Reporter: Grace Olivia | Editor: Thomas Hadiwinata
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) tengah menyusun peta jalan perekonomian Indonesia untuk periode 2019-2024. Roadmap itu mencerminkan pemikiran dan harapan dunia usaha terhadap perekonomian, khususnya upaya meningkatkan daya saing nasional.
Wakil Ketua Umum Apindo Shinta Kamdani mengatakan, peta jalan perekonomian Indonesia dari sudut pelaku usaha ini secara khusus disiapkan sebagai rekomendasi bagi pemerintahan pemenang Pemilu 2019. Penyusunan peta jalan ini berasal dari hasil rekomendasi, survei, hingga forum diskusi kelompok atau focus group discussion (FGD) yang telah dilakukan oleh pengusaha dari berbagai sektor, baik pengusaha anggota Apindo maupun asosiasi pengusaha lainnya. "Nantinya fokus roadmap terbagi menjadi dua, yaitu isu sektoral dan isu lintas sektoral," kata Shinta, Rabu (10/4).
Isu sektoral akan ditujukan untuk memberi gambaran, rekomendasi, dan harapan pelaku usaha untuk sektor tertentu. Misalnya, sektor industri pengolahan, industri pariwisata, pangan dan pertanian, energi, infrastruktur, serta usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Adapun, isu lintas sektoral yang diangkat oleh Apindo dalam roadmap tersebut terutama terkait isu makroekonomi, ketenagakerjaan, perpajakan, perbankan dan pembiayaan, serta regulasi dan birokrasi dunia usaha. "Semuanya itu akan kami jelaskan spesifik dan konkret agar pemerintah dan dunia usaha bisa saling menganalisa apa yang selama ini sudah terjadi di sektor-sektor itu, dan perbaikan-perbaikan apa yang perlu dilakukan," terang Shinta.
Saat ini, roadmap tersebut masih dalam proses penyusunan. Shinta menyebut roadmap ditargetkan rampung pada Agustus 2019 mendatang dan siap diberikan kepada presiden terpilih untuk periode 2019-2024. Harapan pengusaha, peta jalan ini mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia yang dalam beberapa tahun terakhir stagnan di kisaran 5%.
Sementara, Pengamat Ekonomi Unika Atmajaya Agustinus Prasetyantoko mengatakan, untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi meliputi beberapa faktor. Selain produktivitas tenaga kerja, perlu peranan dunia usaha agar bisa menjaga ekspansi.
Makanya, pemerintah perlu membenahi isu yang menghambat laju ekspansi bisnis dan industri di Indonesia, seperti isu soal upah buruh.
