Asosiasi Industri Pelayaran Global Mengusulkan Skema Retribusi atas Emisi Karbon

Selasa, 07 September 2021 | 12:03 WIB
Asosiasi Industri Pelayaran Global Mengusulkan Skema Retribusi atas Emisi Karbon
[ILUSTRASI. Bongkar muat peti kemas pada kapal di Pelabuhan Tanjung Emas Semarang, Jawa Tengah.]
Reporter: Sumber: Reuters | Editor: Thomas Hadiwinata

KONTAN.CO.ID - LONDON. Asosiasi pelayaran terkemuka mengusulkan skema retribusi global atas emisi karbon dari kapal, untuk membantu mempercepat upaya industri tersebut menjadi lebih ramah lingkungan.

Dengan sekitar 90% dari perdagangan dunia diangkut melalui melalui jalur laut, pelayaran global menyumbang hampir 3% dari total emisi CO2 dunia. Sektor pelayaran pun berada di bawah tekanan yang semakin besar untuk menjadi lebih bersih.

Untuk pertama kalinya, International Chamber of Shipping (ICS) dan Intercargo bersama-sama mengusulkan pungutan berdasarkan kontribusi wajib untuk setiap ton CO2 yang dipancarkan oleh kapal yang memiliki bobot kotor 5.000 ton dan melayani jalur perdagangan dunia.

Baca Juga: Buana Lintas Lautan (BULL) Akan Merilis Obligasi US$ 400 Juta untuk Melunasi Utang

Uang yang terkumpul akan dikelola sebagai dana iklim yang akan digunakan untuk memperbarui infrastruktur bunkering di pelabuhan, hingga bisa memasok bahan bakar yang lebih bersih seperti hidrogen dan amonia, demikian isi dari proposal tersebut.

"Yang dibutuhkan industri pelayaran adalah kebijakan berbasis pasar global, yang akan mengurangi kesenjangan harga di antara bahan bakar nol-karbon dan bahan bakar konvensional," kata Sekretaris Jenderal ICS Guy Platten.

Usulan itu disampaikan kedua organisasi itu ke badan PBB yang mengurusi pelayaran, Organisasi Maritim Internasional (IMO).

Seorang juru bicara IMO mengatakan semua proposal diterima dan akan dibahas pada akhir tahun ini. Ia menambahkan bahwa proposal kebijakan berbasis pasar (MBM) sejalan dengan strategi gas rumah kaca yang diusung IMO.

IMO akan mengadakan pertemuan kelompok kerja antar sesi yang dijadwalkan pada akhir Oktober. Pertemuan itu mendahului konferensi Marine Environment Protection Committee, akhir November, yang akan membahas berbagai upaya pengurangan karbon.

Komisi Eropa, Juli, mengusulkan penyertaan industri pelayaran dalam pasar karbon blok itu. Pelayaran selama lebih dari satu dekade menghindari sistem biaya polusi yang diberlakukan Uni Eropa

Baca Juga: Pertamina Hulu Indonesia turunkan emisi gas rumah kaca 2,46 juta ton CO2

Retribusi karbon yang dipelopori IMO akan memancing lebih banyak masukan dari industri di tingkat global. Industri selama ini enggan melakukan pembahasan di tingkat regional, karena mencemaskan regulasi yang dihasilkan hanya berlaku di tempat yang terbatas, seperti Uni Eropa.

ICS mengatakan pendekatan “sepotong demi sepotong,” seperti usulan Uni Eropa justru memperumit perilaku perdagangan maritim secara signifikan.

“ICS percaya bahwa pendekatan pasar berbasis retribusi global wajib sangat lebih disukai daripada aplikasi pendekatan pasar regional unilateral apa pun untuk pengiriman internasional, seperti yang diusulkan Komisi Eropa,” katanya.

Selanjutnya: Perusahaan Ride Hailing Milik Geely Mengantongi Pendanaan Baru US$ 589 Juta

 

Bagikan

Berita Terbaru

Purbaya Aktifkan Bea Masuk Antidumping BOPET
| Senin, 06 April 2026 | 06:10 WIB

Purbaya Aktifkan Bea Masuk Antidumping BOPET

Kebijakan ini tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 14 Tahun 2026                   

IHSG & Kacamata Kuda
| Senin, 06 April 2026 | 06:10 WIB

IHSG & Kacamata Kuda

Keputusan investor asing untuk tetap menaruh uangnya di Indonesia lebih didorong faktor tingkat imbal hasil yang disesuaikan dengan country risk.

Konflik Timur Tengah Memanas, Rupiah Berpotensi Tertekan Lagi
| Senin, 06 April 2026 | 06:00 WIB

Konflik Timur Tengah Memanas, Rupiah Berpotensi Tertekan Lagi

Penguatan tajam dolar AS membuat rupiah tertekan. Konflik di Timur Tengah dan harga minyak dunia akan jadi penentu. 

SAL Tidak Cukup Kuat Jadi Bantalan Fiskal Saat Krisis
| Senin, 06 April 2026 | 05:45 WIB

SAL Tidak Cukup Kuat Jadi Bantalan Fiskal Saat Krisis

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan, posisi saldo anggaran lebih (SAL) pemerintah sekitar Rp 420 triliun

Agrinas Pesan Mobil Niaga Jepang dan China
| Senin, 06 April 2026 | 05:35 WIB

Agrinas Pesan Mobil Niaga Jepang dan China

Agrinas menyebut nilai alokasi anggaran untuk impor 160.000 mobil pikap ini mencapai Rp 200 triliun.

Ketegangan Selat Hormuz dan Logika Konflik Global
| Senin, 06 April 2026 | 05:27 WIB

Ketegangan Selat Hormuz dan Logika Konflik Global

Stabilitas tidak lahir dari dominasi, melainkan dari kemampuan mengelola ketegangan tanpa menghancurkan tatanan bersama.

Phapros (PEHA) Memperbaiki Fundamental Bisnis
| Senin, 06 April 2026 | 05:20 WIB

Phapros (PEHA) Memperbaiki Fundamental Bisnis

Peningkatan kinerja PEHA pada tahun lalu didorong oleh pertumbuhan penjualan hingga dua digit dan keberhasilan strategi efisiensi operasional.

Bisnis Asuransi Properti Kian Rentan
| Senin, 06 April 2026 | 05:15 WIB

Bisnis Asuransi Properti Kian Rentan

Segmen hunian jadi salah satu penyumbang premi di bisnis asuransi properti, terutama yang berkaitan dengan pembiayaan rumah dan apartemen.

Blokade Selat Hormuz dan Kelesuan Daya Beli Menyusutkan Optimisme Para Pengusaha
| Senin, 06 April 2026 | 05:11 WIB

Blokade Selat Hormuz dan Kelesuan Daya Beli Menyusutkan Optimisme Para Pengusaha

Survei KONTAN: Para CEO menyoroti efek perang di Timur Tengah, dinamika politik nasional dan pelemahan daya beli masyarakat.

Ongkos Mahal Stabilisasi Nilai Tukar Rupiah
| Senin, 06 April 2026 | 05:00 WIB

Ongkos Mahal Stabilisasi Nilai Tukar Rupiah

Dalam dua bulan pertama pada tahun ini, cadangan devisa telah tergerus US$ 4,6 miliar               

INDEKS BERITA

Terpopuler