KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintah belum juga menyelesaikan penghitungan Upah Minimum Provinsi dan Kabupaten/Kota (UMP/UMK) tahun 2022. Berbeda dengan tahun sebelumnya, penetapan upah 2022 akan mengacu Undang-Undang (UU) Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja, serta Peraturan Pemerintah (PP) No 36/ 2021 tentang Pengupahan.
Beleid baru ini memang mengubah tata cara penetapan upah di berbagai wilayah di Indonesia, terutama dari sisi variabel rumusan menghitung kenaikan upah untuk setiap wilayah. (lihat tabel)
Ini Artikel Spesial
Agar bisa lanjut membaca sampai tuntas artikel ini, pastikan Anda sudah berlangganan.
Sudah Berlangganan? Masuk
Berlangganan dengan Google
Gratis uji coba 7 hari pertama dan gunakan akun Google sebagai metode pembayaran.
Business Insight
Artikel pilihan editor Kontan yang menyajikan analisis mendalam, didukung data dan investigasi.
Kontan Digital Premium Access
Paket bundling Kontan berisi Business Insight, e-paper harian dan tabloid serta arsip e-paper selama 30 hari.
Masuk untuk Melanjutkan Proses Berlangganan
