Airlangga Jadi Saksi Dugaan Korupsi CPO, Kursi Ketum Partai Golkar Menjadi Buah Bibir

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Tensi politik di tubuh Partai Golkar meningkat. Tak hanya bicara soal strategi pemenangan Pemilu Legislatif, namun juga menyangkut pemanggilan Ketua Umumnya, Airlangga Hartarto, sebagai saksi kasus dugaan korupsi izin ekspor minyak sawit mentah atau crude palm oil (CPO) dan turunannya termasuk minyak goreng periode 2021-2022.

Airlangga Hartarto dipanggil dalam kapasitasnya sebagai Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI. Senin, 24 Juli 2023, Kejaksaan Agung untuk kedua kalinya meminta Airlangga hadir di Gedung Bundar, setelah mangkir pada pemanggilan pertama pada Selasa (18/7) kemarin.

Seperti diberitakan Kontan.co,id, Airlangga memastikan akan hadir untuk memenuhi panggilan Kejaksaan Agung, sebagai saksi. “Pertama nanti sesudah ada undangan kami akan hadir. Tentu saya akan hadir sesuai dengan undangannya,” tutur Airlangga kepada awak media, Kamis (20/7).

Airlangga enggan menyebutkan alasan dirinya tidak memenuhi panggilan Kejaksaan Agung pada Selasa kemarin. Namun Dia sempat menjelaskan bahwa pada saat itu ia lebih memilih untuk menghadiri agenda lain.

Baca Juga: Airlangga Janji Hadiri Panggilan Kejagung Jadi Saksi Korupsi Izin CPO Pekan Depan

Kondisi tersebut memunculkan rumor bahwa Partai Golkar bakal menggelar Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub). Meski semua tetap bergantung pada dinamika pemeriksaan Airlangga di Kejaksaan Agung, sejumlah nama calon Ketua Umum (Ketum) Partai Golkar mengemuka.

Setidaknya ada dua nama yang awalnya muncul, yakni Luhut Binsar Pandjaitan yang kini menjabat Ketua Dewan Penasihat Partai Golkar dan Bambang Soesatyo (Bamsoet) sebagai Wakil Ketua Umum Partai Golkar.

Meski kemudian, Bahlil Lahadalia disebut-sebut siap ikut bertarung memperebutkan kursi Ketum Partai Golkar.

Baca Juga: Kejagung Telah Periksa 17 Saksi Penanganan Perkara Korporasi CPO

Saat ditemui KONTAN, Bamsoet mengatakan dirinya tertarik untuk mencalonkan diri pada Musyawarah Nasional (Munas) Partai Golkar tahun 2024 mendatang. "Sesuai periodesasinya, tahun 2024. Hari ini dinamikanya sangat tinggi, Saya tidak ingin terjebak," tutur pria yang baru meraih gelar Doktor Bidang Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran itu, kepada KONTAN, Jumat (21/7).

Bamsoet bercerita, dia ingin menuntaskan pertarungan merebut kursi Ketua Umum 2024 mendatang, setelah pada periodesasi sebelumnya dia memilih mengundurkan diri.

"Saya akan ulangi (pencalonan), mencalonkan lagi, pada saatnya," tandas Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) tersebut.

Baca Juga: Rencana Munaslub Golkar, Airlangga dan Ketua Dewan Pakar Kompak Tepis

Sementara Bahlil yang juga Menteri Investasi Indonesia merangkap Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal ini belum memberikan jawaban kepada KONTAN, hingga berita ini diturunkan.

Hanya saja, Erwin Aksa sebagai Wakil Ketua Umum Partai Golkar menyatakan Partai Golkar sendang fokus memenangkan Pemilu Legislatif. "Rakernas sudah dilaksanakan dan Rakerda sedang berlangsung. Urusan hukum, risiko setiap pejabat publik," terang Erwin kepada KONTAN, Minggu (23/7).

Baca Juga: Luhut Pandjaitan: Kalau Saya Ketum Golkar, 86 Kursi di DPR Pasti Dapat

Erwin menegaskan, Munaslub Partai Golkar pernah terjadi sebanyak dua kali sejak reformasi, yakni pada era Abu Rizal Bakrie dan Setya Novanto.

"Pak Ical yang mundur, dan melansaksanan Munaslub dengan baik," tandas Erwin. Sementara Setya Novanto lengser karena tersangkut kasus korupsi E-KTP.