Tunda Rilis Kinerja Semester I 2024, DEWA Beri Sinyal Teruskan Aksi Private Placement
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Sinyal aksi korporasi private placement yang akan dilakukan PT Darma Henwa Tbk (DEWA) kembali mengemuka. Hal ini muncul dalam surat yang disampaikan manajemen DEWA pada otoritas bursa atas keterlambatan rilisnya laporan keuangan semester I 2024.
Seiring dengan kabar itu, pada perdagangan pertama Jumat (26/7/2024) 10:08 WIB, saham DEWA telah naik 7,94% ke level Rp 68 per saham, dari sebelumnya dibuka pada Rp 64 per saham.
Director & Corporate Secretary Darma Henwa, Ahmad Hilyadi menyatakan saat ini laporan keuangan konsolidasi untuk periode buku yang berkahir pada 30 Juni 2024 karena masih dalam proses audit.
“Audit laporan keuangan bertujuan untuk memenuhi kebutuhan Perseroan terkait dengan kemungkinan adanya rencana aksi korporasi yang sesuai dengan kebutuhan Perseroan,” ujarnya dalam Keterbukaan informasi, Kamis (25/7/2024).
Maka itu sesuai ketentuan, laporan keuangan tersebut akan dirilis Manajemen DEWA selambat-lambatnya pada 30 September 2024 mendatang.
Baca Juga: Duo Pemilik Grup Djarum Kembali Beraksi di TOWR, Kali Ini Borong 300 Juta Saham
Masih segar diingatan, pada November 2023 lalu, perusahaan jasa kontraktor pertambangan umum ini mengumumkan akan menggelar penambahan modal tanpa hak memesan efek terlebih dahulu (PMTHMETD) atau private placement untuk membayar utang.
Dalam prospektus yang diterbitkan di Bursa Efek Indonesia, Selasa (7/11/2023), DEWA berencana untuk melakukan penerbitan sebanyak 18,26 miliar saham biasa Seri B. Aksi korporasi ini digelar untuk memperbaiki posisi keuangan DEWA, yakin untuk pelunasan kewajiban.
Private placement akan dilaksanakan pada harga pelaksanaan sebesar Rp 50 per saham. Seluruh saham seri B pada aksi korporasi ini akan digunakan untuk penyelesaian kewajiban DEWA kepada para pemberi pinjaman.
Berdasarkan Laporan Keuangan Interim Konsolidasian DEWA per 30 Juni 2023, pihaknya memiliki kewajiban kepada sejumlah pihak.
Pertama, kepada PT Madhani Talatah Nusantara (MTN) yang memiliki hak tagih sejumlah Rp 783,84 miliar sebagai utang usaha yang jatuh tempo. MTN merupakan kreditur berdasarkan sejumlah perjanjian mulai dari jasa pertambangan hingga sewa alat berat.
Darma Henwa dan MTN membuat Perjanjian Penyelesaian atas kewajiban yang antara lain memuat ketentuan bahwa terhadap sebagian dari Utang Usaha sebesar Rp 554.48 miliar yang akan diselesaikan melalui konversi seluruh pokok Utang Usaha menjadi saham biasa Seri B sebanyak 11,08 miliar (11.089.615.520 saham) dengan harga Rp 50 per sahamnya.
Kedua, kepada PT Andhesti Tungkas Pratama (ATP) yang jatuh tempo pada tanggal 27 Oktober 2023 dengan nilai sebesar Rp 358.92 miliar.
ATP merupakan kreditur berdasarkan Perjanjian Pinjaman Sementara tanggal 25 April 2022, di mana ATP memiliki hak tagih sejumlah Rp 358,92 miliar kepada DEWA.
Sehubungan dengan fasilitas itu, pada 8 Agustus 2023 ATP menyampaikan permohonan pembayaran dalam bentuk Surat Penyelesaian Utang kepada DEWA. Pasalnya ATP menilai sebagian aset tetap milik DEWA telah digunakan sebagai jaminan atas pinjaman yang diperoleh dari Bank dan Arus Kas Perseroan jika dibandingkan dengan nilai Total Utang memiliki rasio perbandingan yang signifikan.
Kemudian pada 12 Oktober 2023, DEWA dan ATP membuat Perjanjian Penyelesaian atas kewajiban yang memuat ketentuan akan diselesaikan melalui konversi seluruh pokok Fasilitas menjadi saham biasa Seri B Perseroan sebanyak 7,17 miliar (7.178.500.000 saham) dengan harga Rp 50 per sahamnya.
Rencana transaksi tersebut akan dilakukan DEWA setelah mendapatkan persetujuan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), lalu dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan salah satu krediturnya yakni PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BBRI). Pada prospektus itu, DEWA mengakui sudah mendapatkan persetujuan dari BBRI.
Baca Juga: Prospek Astra International (ASII) Di Tengah Gempuran EV China
Namun, pada 14 Desember 2023, manajemen DEWA mengumumkan pembatalan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) yang rencananya akan digelar pada tanggal 18 Desember 2023.
Pembatalan itu seiring dengan Surat Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor S-63/PM.023/2023 tertanggal 13 Desember 2023, tentang Perubahan dan/atau Tambahan Informasi atas Keterbukaan Informasi Sehubungan Dengan Penambahan Modal melalui Penerbitan Saham dan/atau Efek Bersifat Ekuitas PT Darma Henwa Tbk.
Dus, mata acara sehubungan dengan rencana Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu yang akan dimintakan persetujuan dalam RUPSLB tanggal 18 Desember 2023 tidak dapat diselenggarakan.
Meski demikian, Ahmad menegaskan, aksi korporasi itu tidak batal, tetapi ditunda.
“Kami tidak membatalkan tetapi menunda, karena Otoritas Jasa Keuangan meminta klarifikasi lebih lanjut (terkait rencana private placement). Berhubung sudah akhir tahun dan musim liburan jadi kami menunda ke RUPSLB berikutnya,” terang Ahmad Hilyadi dalam paparan publik virtual, Senin (18/12/2023).
