Wika Gedung Mengincar Kontrak Rp 2,78 Triliun

Rabu, 24 April 2019 | 09:05 WIB
Wika Gedung Mengincar Kontrak Rp 2,78 Triliun
[]
Reporter: Amalia Fitri | Editor: Yuwono Triatmodjo

KONTAN.CO.ID - DEPOK. Hingga kuartal pertama tahun ini, PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk telah mendapatkan kontrak baru senilai Rp 644,66 miliar. Kontrak tersebut belum termasuk proyeksi dari kontrak tender yang sedang diikuti perusahaan yang senilai Rp 2,1 triliun.

Bobby Kusuma, Sekretaris Perusahaan PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk mengatakan, pihaknya berpeluang mendapatkan kontrak senilai Rp 2,78 triliun pada tahun ini, apabila kontrak tender tersebut dimenangkan perusahaan.

Sayang, Bobby tidak menjelaskan secara rinci kontrak-kontrak baru yang sedang diikuti tendernya dan proyek apa saja. "Sampai kuartal I-2019, data keuangan Wijaya Karya Bangunan Gedung belum dapat dibagikan karena baru akan keluar 25 April nanti," katanya, Selasa (23/4).

Adapun raihan kontrak baru yang dikantongi emiten bersandi WEGE di Bursa Efek Indonesia (BEI) Rp 644,66 miliar itu dari sejumlah proyek, antara lain pembangunan Industri Teknologi Kepolisian di Jakarta senilai Rp 70,50 miliar dan site office di Halim untuk kantor Kereta Cepat Jakarta Bandung senilai Rp 90 miliar.

Perolehan kontrak tertinggi biasanya terjadi pada kuartal III dan IV setiap tahun. "Hal ini disebabkan penerapan single year dari pemerintah. Jadi, memang tren pendapatan akan mengikuti owner pula," sebutnya.

Tahun ini, Wika Gedung mengalokasikan dana belanja modal senilai Rp 2 triliun. Sebesar 71% dari alokasi belanja modal akan digunakan untuk konsesi perusahaan, pembelian lahan, dan pembelian peralatan konstruksi.

Pada 2018, WEGE membukukan peningkatan revenue sebesar 49,34% atau Rp 5,83 triliun, naik dari pencapaian tahun 2017 yang hanya sebesar Rp 3,89 triliun. Sementara laba bersih WEGE ikut naik sebesar 50,66% dari Rp 294,87 miliar pada 2017 menjadi Rp 444,25 miliar pada 2018.

Selain menggarap kontrak proyek-proyek baru, WEGE tengah merampungkan pembangunan kawasan terintegrasi Transpark Cibubur dalam waktu 605 hari atau 21 bulan. Artinya, kontrak proyek senilai senilai Rp 1,5 triliun harus kelar paling telat pada 30 November 2019.

Sebelum batas waktu tersebut, WEGE menjamin bahwa semua fasilitas di kawasan intergrasi Transpark Cibubur, yakni apartemen, hotel, dan mall, sudah rampung dan dapat digunakan. "Per Maret 2019, prosesnya sudah mencapai 83,6%," klaimnya.

Tahap pembangunan infrastruktur proyek itu telah dimulai pada 17 Februari 2019. Sementara pembangunan arsitektur, mekanikal, elektrikal, dan plumbing yang sudah digarap sejak 21 Februari 2018. Menurut Bobby, perusahaan tengah menyelesaikan pembangunan wahana pengetahuan alam dan permainan yang berada di lantai teratas Trans Studio Mall (TSM).

"Saat ini, sebagian besar tugas kami bisa dikatakan sudah selesai. Hanya tinggal menunggu satu lantai yang digunakan untuk wahana science. Namun, itu juga akan selesai dan sebelum Lebaran sudah bisa digunakan," jelasnya.

Bobby menuturkan selain menggarap Transpark Cibubur, Wika Gedung juga berkontribusi membangun Transmart di beberapa daerah di Indonesia. "Saat ini, ada delapan proyek pembangunan Transmart. Nah, yang sudah rampung pembangunannya di Kupang, Jember, dan Bogor. Sisanya masih dalam tahapan konstruksi," bebernya.

Bagikan

Berita Terbaru

Ditopang Normalisasi AMMN & Tambahan PI Corridor, Kinerja MEDC Diproyeksikan Melesat
| Senin, 09 Februari 2026 | 08:37 WIB

Ditopang Normalisasi AMMN & Tambahan PI Corridor, Kinerja MEDC Diproyeksikan Melesat

Dalam jangka pendek, saham PT Medco Energi Internasional Tbk (MEDC) dipandang masih dalam fase downtrend.

Prospek ERAL Masih Menarik, Meski Tengah Menanti Kepastian Insentif Mobil Listrik
| Senin, 09 Februari 2026 | 08:25 WIB

Prospek ERAL Masih Menarik, Meski Tengah Menanti Kepastian Insentif Mobil Listrik

PT Sinar Eka Selaras Tbk (ERAL) berencana menambah gerai baru sekaligus menghadirkan produk dan merek baru di berbagai segmen usaha.

Free Float Naik ke 15%, Emiten yang Tak Butuh Pendanaan Pasar Modal bisa Go Private?
| Senin, 09 Februari 2026 | 08:00 WIB

Free Float Naik ke 15%, Emiten yang Tak Butuh Pendanaan Pasar Modal bisa Go Private?

Di rancangan peraturan terbaru, besaran free float dibedakan berdasarkan nilai kapitalisasi saham calon emiten sebelum tanggal pencatatan.

Menakar Daya Tarik Obligasi ESG: Menimbang Return dan Feel Good
| Senin, 09 Februari 2026 | 07:31 WIB

Menakar Daya Tarik Obligasi ESG: Menimbang Return dan Feel Good

Obligasi bertema ESG dan keberlanjutan akan meramaikan penerbitan surat utang di 2026. Bagaimana menakar daya tariknya?

Dharma Polimetal (DRMA) Produksi Baterai Motor Listrik
| Senin, 09 Februari 2026 | 07:29 WIB

Dharma Polimetal (DRMA) Produksi Baterai Motor Listrik

Strategi tersebut ditempuh melalui penguatan kapabilitas manufaktur, diversifikasi produk bernilai tambah, serta integrasi ekosistem bisnis.

Pebisnis Minta Kepastian Izin Impor Daging Sapi
| Senin, 09 Februari 2026 | 07:23 WIB

Pebisnis Minta Kepastian Izin Impor Daging Sapi

Para pelaku usaha tengah menantikan kepastian izin impor yang belum terbit. Padahal, saat ini sudah melewati waktu proses.

Kebijakan Pemerintah Jadi Sorotan, Dampak Buruknya ke Pasar SBN
| Senin, 09 Februari 2026 | 06:50 WIB

Kebijakan Pemerintah Jadi Sorotan, Dampak Buruknya ke Pasar SBN

Investor asing mencatat jual neto Rp 2,77 triliun di SBN. Tekanan jual ini diprediksi berlanjut hingga Kuartal I 2026. Pahami risikonya.

Prospek Kredit Perbankan Akan Lebih Bergairah
| Senin, 09 Februari 2026 | 06:30 WIB

Prospek Kredit Perbankan Akan Lebih Bergairah

​Didorong penurunan suku bunga dan program pemerintah, OJK dan BI memproyeksikan kredit perbankan tumbuh hingga dua digit tahun ini,

Nasib Rupiah Awal Pekan: Tertekan Isu Domestik & Global
| Senin, 09 Februari 2026 | 06:15 WIB

Nasib Rupiah Awal Pekan: Tertekan Isu Domestik & Global

Rupiah melemah hingga 16.887 per dolar AS. Cari tahu alasan di balik tekanan Moodys dan data ketenagakerjaan AS yang memicu gejolak

Korupsi Pajak
| Senin, 09 Februari 2026 | 06:10 WIB

Korupsi Pajak

Membersihkan institusi perpajakan bukan sekadar agenda antikorupsi, melainkan prasyarat menjaga kepercayaan pasar.

INDEKS BERITA

Terpopuler