Akhirnya Dapat Dukungan Parlemen, Inggris Akan Pemilu Dini pada Desember

Rabu, 30 Oktober 2019 | 16:09 WIB
Akhirnya Dapat Dukungan Parlemen, Inggris Akan Pemilu Dini pada Desember
[ILUSTRASI. Boris Johnson. REUTERS/Toby Melville]
Reporter: Narita Indrastiti | Editor: Narita Indrastiti

KONTAN.CO.ID - LONDON. Perdana Menteri Boris Johnson akhirnya mendapat persetujuan dari parlemen untuk mengadakan pemilihan umum (pemilu) lebih awal. Pemilu dini yang bakal diadakan pada 12 Desember itu diyakini bakal memecahkan kebuntuan Inggris untuk cerai dari Uni Eropa (Brexit).

Setelah Uni Eropa menyetujui penundaan Brexit untuk yang ketiga kalinya, parlemen Inggris memang masih terpecah soal keputusan Brexit. Seharusnya, Brexit sudah dilakukan pada 29 Maret lalu. Namun, pemerintah terus meminta penundaan lantaran tak kunjung mendapat restu parlemen. 

Baca Juga: Daya saing turun, perbankan di Inggris desak pemerintah untuk meringankan beban pajak 

Johnson pun berjanji bakal melaksanakan Brexit pada 31 Oktober esok. Namun, lagi-lagi, ia tak mendapat suara mayoritas dari parlemen. Akhirnya, Uni Eropa kembali memberi kesempatan bagi Inggris hingga 31 Januari tahun depan. 

Karena semakin buntu, Johnson pun menawarkan pemilu dini di 12 Desember. Setelah sebelumnya sempat ditolak, ia akhirnya mendapat persetujuan dari parlemen. 

"Sudah waktunya untuk menyatukan negara dan menyelesaikan Brexit," kata Johnson setelah bertemu dengan anggota parlemen Partai Konservatif yang mendukungnya.

Baca Juga: Brexit diundur, poundsterling masih bisa unggul 

Sebelum pemungutan suara, Johnson mengatakan, selama ini parlemen menghalangi Brexit, sehingga merusak ekonomi dan mencegah keputusan investasi. Bahkan berujung pada lunturnya kepercayaan pada demokrasi. 

Pemilihan menjelang Hari Raya Natal ini bakal menjadi yang pertama sejak tahun 1923 silam. Tapi, sulit memprediksi hasil pemilu nanti. Proses Brexit memang dinilai sudah terlalu panjang dan melelahkan, bahkan mengikis loyalitas tradisional dua partai besar, Partai Konservatif dan Partai Buruh. 

Baca Juga: CEO Blackrock melihat pasar ekuitas akan bergerak lebih tinggi pada tahun 2020 

Dalam pemilu ini, pemilih punya opsi antara Johnson yang berani mendorong perjanjian Brexit, atau pemerintah sosialis di bawah pemimpin Partai Buruh Jeremy Corbyn. Ia bakal menegosiasikan kembali kesepakatan sebelum melakukan referendum lain. 

"Ini mungkin akan menjadi pemilihan paling tak terduga yang pernah saya kenal," kata Anand Menon, Director of The UK in a Changing Europe, kepada Reuters. 

Hasil pemilu bakal diumumkan pada Jumat 13 Desember 2019. Jika tidak ada pihak yang menang secara meyakinkan, kebuntuan Brexit akan berlanjut. 

Bagikan

Berita Terbaru

Insentif Properti Dorong Asuransi, Namun Terbatas
| Rabu, 25 Maret 2026 | 08:24 WIB

Insentif Properti Dorong Asuransi, Namun Terbatas

Insentif PPN DTP 100% diperpanjang hingga 2026. Benarkah ini angin segar bagi industri asuransi properti? 

Pelepasan 20 Unit Asuransi Tersendat
| Rabu, 25 Maret 2026 | 08:22 WIB

Pelepasan 20 Unit Asuransi Tersendat

Upaya spin off terkendala modal dan infrastruktur.                                                   

Konsultan Pajak Wajib Setor Data ke Pemerintah
| Rabu, 25 Maret 2026 | 08:10 WIB

Konsultan Pajak Wajib Setor Data ke Pemerintah

Kebijakan ini diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 8 Tahun 2026 yang mempertegas UU tentang KUP

Strategi Pembangunan Jaya Ancol (PJAA) Bidik 580.000 Pengunjung
| Rabu, 25 Maret 2026 | 07:56 WIB

Strategi Pembangunan Jaya Ancol (PJAA) Bidik 580.000 Pengunjung

Estimasi 580.000 orang merupakan target menyeluruh periode libur Lebaran 2026 yang berlangsung pada 19 Maret - 5 April 2026.

Pasokan Gas Hambat Utilisasi Industri Keramik
| Rabu, 25 Maret 2026 | 07:45 WIB

Pasokan Gas Hambat Utilisasi Industri Keramik

Asaki menargetkan rata-rta utilitsi industri keramik pada tahun ini mencapai 80%, namun saat ini rat-rata utilisasi hanya 70%-72%.

Ada Efisiensi Anggaran, Setoran Pajak Bakal Ikut Tertekan
| Rabu, 25 Maret 2026 | 07:37 WIB

Ada Efisiensi Anggaran, Setoran Pajak Bakal Ikut Tertekan

Efisiensi hingga WFH diperkirakan akan menekan penerimaan pajak dari sektor administrasi pemerintahan dan jaminan sosial

Efek Mini, Anggaran MBG Juga Perlu Efisiensi
| Rabu, 25 Maret 2026 | 07:26 WIB

Efek Mini, Anggaran MBG Juga Perlu Efisiensi

Alokasi anggaran makan bergizi gratis (MBG) pada tahun ini mencapai Rp 335 triliun                  

Pemerintah Kebut Proyek Sekolah Rakyat Tahap Kedua
| Rabu, 25 Maret 2026 | 07:07 WIB

Pemerintah Kebut Proyek Sekolah Rakyat Tahap Kedua

Pembangunan Sekolah Rakyat ini adalah bentuk nyata komitmen pemerintah untuk membangun sumber daya manusia yang unggul.

Sektor Informal Bisa Terdampak WFH
| Rabu, 25 Maret 2026 | 07:03 WIB

Sektor Informal Bisa Terdampak WFH

Presiden FSpeed Budiman Sudardi bilang, pengemudi ojol memahami wacana kebijakan ini memiliki tujuan  untuk efisiensi dan pengurangan kemacetan.

Momen Lebaran Ungkit Pertumbuhan Ekonomi
| Rabu, 25 Maret 2026 | 06:58 WIB

Momen Lebaran Ungkit Pertumbuhan Ekonomi

Periode Lebaran tahun ini bisa mendorong belanja Rp 135 triliun atau setara 0,56% dari pendapatan dometik bruto

INDEKS BERITA

Terpopuler