Trump Akhirnya Memperbolehkan Perusahaan AS Berbisnis Lagi Dengan Huawei

Sabtu, 29 Juni 2019 | 17:31 WIB
Trump Akhirnya Memperbolehkan Perusahaan AS Berbisnis Lagi Dengan Huawei
[]
Reporter: Sumber: WSJ,Bloomberg | Editor: Tedy Gumilar

KONTAN.CO.ID - OSAKA. Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump akhirnya mengizinkan Huawei Technologies untuk membeli produk dari perusahaan pemasok AS. Hal ini dilontarkan Trump setelah ia bertemu Presiden China Xi Jinping. Keduanya bertemu di sela pertemuan G20 di Osaka Jepang, 29 Juni 2019 waktu setempat. 

Pertemuan Trump dan Xi membahas berbagai isu, terutama mengenai perang dagang diantara kedua negara. Masalah Huawei termasuk yang dibicarakan oleh Trump dan Xi.

"Perusahaan-perusahaan AS dapat menjual peralatan mereka ke Huawei. Kita berbicara tentang peralatan yang tidak ada masalah keamanan nasional yang besar dengannya," kata Trump pada konferensi pers setelah KTT Kelompok 20 (G-20) di Osaka, Jepang.

Keputusan ini datang setelah China menyatakan akan membeli produk pertanian AS dalam jumlah besar. Bukan cuma mencabut larangan terhadap Huawei, kesediaan China itu juga menjadi alasan utama bagi Trump untuk menunda penerapan tarif tambahan. "Beijing akan "menghabiskan uang bahkan selama negosiasi," katanya.

Ini kali kedua Trump membatalkan larangan bagi perusahaan AS berbisnis dengan perusahaan China. Tahun lalu Trump juga membatalkan larangan serupa terhadap saingan Huawei, ZTE Corp atas permintaan Tuan Xi. Perusahaan telekomunikasi China itu dilarang mengakses produk komponen Amerika karena melanggar sanksi terhadap Iran dan Korea Utara.

Pada bulan Mei lalu Departemen Perdagangan memasukkan Huawei ke daftar hitam dan memutus hubungan raksasa teknologi China itu dengan para pemasoknya di AS.

Bagikan

Berita Terbaru

Kondisi Geopolitik Ubah Hasrat Investasi & Restrukturisasi Pengusaha Energi dan SDA
| Rabu, 25 Maret 2026 | 16:58 WIB

Kondisi Geopolitik Ubah Hasrat Investasi & Restrukturisasi Pengusaha Energi dan SDA

Sebanyak 64% responden eksekutif memperkirakan peningkatan restrukturisasi portofolio di industri mereka selama dua tahun ke depan.

Credit Rating, Defisit Fiskal dan Prospek Saham-Saham Indonesia
| Rabu, 25 Maret 2026 | 15:00 WIB

Credit Rating, Defisit Fiskal dan Prospek Saham-Saham Indonesia

Rasio pajak Indonesia sekitar 11% dari PDB. Jauh lebih rendah dibanding negara maju yang mencapai 20%–30% dan negara berkembang sekitar 15%–20%

Insentif Properti Dorong Asuransi, Namun Terbatas
| Rabu, 25 Maret 2026 | 08:24 WIB

Insentif Properti Dorong Asuransi, Namun Terbatas

Insentif PPN DTP 100% diperpanjang hingga 2026. Benarkah ini angin segar bagi industri asuransi properti? 

Pelepasan 20 Unit Asuransi Tersendat
| Rabu, 25 Maret 2026 | 08:22 WIB

Pelepasan 20 Unit Asuransi Tersendat

Upaya spin off terkendala modal dan infrastruktur.                                                   

Konsultan Pajak Wajib Setor Data ke Pemerintah
| Rabu, 25 Maret 2026 | 08:10 WIB

Konsultan Pajak Wajib Setor Data ke Pemerintah

Kebijakan ini diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 8 Tahun 2026 yang mempertegas UU tentang KUP

Strategi Pembangunan Jaya Ancol (PJAA) Bidik 580.000 Pengunjung
| Rabu, 25 Maret 2026 | 07:56 WIB

Strategi Pembangunan Jaya Ancol (PJAA) Bidik 580.000 Pengunjung

Estimasi 580.000 orang merupakan target menyeluruh periode libur Lebaran 2026 yang berlangsung pada 19 Maret - 5 April 2026.

Pasokan Gas Hambat Utilisasi Industri Keramik
| Rabu, 25 Maret 2026 | 07:45 WIB

Pasokan Gas Hambat Utilisasi Industri Keramik

Asaki menargetkan rata-rta utilitsi industri keramik pada tahun ini mencapai 80%, namun saat ini rat-rata utilisasi hanya 70%-72%.

Ada Efisiensi Anggaran, Setoran Pajak Bakal Ikut Tertekan
| Rabu, 25 Maret 2026 | 07:37 WIB

Ada Efisiensi Anggaran, Setoran Pajak Bakal Ikut Tertekan

Efisiensi hingga WFH diperkirakan akan menekan penerimaan pajak dari sektor administrasi pemerintahan dan jaminan sosial

Efek Mini, Anggaran MBG Juga Perlu Efisiensi
| Rabu, 25 Maret 2026 | 07:26 WIB

Efek Mini, Anggaran MBG Juga Perlu Efisiensi

Alokasi anggaran makan bergizi gratis (MBG) pada tahun ini mencapai Rp 335 triliun                  

Pemerintah Kebut Proyek Sekolah Rakyat Tahap Kedua
| Rabu, 25 Maret 2026 | 07:07 WIB

Pemerintah Kebut Proyek Sekolah Rakyat Tahap Kedua

Pembangunan Sekolah Rakyat ini adalah bentuk nyata komitmen pemerintah untuk membangun sumber daya manusia yang unggul.

INDEKS BERITA

Terpopuler