Asyik, Premi Asuransi Ikan Lele Sebagian Dibantu Pemerintah

Jumat, 02 Agustus 2019 | 07:14 WIB
Asyik, Premi Asuransi Ikan Lele Sebagian Dibantu Pemerintah
[]
Reporter: Lidya Yuniartha | Editor: Tedy Gumilar

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menambah bantuan pembayaran premi Asuransi Perikanan bagi Pembudidaya Ikan Kecil (APPIK).

Pada tahun ini, Lele menjadi salah satu komoditas yang ditambahkan dalam program APPIK ini.

Sebelumnya, komoditas yang diikutkan dalam asuransi perikanan tersebut antara lain usaha pembesaran udang, bandeng, nila, patin juga usaha polikultur.

Langkah ini sebagai upaya untuk melindungi petani pembudidaya ikan. 

Dengan pertambahan komoditas ini, Direktur Jenderal Perikanan Budidaya KKP Slamet Soebjakto pun menargetkan, luas lahan perikanan yang terlindungi asuransi akan meningkat.

Dia menargetkan terdapat 20.000 hektar (ha) lahan perikanan yang akan terjangkau asuransi hingga tahun ini.

"Tahun ini sudah akan mencapai 20.000 ha, karena komoditasnya juga bertambah anggarannya juga bertambah. Ini akan terus meningkat karena pembudidaya di Indonesia itu banyak dan luas," tutur Slamet, Kamis (1/8).

Berdasarkan data KKP, sejak 2017 hingga 2018, bantuan premi APPIK telah terealisasi untuk 8.918 pembudidaya ikan di 22 provinsi dengan total luas lahan sebesar 13.520,67 ha.

Bila diperinci, pada 2017 APPIK telah terealisasi untuk 2.004 orang pembudidaya ikan dengan total luas lahan yang diasuransikan 3.300 ha.

Sementara di 2018 kegiatan APPIK telah direalisasikan untuk 6.914 orang pembudidaya ikan kecil dengan total luas lahan yaitu 10.220,67 ha.

Slamet berharap ke depan komoditas ikan lainnya bisa masuk dalam program asuransi ini.

Bagikan

Berita Terbaru

Iuran OJK Dikaji Dihapus dalam Revisi UU P2SK
| Kamis, 09 April 2026 | 06:55 WIB

Iuran OJK Dikaji Dihapus dalam Revisi UU P2SK

​DPR mengusulkan OJK tak lagi memungut iuran dari bank dan asuransi, berpotensi mengurangi beban biaya perbankan hingga 0,8% suku bunga kredit.

Bank Siap Masuk Repo Valas Berbasis SVBI dan SUVBI Bila Butuh Likuiditas
| Kamis, 09 April 2026 | 06:50 WIB

Bank Siap Masuk Repo Valas Berbasis SVBI dan SUVBI Bila Butuh Likuiditas

Bank sambut repo valas berbasis SVBI dan SUVBI yang diluncurkan BI sejak akhir Maret lalu sebagai alternatif baru mengelola likuiditas valas

Pengumuman FTSE Jadi Angin Segar Sesaat, Dana Asing Berpeluang Kembali Masuk
| Kamis, 09 April 2026 | 06:43 WIB

Pengumuman FTSE Jadi Angin Segar Sesaat, Dana Asing Berpeluang Kembali Masuk

FTSE Russell pertahankan status pasar modal Indonesia, memicu sentimen positif. Potensi aliran dana asing ke BBCA, BMRI, TLKM. Cek detailnya!

Pebisnis Rem Ekspansi, Kredit Modal Kerja Seret
| Kamis, 09 April 2026 | 06:30 WIB

Pebisnis Rem Ekspansi, Kredit Modal Kerja Seret

​Pertumbuhan kredit modal kerja perbankan tengah melambat, sinyal dunia usaha belum percaya diri melakukan ekspansi.

Ruang Ekspansi KPR Dinilai Masih Besar
| Kamis, 09 April 2026 | 06:25 WIB

Ruang Ekspansi KPR Dinilai Masih Besar

​Pertumbuhan KPR perbankan melambat di awal 2026, namun bank tetap optimistis ekspansi masih terbuka lebar.

Ekosistem
| Kamis, 09 April 2026 | 06:11 WIB

Ekosistem

Membangun instalasi baterai di pedesaan membutuhkan modal yang tinggi terkait stabilitas daya listrik desa.

Menyelamatkan Marwah MBG
| Kamis, 09 April 2026 | 06:05 WIB

Menyelamatkan Marwah MBG

Jika diperbaiki dengan serius, program MBG dapat menjadi fondasi kuat pembangunan manusia Indonesia.

BPOM Izinkan Penggunaan Vaksin Campak Dewasa
| Kamis, 09 April 2026 | 05:35 WIB

BPOM Izinkan Penggunaan Vaksin Campak Dewasa

Langkah BPOM tidak lepas dari lonjakan kasus campak yang sempat memicu kejadian luar biasa (KLB) di berbagai daerah.

Grab Diminta Segera Bangun Pusat Data
| Kamis, 09 April 2026 | 05:35 WIB

Grab Diminta Segera Bangun Pusat Data

Grab sudah menjadikan Indonesia sebagai basis serta pusat kegiatan bisnis dari perusahaan asal Singapura tersebut.

Prabowo Meminta Bahlil  Cabut IUP di Hutan Lindung
| Kamis, 09 April 2026 | 05:20 WIB

Prabowo Meminta Bahlil Cabut IUP di Hutan Lindung

Prabowo memerintahkan Menteri Bahlil untuk segera mencabut izin seluruh tambang ilegal tersebut dalam waktu satu minggu ke depan.

INDEKS BERITA

Terpopuler