ILUSTRASI. Boris Johnson. REUTERS/Toby Melville
Reporter: Narita Indrastiti | Editor: Narita Indrastiti
KONTAN.CO.ID - LONDON. Perdana Menteri Boris Johnson akhirnya mendapat persetujuan dari parlemen untuk mengadakan pemilihan umum (pemilu) lebih awal. Pemilu dini yang bakal diadakan pada 12 Desember itu diyakini bakal memecahkan kebuntuan Inggris untuk cerai dari Uni Eropa (Brexit).
Setelah Uni Eropa menyetujui penundaan Brexit untuk yang ketiga kalinya, parlemen Inggris memang masih terpecah soal keputusan Brexit. Seharusnya, Brexit sudah dilakukan pada 29 Maret lalu. Namun, pemerintah terus meminta penundaan lantaran tak kunjung mendapat restu parlemen.
Baca Juga: Daya saing turun, perbankan di Inggris desak pemerintah untuk meringankan beban pajak
Johnson pun berjanji bakal melaksanakan Brexit pada 31 Oktober esok. Namun, lagi-lagi, ia tak mendapat suara mayoritas dari parlemen. Akhirnya, Uni Eropa kembali memberi kesempatan bagi Inggris hingga 31 Januari tahun depan.
Karena semakin buntu, Johnson pun menawarkan pemilu dini di 12 Desember. Setelah sebelumnya sempat ditolak, ia akhirnya mendapat persetujuan dari parlemen.
"Sudah waktunya untuk menyatukan negara dan menyelesaikan Brexit," kata Johnson setelah bertemu dengan anggota parlemen Partai Konservatif yang mendukungnya.
Baca Juga: Brexit diundur, poundsterling masih bisa unggul
Sebelum pemungutan suara, Johnson mengatakan, selama ini parlemen menghalangi Brexit, sehingga merusak ekonomi dan mencegah keputusan investasi. Bahkan berujung pada lunturnya kepercayaan pada demokrasi.
Pemilihan menjelang Hari Raya Natal ini bakal menjadi yang pertama sejak tahun 1923 silam. Tapi, sulit memprediksi hasil pemilu nanti. Proses Brexit memang dinilai sudah terlalu panjang dan melelahkan, bahkan mengikis loyalitas tradisional dua partai besar, Partai Konservatif dan Partai Buruh.
Baca Juga: CEO Blackrock melihat pasar ekuitas akan bergerak lebih tinggi pada tahun 2020
Dalam pemilu ini, pemilih punya opsi antara Johnson yang berani mendorong perjanjian Brexit, atau pemerintah sosialis di bawah pemimpin Partai Buruh Jeremy Corbyn. Ia bakal menegosiasikan kembali kesepakatan sebelum melakukan referendum lain.
"Ini mungkin akan menjadi pemilihan paling tak terduga yang pernah saya kenal," kata Anand Menon, Director of The UK in a Changing Europe, kepada Reuters.
Hasil pemilu bakal diumumkan pada Jumat 13 Desember 2019. Jika tidak ada pihak yang menang secara meyakinkan, kebuntuan Brexit akan berlanjut.
