Ada Aroma Suap, Menteri BUMN Minta GIAA Menghentikan Kontrak 12 Bombardier CRJ-1000

Kamis, 11 Februari 2021 | 07:18 WIB
Ada Aroma Suap, Menteri BUMN Minta GIAA Menghentikan Kontrak 12 Bombardier CRJ-1000
[ILUSTRASI. Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Erick Thohir mengikuti rapat kerja dengan Komisi VI DPR RI di ruang rapat Komisi VI DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (20/1/2021). Tribunnews/Jeprima]
Reporter: Venny Suryanto | Editor: Yuwono Triatmodjo

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kementerian Badan Usaha Milik Negara meminta PT Garuda Indonesia Tbk (GIAA) menghentikan kontrak 12 unit pesawat Bombardier CRJ-1000. Langkah ini untuk mengakhiri kontrak operating lease dengan Nordic Aviation Capital (NAC) yang jatuh tempo pada tahun 2027 mendatang.

Menteri BUMN Erick Thohir mengatakan, keputusan tersebut demi mempertimbangkan tata kelola perusahaan yang lebih baik pada tahun ini dan di masa akan datang. "Hal ini terkait keputusan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Indonesia serta penyelidikan Serious Fraud Office Inggris terhadap indikasi pidana suap dari pihak pabrikan kepada oknum pimpinan Garuda saat proses pengadaan pesawat tahun 2011," ungkap Erick dalam konferensi pers secara virtual, Rabu (10/2).

Ini Artikel Spesial
Agar bisa lanjut membaca sampai tuntas artikel ini, pastikan Anda sudah berlangganan.
Sudah Berlangganan?
Berlangganan dengan Google
Gratis uji coba 7 hari pertama dan gunakan akun Google sebagai metode pembayaran.
Business Insight
Artikel pilihan editor Kontan yang menyajikan analisis mendalam, didukung data dan investigasi.
Kontan Digital Premium Access
Paket bundling Kontan berisi Business Insight, e-paper harian dan tabloid serta arsip e-paper selama 30 hari.
Masuk untuk Melanjutkan Proses Berlangganan
Bagikan

Berita Terbaru

Purbaya Copot Dua Pejabat Eselon I Kemkeu
| Kamis, 23 April 2026 | 06:26 WIB

Purbaya Copot Dua Pejabat Eselon I Kemkeu

Purbaya membenarkan pencopotan Luky Alfirman dari jabatan Dirjen Anggaran dan Febrio Kacaribu dari jabatan Dirjen Strategi Ekonomi dan Fiskal

Laju Kredit Bank Membaik  Ditopang Kredit Investasi
| Kamis, 23 April 2026 | 06:25 WIB

Laju Kredit Bank Membaik Ditopang Kredit Investasi

Bank Indonesia (BI) mencatat kredit industri perbankan per Maret tumbuh 9,49% secara tahunan​, didorong kredit investasi

Risiko Tekanan Ekonomi di Kuartal Dua
| Kamis, 23 April 2026 | 06:20 WIB

Risiko Tekanan Ekonomi di Kuartal Dua

Bank Indonesia (BI) melihat perekonomian Indonesia pada kuartal I masih kuat di tengah tekanan global

Kredibilitas Fiskal Pemerintah Jadi Kunci Stabilitas Kurs Rupiah
| Kamis, 23 April 2026 | 06:15 WIB

Kredibilitas Fiskal Pemerintah Jadi Kunci Stabilitas Kurs Rupiah

Rupiah di kisaran Rp 17.000 per dolar AS, sebuah zona kritis. Analis sebut intervensi BI takkan cukup tanpa dukungan kebijakan fiskal kuat.

Menambal Masalah
| Kamis, 23 April 2026 | 06:10 WIB

Menambal Masalah

Hal yang dibutuhkan saat ini bukan sekadar reshuffle birokrasi, melainkan keberanian untuk mengevaluasi arah kebijakan secara menyeluruh.

BI Jaga Rupiah, Namun Tekanan Tetap Ada
| Kamis, 23 April 2026 | 06:10 WIB

BI Jaga Rupiah, Namun Tekanan Tetap Ada

Bank Indonesia memutuskan menahan kembali BI rate di level 4,75% pada bulan April                   

Tekanan Harga dan Daya Beli Pengaruhi Kinerja Indofood (INDF) di 2026
| Kamis, 23 April 2026 | 06:00 WIB

Tekanan Harga dan Daya Beli Pengaruhi Kinerja Indofood (INDF) di 2026

Kinerja positif INDF 2025 memicu optimisme analis. Target harga saham bisa sentuh Rp 9.400 per saham. Temukan detail pendorongnya

Kurs Rupiah Anjlok: Kejutan Keputusan BI & Konflik Timur Tengah
| Kamis, 23 April 2026 | 06:00 WIB

Kurs Rupiah Anjlok: Kejutan Keputusan BI & Konflik Timur Tengah

Keputusan BI menahan suku bunga picu pelemahan rupiah ke Rp 17.179. Konflik Timur Tengah memperburuk. Cek proyeksi selengkapnya

Chitose Incar Pendapatan Tumbuh 8%
| Kamis, 23 April 2026 | 05:35 WIB

Chitose Incar Pendapatan Tumbuh 8%

Chitose Internasional akan membagikan dividen tunai sebesar Rp 13,77 miliar yang setara 45% dari total laba tahun lalu.

Aturan Turunan UU PPRT Harus Jelas dan Sederhana
| Kamis, 23 April 2026 | 05:35 WIB

Aturan Turunan UU PPRT Harus Jelas dan Sederhana

Pemerintah perlu menyusun aturan PPRT yang sederhana dan mudah dipahami agar tidak menimbulkan resistensi di masyarakat.​

INDEKS BERITA