KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Payung hukum pemutihan kredit macet usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) telah diteken Presiden Prabowo Subianto, awal pekan lalu. Aturan ini tak hanya berlaku untuk kredit bank dan lembaga jasa keuangan non bank BUMN, tetapi juga terhadap kredit yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau piutang negara.
Berdasarkan PP Nomor 47 Tahun 2024, penghapustagihan piutang negara ini terbagi dua, yakni penghapusan secara bersyarat dan penghapusan secara mutlak.
Ini Artikel Spesial
Agar bisa lanjut membaca sampai tuntas artikel ini, pastikan Anda sudah berlangganan atau membeli artikel ini.
Sudah berlangganan? MasukBerlangganan
Hanya dengan 20rb/bulan Anda bisa mendapatkan berita serta analisis ekonomi bisnis dan investasi pilihan
Kontan Digital Premium Access
Business Insight, Epaper Harian + Tabloid, Arsip Epaper 30 Hari
Rp 120.000
Berlangganan dengan Google
Gratis uji coba 7 hari pertama. Anda dapat menggunakan akun Google sebagai metode pembayaran.