Hemat Anggaran Demi Bayar Utang Politik

Kamis, 30 Januari 2025 | 06:10 WIB
Hemat Anggaran Demi Bayar Utang Politik
[ILUSTRASI. TAJUK - Syamsul Ashar]
Syamsul Ashar | Managing Editor

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Janji adalah utang. Itulah prinsip yang tampaknya dipegang teguh oleh Presiden Prabowo Subianto ketika memutuskan untuk merealisasikan program makan gratis, salah satu janji politik utamanya. Program ini ditujukan bagi anak-anak PAUD, SD, SMP, SMA, serta ibu hamil dan menyusui dengan harapan dapat meningkatkan gizi masyarakat sekaligus menekan angka stunting. 

Namun, di balik ambisi besar ini, ada satu pertanyaan mendasar: apakah negara bisa membiayainya?

Pemerintah semula mengalokasikan Rp 71 triliun untuk membiayai program ini. Namun, dengan jumlah penerima manfaat yang mencapai 80 juta orang, angka tersebut dinilai masih jauh dari cukup. Untuk menutup kekurangan, pemerintahan Prabowo memutuskan memangkas anggaran hingga Rp 256,1 triliun dari berbagai pos belanja 2025.  

Kebijakan ini tentu menimbulkan implikasi luas. Pemangkasan anggaran sebesar itu bukan jumlah yang kecil, bahkan lebih besar dibandingkan belanja subsidi energi dalam RAPBN 2025 yang berkisar Rp 186,9 triliun. Pertanyaannya, dari mana saja dana yang dipangkas? Apakah sektor-sektor vital lain seperti kesehatan, pendidikan, atau infrastruktur ikut dikorbankan?  

Dalam jangka panjang, program makan gratis bisa berkontribusi pada peningkatan kualitas sumber daya manusia, yang pada akhirnya mendorong pertumbuhan ekonomi. Namun, dalam jangka pendek, realokasi anggaran yang besar dapat menekan sektor-sektor lain dan menghambat laju pembangunan.  

Di sisi lain, anggaran yang tersedot ke program ini dapat mengurangi belanja produktif lainnya, seperti infrastruktur dan investasi sektor riil. Efeknya bisa beragam: daya beli mungkin terdongkrak dalam jangka pendek, tetapi pertumbuhan ekonomi bisa melambat jika investasi publik susut.  

Ada pula pertanyaan besar soal efektivitas program ini dalam memperbaiki ketimpangan ekonomi. Jika program makan gratis ini dikelola secara sentralistik, ada risiko distribusi yang tidak merata. Kita tidak ingin melihat daerah-daerah tertentu mendapatkan manfaat lebih besar, sementara daerah lain tertinggal karena keterbatasan logistik dan pengawasan.  

Jika dikelola dengan baik, program ini bisa berkontribusi menurunkan rasio gini dan mempersempit ketimpangan. Tapi, jika pelaksanaannya tidak optimal dan hanya tersentralisasi di kota besar justru memperburuk ketimpangan. Meskipun janji itu utang memenuhi tanpa perhitungan bisa fatal akibatnya.

Bagikan

Berita Terkait

Berita Terbaru

Mengapa Konsolidasi Asuransi Pelat Merah Mendesak? Simak Penjelasannya
| Kamis, 02 Oktober 2025 | 04:50 WIB

Mengapa Konsolidasi Asuransi Pelat Merah Mendesak? Simak Penjelasannya

Risiko volatilitas dan regulasi memaksa asuransi pelat merah konsolidasi; ahli Freddy Pielor ingatkan jangan tergesa‑gesa.

Harga Terbang Tinggi, Saham Teknologi Semakin Seksi
| Kamis, 02 Oktober 2025 | 03:59 WIB

Harga Terbang Tinggi, Saham Teknologi Semakin Seksi

Tak hanya di Bursa Efek global, sejumlah saham emiten teknologi di BEI melonjak tinggi sejak awal 2025, bahkan menjadi penggerak IHSG.

Surat Utang Patriot Bond Terjual Ludes, 46 Taipan Investasi
| Kamis, 02 Oktober 2025 | 03:57 WIB

Surat Utang Patriot Bond Terjual Ludes, 46 Taipan Investasi

Sebanyak 46 konglomerat Indonesia turut membeli Patriot Bond hingga senilai lebih dari Rp 50 triliun. Lihat siapa saja investornya?

Investor Asing Jual Bersih Rp 737 Miliar – Saham BBCA & BBRI Turun
| Kamis, 02 Oktober 2025 | 03:53 WIB

Investor Asing Jual Bersih Rp 737 Miliar – Saham BBCA & BBRI Turun

Investor asing catat net sell Rp 737 miliar, dengan BBCA dan BBRI menjadi saham terjual terbesar, memicu tekanan pada IHSG.

Merger Adira Finance & Mandala: Nasabah Naik Jadi 2,7 Juta
| Kamis, 02 Oktober 2025 | 03:51 WIB

Merger Adira Finance & Mandala: Nasabah Naik Jadi 2,7 Juta

Mulai awal bulan ini, merger Adira Finance & Mandala Finance otomatis menambah nasabah menjadi 2,7 juta. Simak detailnya!

Mencermati Volatilitas Saham KAQI Dua Hari Terakhir, Ekspansi Bisnis Bengkel Dipacu
| Rabu, 01 Oktober 2025 | 16:36 WIB

Mencermati Volatilitas Saham KAQI Dua Hari Terakhir, Ekspansi Bisnis Bengkel Dipacu

Volatilitas saham KAQI sudah berlangsung sejak 13 Agustus 2025 ketika harganya mulai beranjak naik dari gocap.​

Inflasi pada September 2025 Menyentuh Angka Tertinggi Sejak Juni 2024
| Rabu, 01 Oktober 2025 | 16:13 WIB

Inflasi pada September 2025 Menyentuh Angka Tertinggi Sejak Juni 2024

Inflasi September 2025 tercatat sebesar 0,21% secara bulanan, berbalik arah dari deflasi 0,08% yang terjadi pada Agustus 2025.

Banjir Bantuan! 8 Stimulus Ekonomi 2025 Dimulai Bulan Ini, Segini Nilai Anggarannya
| Rabu, 01 Oktober 2025 | 15:19 WIB

Banjir Bantuan! 8 Stimulus Ekonomi 2025 Dimulai Bulan Ini, Segini Nilai Anggarannya

Dengan digelarnya berbagai stimulus, pemerintah optimistis target pertumbuhan ekonomi 5,2% hingga akhir tahun ini dapat tercapai

Surplus Perdagangan Meningkat Akibat Penurunan Impor per Agustus 2025
| Rabu, 01 Oktober 2025 | 12:45 WIB

Surplus Perdagangan Meningkat Akibat Penurunan Impor per Agustus 2025

Neraca perdagangan Indonesia telah mencatatkan surplus selama 64 bulan berturut-turut sejak Mei 2020

PMI Manufaktur Indonesia Turun Ke Level 50,4, Ada Peluang Indeks Kontraksi Lagi
| Rabu, 01 Oktober 2025 | 12:31 WIB

PMI Manufaktur Indonesia Turun Ke Level 50,4, Ada Peluang Indeks Kontraksi Lagi

Survei menunjukkan volume produksi justru menurun untuk kelima kalinya dalam enam bulan terakhir, akibat melemahnya daya beli konsumen

INDEKS BERITA

Terpopuler