Sumber: Reuters | Editor: Dian Pertiwi
KONTAN.CO.ID - LONDON. Inggris mengalami krisis politik pasca penolakan kesepakatan Brexit oleh anggota parlemen. Selasa (15/1) waktu London, sebanyak 432 anggota parlemen tak meloloskan kesepakatan antara perdana menteri Inggris, Theresa May dengan pemimpin Uni Eropa. Padahal, 10 minggu lagi Inggris telah dijadwalkan harus meninggalkan Eropa.
Hari ini (16/1), pemerintah Inggris akan menghadapi pemungutan suara atau mosi tidak percaya yang dipimpin oleh Jeremy Corbyn, pemimpin Partai Buruh.
May yang terpilih sebulan setelah referendum Brexit harus menelan pil pahit. Usahanya selama dua tahun untuk membuat perceraian yang bersahabat dengan Uni Eropa pun kandas.
Referendum Brexit digelar lantaran, negara kerajaan ini ingin keluar dari Uni Eropa bisa agar tak lagi mengikuti sistem dan kebijakan Uni Eropa yang dianggap tak menguntungkannya. Langkah ini dipercaya dapat mendatangkan kemakmuran bagi generasi mendatang.
Tapi, keputusan itu tak semudah membalikkan telapak tangan. Rupanya, aturan backstop di Irlandia jadi sandungan yang membuat kesepakatan Brexit tak berjalan mulus di parlemen Inggris.
Menteri luar negeri Jerman, Heiko Maas mengatakan tak cukup waktu untuk memenukan solusi Brexit. Dia menyebut harus ada pembicaraan baru antara Inggris dan Uni Eropa untuk membahas solusi masalah backstop antara Irlandia Utara yang masih jadi bagian kerjaan Inggris dengan Republik Irlandia yang masuk dalam kawasan Uni Eropa.
Seperti dikutip Reuters, Rabu (16/1) pemimpin partai di Parlemen Eropa, Manfred Weber mengatakan tak ada kemungkinan untuk melakukan negosiasi ulang, setelah parlemen Inggris menolak kesepakatan tersebut secara tegas.
Sedangkan, negara anggota Uni Eropa lainnya menyerukan diskusi untuk melihat peluang mengubah kesepakatan yang telah dinegosiasikan May.
Apakah mungkin Inggris menarik kembali rencana Brexit?
Juru kampaye Brexit, Nigel Farage bilang Inggris mungkin akan menunda dan melakukan pemungutan suara ulang.
Jika parlemen memberikan suara bahwa mereka tidak percaya pada pemerintahan May, ada masa tenggang 14 hari untuk mempercayai pemerintahan yang baru. Namun, jika tetap tidak ada suara untuk mempercayai pemerintahan baru, maka pemilihan ulang harus kembali digelar dalam waktu 17 hari kerja.
