Bagian dari Fasilitas Kredit ke Srilangka, India Mulai Memasok Beras

Sabtu, 02 April 2022 | 16:26 WIB
Bagian dari Fasilitas Kredit ke Srilangka, India Mulai Memasok Beras
[ILUSTRASI. Lahan pertanian di India. Sumber Foto : pixabay.com]
Reporter: Sumber: Reuters | Editor: Thomas Hadiwinata

KONTAN.CO.ID - MUMBAI/KOLOMBO. India mulai menaikkan 40.000 ton beras ke kapal untuk segera dikirimkan ke Sri Lanka. Ini merupakan bantuan pangan besar pertama sejak Kolombo mendapatkan kredit dari New Delhi, demikian penuturan dua pejabat kepada Reuters, Sabtu.

Negara kepulauan di Samudra Hindia yang berpenduduk 22 juta orang itu tengah berjuang untuk membayar impor berbagai barang penting dengan mncari bantuan dari pemberi pinjaman global. Nilai tukar uang Srilangka mengalami devaluasi seiring dengan penurunan cadangan devisa negeri itu hingga 70% dalam dua tahun terakhir. 

Pengiriman bahan pokok itu terjadi sebelum festival utama di Sri Lanka.

Baca Juga: Peringatan China: Efek Sanksi atas Rusia Bisa Mengarah ke Perang Mata Uang dan Dagang

Stok bahan bakar yang terbatas, harga pangan yang meroket memicu aksi protes. Situasi semacam itu mengiringi upaya Pemerintah Sri Lanka untuk bernegosiasi dengan Dana Moneter Internasional (IMF). Dunia kini mencemaskan kemampuan negeri itu untuk melunasi utang luar negerinya. 

India, pengekspor beras terbesar di dunia, bulan lalu setuju untuk memberikan kredit hingga US$ 1 miliar ke Srilangka untuk membantu meringankan kekurangan barang-barang penting, seperti bahan bakar, makanan dan obat-obatan, yang melumpuhkan Srilangka. 

Pengiriman beras dapat membantu Kolombo menurunkan harga beras, yang meningkat dua kali lipat dalam setahun, menambah bahan bakar kerusuhan.

"Pemuatan beras telah dimulai di pelabuhan selatan," kata B.V. Krishna Rao, direktur pelaksana Pattabhi Agro Foods, yang memasok beras ke Sri Lanka State Trading (General) Corp di bawah Perjanjian Fasilitas Kredit India. "Kami pertama kali memuat kontainer untuk pengiriman cepat dan pemuatan kapal akan dimulai dalam beberapa hari."

Presiden Sri Lanka Gotabaya Rajapaksa mengumumkan keadaan darurat publik nasional pada Jumat malam menyusul protes keras atas krisis ekonomi terburuk negara itu dalam beberapa dekade. 

Beras India akan tersedia sebelum permintaan melonjak untuk festival Tahun Baru pertengahan April di Sri Lanka, kata seorang dealer yang berbasis di Mumbai dengan sebuah perusahaan perdagangan global. "Saat ini, hanya India yang bisa mengirimkan beras dengan cepat. Negara lain perlu berminggu-minggu, India dapat mengirimkan dalam beberapa hari," kata dealer.

Baca Juga: Negara Eropa Isyaratkan Akan Kompak Menolak Tuntutan Membayar Gas dalam Rubel

Dukungan India datang setelah pemerintahan sebelumnya yang dipimpin oleh keluarga Rajapaksa telah menarik Sri Lanka lebih dekat ke China selama dekade terakhir, yang menyebabkan kegelisahan di New Delhi.

Pengiriman 40.000 ton itu merupakan bagian dari 300.000 ton yang akan dipasok India ke Sri Lanka dalam beberapa bulan ke depan, kata Rao.

Sri Lanka telah menjadi pengimpor beras bersih karena produksinya turun setelah Kolombo melarang semua pupuk kimia pada tahun 2021, sebuah langkah yang kemudian dibalik.

Pedagang India kemungkinan akan mulai mengirimkan komoditas penting lainnya seperti gula dan gandum dalam beberapa minggu mendatang, kata dealer tersebut.

Bagikan

Berita Terbaru

Indonesia Sepakati Kerjasama Maritim dengan Inggris
| Kamis, 22 Januari 2026 | 05:10 WIB

Indonesia Sepakati Kerjasama Maritim dengan Inggris

Kerajaan Inggris bakal terlibat dalam pengadaan sebanyak 1.500 kapal yang diperuntukkan bagi nelayan Indonesia.

Target Masih Berat Meski Domestik Dinilai Kuat
| Kamis, 22 Januari 2026 | 05:10 WIB

Target Masih Berat Meski Domestik Dinilai Kuat

Bank Indonesia meramal pertumbuhan ekonomi kuartal IV-2025 dan kuartal I-2026 lebih tinggi          

Guyuran Beras SPHP Demi Meredam Harga
| Kamis, 22 Januari 2026 | 05:05 WIB

Guyuran Beras SPHP Demi Meredam Harga

Perum Bulog sudah menyiapkan beras untuk program SPHP (Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan) sebanyak 1,5 juta ton.

Korporasi Kena Gugatan dan Pencabutan Izin Usaha
| Kamis, 22 Januari 2026 | 05:00 WIB

Korporasi Kena Gugatan dan Pencabutan Izin Usaha

Pemerintah sedang melakukan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) untuk menentukan status lahan efek pencabutan izin usaha.​

Independensi Bank Sentral, Masihkah Perlu?
| Kamis, 22 Januari 2026 | 04:46 WIB

Independensi Bank Sentral, Masihkah Perlu?

Jika independensi dipahami sebagai praktik institusional, maka ukuran kedewasaan bank sentral tidak terletak pada kemurnian figur. 

IHSG Anjlok Parah, Intip Peluang dan Rekomendasi Saham Untuk Kamis (22/1)
| Kamis, 22 Januari 2026 | 04:45 WIB

IHSG Anjlok Parah, Intip Peluang dan Rekomendasi Saham Untuk Kamis (22/1)

IHSG masih tercatat naik 0,69% dalam lima hari perdagangan terakhir. Sedangkan sejak awal tahun, IHSG menguat 4,20%.

Leasing Tetap Rajin Merilis Obligasi Meski Pasar Sepi
| Kamis, 22 Januari 2026 | 04:35 WIB

Leasing Tetap Rajin Merilis Obligasi Meski Pasar Sepi

Perusahaan pembiayaan menerbitkan obligasi sebesar Rp 37,98 triliun sepanjang Januari hingga November 2025.

Blue Bird (BIRD) Membidik Pelanggan Generasi Muda
| Kamis, 22 Januari 2026 | 04:20 WIB

Blue Bird (BIRD) Membidik Pelanggan Generasi Muda

Untuk membidik segmen pelanggan ini, BIRD melakukan kolaborasi dengan intellectual property (IP) lokal Tahilalats

Jurus Bank Indonesia Redam Tekanan Rupiah
| Kamis, 22 Januari 2026 | 04:20 WIB

Jurus Bank Indonesia Redam Tekanan Rupiah

BI siap intervensi volatilitas nilai tukar rupiah menggunakan cadangan devisa                       

Pebisnis Waswas Nilai Tukar Rupiah Semakin Terpuruk
| Kamis, 22 Januari 2026 | 04:10 WIB

Pebisnis Waswas Nilai Tukar Rupiah Semakin Terpuruk

Pada perdagangan Rabu (21/1), kurs dolar AS senilai Rp 16.963, jauh melampaui asumsi yang tertera di APBN sebesar Rp 16.500 per dolar AS.

INDEKS BERITA

Terpopuler