Usulan Efisiensi Anggaran hingga 14 Februari 2025

Senin, 03 Februari 2025 | 07:00 WIB
Usulan Efisiensi Anggaran hingga 14 Februari 2025
[ILUSTRASI. Pemerintah mulai melakukan penghematan anggaran. (KONTAN/Cheppy A. Muchlis)]
Reporter: Siti Masitoh | Editor: Markus Sumartomjon

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kementerian Keuangan (Kemkeu) masih belum bisa membocorkan perincian realokasi anggaran dari efisiensi belanja kementerian/lembaga (K/L) dan transfer ke daerah (TKD) senilai Rp 306,69 triliun pada 2025.

Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kemenkeu, Deni Surjantoro mengklaim usulan revisi atau efisiensi anggaran K/L dan TKD tersebut bukanlah pemotongan. Namun usulan itu disebut pembintangan (penandaan) anggaran tanpa memberi rincian lebih lanjut. 

Namun yang jelas, kebijakan efisiensi belanja pada tahun ini dimaksudkan untuk mendukung program prioritas nasional, yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Baca Juga: Hemat Anggaran Demi Bayar Utang Politik

Misalnya demi menciptakan lapangan pekerjaan, meningkatkan produktivitas, menghasilkan devisa negara, mendukung swasembada serta ketahanan pangan dan energi, serta mendukung program prioritas lainnya untuk memperkuat perekonomian dan mendorong pertumbuhan ekonomi. 

"Untuk realokasinya kami belum bisa menyampaikan, yang jelas tujuannya sudah clear," tutur dia, Minggu (2/2).

Terkait mekanisme efisiensi anggaran, setiap kementerian/lembaga bakal meminta persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk menyampaikan struktur penggunaan anggaran setelah adanya efisiensi tersebut. 

Selanjutnya, kata Deni, setiap kementerian/lembaga langsung menyampaikan usulan revisi berupa pembintangan anggaran yang telah disetujui DPR kepada Kemkeu paling lambat 14 Februari 2024. 

 

Bagikan

Berita Terbaru

Pengembangan Industri Pusat Data di Kawasan Barelang
| Jumat, 09 Oktober 2026 | 08:46 WIB

Pengembangan Industri Pusat Data di Kawasan Barelang

Industri ini membutuhkan dukungan utilitas dan konektivitas yang kuat, mulai dari pasokan listrik, air, jaringan telekomunikasi,

11 Proyek Hilirisasi  Rp 180 Triliun Diresmikan
| Jumat, 09 Oktober 2026 | 08:38 WIB

11 Proyek Hilirisasi Rp 180 Triliun Diresmikan

Presiden Prabowo Subianto menyebut realisasi investasi di Kawasan IWIP mencapai lebih dari US$ 20 miliar

Beragam Respons Parpol di Parlemen
| Jumat, 09 Oktober 2026 | 08:28 WIB

Beragam Respons Parpol di Parlemen

Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia menuturkan, tindak lanjut putusan MK akan berada di ranah politik

Internet Rakyat WIFI Sudah Jangkau 3,1 Juta Konsumen
| Jumat, 09 Oktober 2026 | 07:46 WIB

Internet Rakyat WIFI Sudah Jangkau 3,1 Juta Konsumen

PT Solusi Sinergi Digital Tbk (WIFI) atau Surge telah mengaktifkan lebih dari 3.100 site IRA–Internet Rakyat dalam tujuh bulan pada 2026. 

APEX Siap Eksekusi Private Placement 218 Juta Saham
| Jumat, 09 Oktober 2026 | 07:43 WIB

APEX Siap Eksekusi Private Placement 218 Juta Saham

Dalam private placement, PT Apexindo Pratama Duta Tbk (APEX) akan menerbitkan 218,09 juta saham Seri B. Nilai nominal Rp 325 per saham. ​

Jhonlin Baratama Tuntaskan Proses Akuisisi BYAN, Begini Rinciannya
| Jumat, 09 Oktober 2026 | 07:37 WIB

Jhonlin Baratama Tuntaskan Proses Akuisisi BYAN, Begini Rinciannya

Haji Isam menuntaskan transaksi pembelian 10,08 miliar saham PT Bayan Resources Tbk (BYAN) dari Low Tuck Kwong dan Elaine Low pada 7 Oktober 2026.

WIKA Belum Ikut Gerbong Konsolidasi BUMN Karya
| Jumat, 09 Oktober 2026 | 07:26 WIB

WIKA Belum Ikut Gerbong Konsolidasi BUMN Karya

PT Wijaya Karya (Persero) Tbk (WIKA) disebut masih perlu memperkuat kondisi keuangan sebelum mengikuti arah konsolidasi BUMN Karya.

Kinerja Saham Valuasi Murah Belum Bergairah
| Jumat, 09 Oktober 2026 | 07:25 WIB

Kinerja Saham Valuasi Murah Belum Bergairah

Pelemahan kinerja IDX Value30 menunjukkan tekanan pasar saat ini tidak hanya pada saham-saham bervaluasi tinggi.

Pelayanan Publik Kemperin Akan Digelar Dua Kali
| Jumat, 09 Oktober 2026 | 07:23 WIB

Pelayanan Publik Kemperin Akan Digelar Dua Kali

Kementerian Perindustrian (Kemenperin) akan memperkuat kecepatan layanan publik bagi pelaku industri. 

Risiko Hunting Minyak Perlu Dihitung
| Jumat, 09 Oktober 2026 | 07:21 WIB

Risiko Hunting Minyak Perlu Dihitung

Pemerintah berencana melakukan hunting (berburu) minyak mentah dari negara dengan surplus minyak, mengganti lelang melalui PT Pertamina.

INDEKS BERITA

Terpopuler