Asosiasi Industri Pelayaran Global Mengusulkan Skema Retribusi atas Emisi Karbon

Selasa, 07 September 2021 | 12:03 WIB
Asosiasi Industri Pelayaran Global Mengusulkan Skema Retribusi atas Emisi Karbon
[ILUSTRASI. Bongkar muat peti kemas pada kapal di Pelabuhan Tanjung Emas Semarang, Jawa Tengah.]
Reporter: Sumber: Reuters | Editor: Thomas Hadiwinata

KONTAN.CO.ID - LONDON. Asosiasi pelayaran terkemuka mengusulkan skema retribusi global atas emisi karbon dari kapal, untuk membantu mempercepat upaya industri tersebut menjadi lebih ramah lingkungan.

Dengan sekitar 90% dari perdagangan dunia diangkut melalui melalui jalur laut, pelayaran global menyumbang hampir 3% dari total emisi CO2 dunia. Sektor pelayaran pun berada di bawah tekanan yang semakin besar untuk menjadi lebih bersih.

Untuk pertama kalinya, International Chamber of Shipping (ICS) dan Intercargo bersama-sama mengusulkan pungutan berdasarkan kontribusi wajib untuk setiap ton CO2 yang dipancarkan oleh kapal yang memiliki bobot kotor 5.000 ton dan melayani jalur perdagangan dunia.

Baca Juga: Buana Lintas Lautan (BULL) Akan Merilis Obligasi US$ 400 Juta untuk Melunasi Utang

Uang yang terkumpul akan dikelola sebagai dana iklim yang akan digunakan untuk memperbarui infrastruktur bunkering di pelabuhan, hingga bisa memasok bahan bakar yang lebih bersih seperti hidrogen dan amonia, demikian isi dari proposal tersebut.

"Yang dibutuhkan industri pelayaran adalah kebijakan berbasis pasar global, yang akan mengurangi kesenjangan harga di antara bahan bakar nol-karbon dan bahan bakar konvensional," kata Sekretaris Jenderal ICS Guy Platten.

Usulan itu disampaikan kedua organisasi itu ke badan PBB yang mengurusi pelayaran, Organisasi Maritim Internasional (IMO).

Seorang juru bicara IMO mengatakan semua proposal diterima dan akan dibahas pada akhir tahun ini. Ia menambahkan bahwa proposal kebijakan berbasis pasar (MBM) sejalan dengan strategi gas rumah kaca yang diusung IMO.

IMO akan mengadakan pertemuan kelompok kerja antar sesi yang dijadwalkan pada akhir Oktober. Pertemuan itu mendahului konferensi Marine Environment Protection Committee, akhir November, yang akan membahas berbagai upaya pengurangan karbon.

Komisi Eropa, Juli, mengusulkan penyertaan industri pelayaran dalam pasar karbon blok itu. Pelayaran selama lebih dari satu dekade menghindari sistem biaya polusi yang diberlakukan Uni Eropa

Baca Juga: Pertamina Hulu Indonesia turunkan emisi gas rumah kaca 2,46 juta ton CO2

Retribusi karbon yang dipelopori IMO akan memancing lebih banyak masukan dari industri di tingkat global. Industri selama ini enggan melakukan pembahasan di tingkat regional, karena mencemaskan regulasi yang dihasilkan hanya berlaku di tempat yang terbatas, seperti Uni Eropa.

ICS mengatakan pendekatan “sepotong demi sepotong,” seperti usulan Uni Eropa justru memperumit perilaku perdagangan maritim secara signifikan.

“ICS percaya bahwa pendekatan pasar berbasis retribusi global wajib sangat lebih disukai daripada aplikasi pendekatan pasar regional unilateral apa pun untuk pengiriman internasional, seperti yang diusulkan Komisi Eropa,” katanya.

Selanjutnya: Perusahaan Ride Hailing Milik Geely Mengantongi Pendanaan Baru US$ 589 Juta

 

Bagikan

Berita Terbaru

Membandingkan Kinerja dan Aset Bank Syariah, Mana yang Lebih Kuat?
| Selasa, 24 Maret 2026 | 16:00 WIB

Membandingkan Kinerja dan Aset Bank Syariah, Mana yang Lebih Kuat?

Sebagai negara dengan populasi muslim terbanyak di dunia, Indonesia diproyeksikan memiliki industri perbankan syariah yang bertumbuh.

DBS Rekomendasikan Diversifikasi Portofolio, Tambah Saham EM dan Emas
| Selasa, 24 Maret 2026 | 13:00 WIB

DBS Rekomendasikan Diversifikasi Portofolio, Tambah Saham EM dan Emas

DBS melihat adanya pergeseran preferensi investor dari aset berbasis AS yang dinilai sudah terlalu padat menuju kawasan lain, terutama Asia.

Dividen PGAS Dipertanyakan, Manajemen Tetap Percaya Diri
| Selasa, 24 Maret 2026 | 13:00 WIB

Dividen PGAS Dipertanyakan, Manajemen Tetap Percaya Diri

J.P. Morgan dan UBS sama-sama melihat adanya tekanan terhadap kinerja keuangan PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGAS) ke depan.

Emiten Rokok 2026 di Persimpangan: Margin Membaik, Risiko Regulasi Mengintai
| Selasa, 24 Maret 2026 | 09:00 WIB

Emiten Rokok 2026 di Persimpangan: Margin Membaik, Risiko Regulasi Mengintai

Emiten rokok di satu sisi mendapat angin segar dari tak adanya kenaikan cukai, namun di sisi lain dibayangi risiko regulasi kadar tar dan nikotin.

Di Tengah Tekanan Minyak, Prospek Discretionary 2026 Masih Tarik Ulur
| Selasa, 24 Maret 2026 | 08:00 WIB

Di Tengah Tekanan Minyak, Prospek Discretionary 2026 Masih Tarik Ulur

Analis menilai kenaikan harga minyak berisiko menekan konsumsi, termasuk kalangan di segmen menengah-atas.

Lonjakan Laba BUKA Sarat Faktor Non Operasional
| Selasa, 24 Maret 2026 | 07:00 WIB

Lonjakan Laba BUKA Sarat Faktor Non Operasional

Analis memperkirakan BUKA akan mulai mencatatkan adjusted EBITDA positif Rp 124 miliar di 2026 dan terus meningkat hingga Rp 230 miliar di 2027.

CORE Indonesia: Perang Iran VS Israel-AS Berpotensi Gerus Ekspor Indonesia
| Selasa, 24 Maret 2026 | 04:00 WIB

CORE Indonesia: Perang Iran VS Israel-AS Berpotensi Gerus Ekspor Indonesia

Indonesia mengekspor produk-produknya ke Uni Arab Emirat (UAE), Arab Saudi, Qatar, Oman, Irak, Iran, Kuwait, dan Bahrain.

Daya Tarik Emas Memudar? Terjun 8% dalam Sehari, Terburuk 43 Tahun
| Senin, 23 Maret 2026 | 17:27 WIB

Daya Tarik Emas Memudar? Terjun 8% dalam Sehari, Terburuk 43 Tahun

Harga emas turun lebih dari 10% minggu lalu. Ini adalah penurunan mingguan tercuram sejak Februari 1983.

Peluang Saham ICBP di Tengah Isu Daya Beli dan Kenaikan Harga Bahan Baku
| Senin, 23 Maret 2026 | 15:00 WIB

Peluang Saham ICBP di Tengah Isu Daya Beli dan Kenaikan Harga Bahan Baku

PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk (ICBP) diproyeksikan masih akan melanjutkan tren kinerja keuangan yang solid di tahun ini.

Kenaikan Harga Ayam Broiler dan Impor Bahan Baku Jadi Penentu Kinerja CPIN
| Senin, 23 Maret 2026 | 14:50 WIB

Kenaikan Harga Ayam Broiler dan Impor Bahan Baku Jadi Penentu Kinerja CPIN

Pemerintah berencana memperluas cakupan MBG hingga 83 juta penerima pada Mei 2026, naik signifikan dibandingkan 55 juta penerima di Januari 2026.

INDEKS BERITA

Terpopuler