Asosiasi Industri Pelayaran Global Mengusulkan Skema Retribusi atas Emisi Karbon

Selasa, 07 September 2021 | 12:03 WIB
Asosiasi Industri Pelayaran Global Mengusulkan Skema Retribusi atas Emisi Karbon
[ILUSTRASI. Bongkar muat peti kemas pada kapal di Pelabuhan Tanjung Emas Semarang, Jawa Tengah.]
Reporter: Sumber: Reuters | Editor: Thomas Hadiwinata

KONTAN.CO.ID - LONDON. Asosiasi pelayaran terkemuka mengusulkan skema retribusi global atas emisi karbon dari kapal, untuk membantu mempercepat upaya industri tersebut menjadi lebih ramah lingkungan.

Dengan sekitar 90% dari perdagangan dunia diangkut melalui melalui jalur laut, pelayaran global menyumbang hampir 3% dari total emisi CO2 dunia. Sektor pelayaran pun berada di bawah tekanan yang semakin besar untuk menjadi lebih bersih.

Untuk pertama kalinya, International Chamber of Shipping (ICS) dan Intercargo bersama-sama mengusulkan pungutan berdasarkan kontribusi wajib untuk setiap ton CO2 yang dipancarkan oleh kapal yang memiliki bobot kotor 5.000 ton dan melayani jalur perdagangan dunia.

Baca Juga: Buana Lintas Lautan (BULL) Akan Merilis Obligasi US$ 400 Juta untuk Melunasi Utang

Uang yang terkumpul akan dikelola sebagai dana iklim yang akan digunakan untuk memperbarui infrastruktur bunkering di pelabuhan, hingga bisa memasok bahan bakar yang lebih bersih seperti hidrogen dan amonia, demikian isi dari proposal tersebut.

"Yang dibutuhkan industri pelayaran adalah kebijakan berbasis pasar global, yang akan mengurangi kesenjangan harga di antara bahan bakar nol-karbon dan bahan bakar konvensional," kata Sekretaris Jenderal ICS Guy Platten.

Usulan itu disampaikan kedua organisasi itu ke badan PBB yang mengurusi pelayaran, Organisasi Maritim Internasional (IMO).

Seorang juru bicara IMO mengatakan semua proposal diterima dan akan dibahas pada akhir tahun ini. Ia menambahkan bahwa proposal kebijakan berbasis pasar (MBM) sejalan dengan strategi gas rumah kaca yang diusung IMO.

IMO akan mengadakan pertemuan kelompok kerja antar sesi yang dijadwalkan pada akhir Oktober. Pertemuan itu mendahului konferensi Marine Environment Protection Committee, akhir November, yang akan membahas berbagai upaya pengurangan karbon.

Komisi Eropa, Juli, mengusulkan penyertaan industri pelayaran dalam pasar karbon blok itu. Pelayaran selama lebih dari satu dekade menghindari sistem biaya polusi yang diberlakukan Uni Eropa

Baca Juga: Pertamina Hulu Indonesia turunkan emisi gas rumah kaca 2,46 juta ton CO2

Retribusi karbon yang dipelopori IMO akan memancing lebih banyak masukan dari industri di tingkat global. Industri selama ini enggan melakukan pembahasan di tingkat regional, karena mencemaskan regulasi yang dihasilkan hanya berlaku di tempat yang terbatas, seperti Uni Eropa.

ICS mengatakan pendekatan “sepotong demi sepotong,” seperti usulan Uni Eropa justru memperumit perilaku perdagangan maritim secara signifikan.

“ICS percaya bahwa pendekatan pasar berbasis retribusi global wajib sangat lebih disukai daripada aplikasi pendekatan pasar regional unilateral apa pun untuk pengiriman internasional, seperti yang diusulkan Komisi Eropa,” katanya.

Selanjutnya: Perusahaan Ride Hailing Milik Geely Mengantongi Pendanaan Baru US$ 589 Juta

 

Bagikan

Berita Terbaru

Kerugian Garuda Indonesia (GIAA) Membengkak Sepanjang 2025, Masih Layak Diselamatkan?
| Minggu, 29 Maret 2026 | 11:00 WIB

Kerugian Garuda Indonesia (GIAA) Membengkak Sepanjang 2025, Masih Layak Diselamatkan?

Manajemen Garuda menyebutkan bahwa momen keluarnya GIAA dari papan pemantauan khusus menjadi momen penting untuk memperbaiki persepsi pasar.

Harga Batubara Melonjak, Tapi Pengusaha Dalam Negeri Belum Bisa Pesta-Pora
| Minggu, 29 Maret 2026 | 09:00 WIB

Harga Batubara Melonjak, Tapi Pengusaha Dalam Negeri Belum Bisa Pesta-Pora

Kenaikan harga minyak membebani biaya operasional perusahaan karena biaya bahan bakar mencakup sekitar 25%-35% dari biaya operasional perusahaan.

Perluas 5G dan Perkuat Segmen Enterprise, Begini Rekomendasi Saham EXCL
| Minggu, 29 Maret 2026 | 08:00 WIB

Perluas 5G dan Perkuat Segmen Enterprise, Begini Rekomendasi Saham EXCL

Dari sisi memperluas layanan, nantinya seluruh infrastruktur BTS 4G milik EXCL juga akan dilengkapi dengan teknologi 5G.

Sahamnya Terus Koreksi, Portofolio Investor Institusi Asing di Saham BREN Merugi
| Minggu, 29 Maret 2026 | 07:00 WIB

Sahamnya Terus Koreksi, Portofolio Investor Institusi Asing di Saham BREN Merugi

Secara teknikal, posisi pergerakan BREN saat ini masih berada di fase down trend-nya dengan tekanan jual dan volume yang tidak begitu besar.

Mencari Jalan Agar Botol Yakult Bisa Kembali Pulang
| Minggu, 29 Maret 2026 | 06:51 WIB

Mencari Jalan Agar Botol Yakult Bisa Kembali Pulang

Untuk mengurangi emisi karbon, PT Yakult Indonesia Persada memasang PLTS atap di dua unit pabriknya. Perusahaan juga men

 
Juragan Bioskop Berburu Penonton ke Kota-Kota Kecil
| Minggu, 29 Maret 2026 | 06:48 WIB

Juragan Bioskop Berburu Penonton ke Kota-Kota Kecil

Pengelola bioskop semakin masif mengembangkan layar di kota tier dua dan tier tiga. Mereka melirik peluang pertumbuhan.

Mencuil Cuan dari Sepotong Roti Gandum
| Minggu, 29 Maret 2026 | 06:44 WIB

Mencuil Cuan dari Sepotong Roti Gandum

Tren gaya hidup sehat mendorong lonjakan permintaan roti gandum, yang membuka peluang bagi pelaku usaha meraup penjualan dari roti gandum.

 
APBN di Persimpangan
| Minggu, 29 Maret 2026 | 06:40 WIB

APBN di Persimpangan

​Tekanan global dan ketidakpastian geopolitik, fluktuasi harga energi, hingga perlambatan ekonomi membuat ruang gerak fiskal semakin terbatas.

Saatnya Investor Melakukan Diversifikasi Sektor Saham
| Minggu, 29 Maret 2026 | 04:50 WIB

Saatnya Investor Melakukan Diversifikasi Sektor Saham

Diversifikasi tidak hanya berlaku pada saham, bisa dikombinasikan dengan aset-aset lain, seperti surat utang dan deposito.

66 Negara WTO Kompak Sahkan Aturan Main E-Commerce, Pangkas Kerugian US$ 159 Miliar
| Sabtu, 28 Maret 2026 | 22:17 WIB

66 Negara WTO Kompak Sahkan Aturan Main E-Commerce, Pangkas Kerugian US$ 159 Miliar

66 anggota WTO resmi adopsi aturan perdagangan digital pertama. Riset WTO & OECD ungkap potensi US$159 miliar hilang tanpa regulasi. 

INDEKS BERITA

Terpopuler