KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintah Iran menutup Selat Hormuz, jalur pelayaran strategis utama dunia yang memasok sekitar 20% kebutuhan minyak dunia. Penutupan dilakukan setelah serangan udara yang menewaskan pemimpin tertinggi Iran, Ali Khamenei oleh militer Amerika Serikat dan Israel.
Gangguan di Selat Hormuz mungkin jauh dari Indonesia, tetapi dampaknya nyata bagi negara pengimpor minyak seperti Indonesia. Pasalnya, ia adalah simpul energi global yang menentukan arah harga minyak dunia. Bila jalur ini terganggu, dampaknya segera menjalar ke pasar keuangan, nilai tukar, hingga dapur rumah tangga.
Pertanyaannya, seberapa siap Indonesia menghadapi lonjakan harga minyak dan tekanan rupiah?
Sebagai negara yang masih mengimpor minyak dan LPG, Indonesia rentan terhadap kenaikan harga energi global. Lonjakan harga minyak akan mendorong biaya produksi dan distribusi, memicu kenaikan harga barang dan pangan.
Efek rambatan ini berisiko mengerek inflasi lebih tinggi, terutama jika berlangsung lama. Dalam situasi daya beli yang belum sepenuhnya kuat, tekanan harga dapat menjadi beban sosial sekaligus ekonomi.
Di sisi fiskal, APBN menghadapi ujian berat. Pemerintah dihadapkan pada pilihan sulit: menahan kenaikan harga domestik melalui subsidi dan kompensasi, atau membiarkan harga mengikuti pasar dengan konsekuensi gejolak. Jika harga minyak melonjak tajam, ruang fiskal menyempit dan defisit berpotensi melebar. Kredibilitas pengelolaan anggaran menjadi taruhannya.
Tekanan juga datang dari eksternal. Sentimen risk-off global dapat memicu arus keluar modal dan melemahkan rupiah. Pada saat yang sama, kebutuhan devisa untuk impor energi meningkat. Cadangan devisa memang relatif memadai, tetapi shock berkepanjangan tetap dapat menguji ketahanan eksternal.
Menyikapi besarnya tantangan yang ada, maka pemerintah dan Bank Indonesia (BI) perlu mengambil langkah pre-emptive sebelum tekanan kian membesar. Dari sisi moneter, BI dapat memperkuat bauran kebijakan stabilisasi nilai tukar, pengelolaan likuiditas, hingga komunikasi yang menenangkan pasar. Kenaikan suku bunga bukan satu-satunya instrumen, tetapi opsi tersebut tetap terbuka jika tekanan inflasi dan rupiah meningkat tajam.
Dari sisi fiskal, pemerintah dapat memperkuat bantalan sosial secara lebih terarah, mempercepat diversifikasi sumber energi, serta reformasi subsidi agar lebih tepat sasaran.
