar kekayaan perusahaan untuk jaminan utang. Acuannya pasal 102 Undang-undang 40/2007 tentang Perseroan Terbatas.

Duit hasil penerbitan saham baru nanti, untuk mendukung lini bisnis tambang. Tujuan Trada Alam Minera adalah mengerek kapasitas produksi. "Kami mau membangun infrastruktur pertambangan baru dan jalan baru," terang Soebianto.

Dalam catatan KONTAN pada Mei 2019 lalu, Trada Alam Minera memang sedang menyiapkan anggaran untuk menindaklanjuti kerjasama dengan anak usaha Adaro Group yang bernama PT Alam Tri Abadi. Kongsi kedua perusahaan mencakup pengembangan logistik, pelabuhan dan jalan di area pertambangan Kalimantan.

Sementara sepanjang tahun ini Trada Alam Minera mengejar produksi 5 juta ton batubara atau hampir dua kali lipat lebih banyak ketimbang realisasi produksi tahun lalu yakni 2,6 juta ton. Dari Januari-Juni 2019, perusahaan berkode saham TRAM di BEI tersebut sudah mengeduk sekitar 2,1 juta ton batubara.

Trada Alam Minera menambang melalui PT Gunung Bara Utama. Dana belanja modal anak usaha tersebut sebesar US$ 10 juta-US$ 15 juta.

Batal merilis surat utang

Selain Penawaran Umum Terbatas (PUT) II, awalnya rapat umum pemegang saham luar biasa (RUPLB) PT Trada Alam Minera Tbk Jumat (5/7) juga bertujuan untuk meminta restu penerbitan surat utang berdenominasi dollar Amerika Serikat (AS) atau dalam mata uang rupiah dengan nilai setara. Transaksi material lebih dari 50% ekuitas itu membidik dana hingga US$ 250 juta.

Trada Alam Minera bahkan sudah pernah mempublikasikan rencana penerbitan surat utang dalam keterbukaan informasi Bursa Efek Indonesia (BEI) pada 29 Mei 2019. Menurut prospektus tersebut, bunga maksimal surat utang 12,5% dengan jatuh tempo lima tahun sejak dirilis.

Trada Alam Minera bisa menjaminkan aset tetap, saham entitas anak atau jaminan lain yang ditentukan kemudian. Andaikata terjadi kelalaian, perusahaan atau anak usaha wajib melunasi jumlah terutang.

Namun manajemen Trada Alam Minera mengurungkan niat untuk merilis surat utang. "Belum ada rencana, kami lebih memilih rights issue," tutur Soebianto.

Bagikan

Berita Terbaru

Perlu Aturan Upah Yang Berkelanjutan
| Kamis, 11 Desember 2025 | 05:35 WIB

Perlu Aturan Upah Yang Berkelanjutan

Aturan penentuan upah  minimum provinsi (UMP) harus sudah mengikuti keputusan dari Mahkamah Konstitusi (MK).

Lahan Pertanian 40.000 Hektare Terdampak Bencana
| Kamis, 11 Desember 2025 | 05:35 WIB

Lahan Pertanian 40.000 Hektare Terdampak Bencana

Dari jumlah tersebut yang tidak bisa mengalami panen adalah seluas hingga 5.000 hektare di tiga provinsi terdampak.

Kuota Impor BBM SPBU Swasta Bisa Tetap
| Kamis, 11 Desember 2025 | 05:20 WIB

Kuota Impor BBM SPBU Swasta Bisa Tetap

Kementerian ESDM kini tengah membahas terkait beberapa opsi untuk pengadaan BBM tahun depan termasuk untuk SPBU swasta.

Dana Rehabilitasi Bencana Sumatra Bisa Lebih Besar
| Kamis, 11 Desember 2025 | 05:10 WIB

Dana Rehabilitasi Bencana Sumatra Bisa Lebih Besar

Hitungan awal untuk dana rehabilitasi bencana Sumatra yang terjadi di tiga provinsi adalah lebih dari Rp 50 triliun.

PTLU Ombilin Bisa Jadi Alternatif PLTU Cirebon
| Kamis, 11 Desember 2025 | 05:00 WIB

PTLU Ombilin Bisa Jadi Alternatif PLTU Cirebon

Pemerintah tengah mencari PLTU pengganti PTLU Cirebon-1 yang tidak jadi pensiun lantaran masih dianggap sumber energi krusial.

Mitos Kesetaraan dalam Alokasi IPO
| Kamis, 11 Desember 2025 | 04:59 WIB

Mitos Kesetaraan dalam Alokasi IPO

Keadilan di pasar tak lahir dari sekedar siapa mendapat berapa, melainkan dari bagaimana peran, beban dan daya tahan ditempatkan proporsional.

Bisnis Asuransi Kesehatan Terancam Sepi
| Kamis, 11 Desember 2025 | 04:50 WIB

Bisnis Asuransi Kesehatan Terancam Sepi

Dengan tingginya inflasi medis hingga ancaman fraud, sejumlah perusahaan memilih hengkang dari bisnis asuransi kesehatan.

IHSG Balik ke 8.700, Intip Prediksi Untuk Hari Ini (11/12)
| Kamis, 11 Desember 2025 | 04:45 WIB

IHSG Balik ke 8.700, Intip Prediksi Untuk Hari Ini (11/12)

IHSG mengakumulasi kenaikan 1,04% dalam sepekan terakhir. Sedangkan sejak awal tahun, IHSG menguat 22,90%.

Dapat Jatah PMN Rp 6,68 Triliun, SMF Siap Genjot Pembiayaan KPR FLPP
| Kamis, 11 Desember 2025 | 04:15 WIB

Dapat Jatah PMN Rp 6,68 Triliun, SMF Siap Genjot Pembiayaan KPR FLPP

PMN dapat meningkatkan kontribusi terhadap sektor perumahan dengan mengalirkan dana dari pasar modal. 

Tarif Tiket Pesawat di Wilayah Bencana Disorot
| Kamis, 11 Desember 2025 | 04:15 WIB

Tarif Tiket Pesawat di Wilayah Bencana Disorot

Kondisi darurat bencana di Provinsi Aceh mendorong meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap layanan transportasi udara.

INDEKS BERITA

Terpopuler