Belanja Barang hingga Modal Diblokir

Selasa, 13 Februari 2024 | 09:17 WIB
Belanja Barang hingga Modal Diblokir
[ILUSTRASI. Pemberi dan penerima uang rupiah.]
Reporter: Dendi Siswanto, Siti Masitoh | Editor: Adinda Ade Mustami

KONTAN.CO.ID-JAKARTA. Pemerintah kembali melaksanakan kebijakan automatic adjustment atau pencadangan belanja kementerian dan lembaga (K/L) yang diblokir sementara pada pagu belanja K/L tahun anggaran 2024. Kebijakan ini sesuai arahan Presiden Joko Widodo dengan mempertimbangkan kondisi geopolitik global.

Kebijakan tersebut tertuang dalam Surat Menteri Keuangan Nomor S-1082/MK.02/2023. Kebijakan automatic adjustment belanja K/L tahun anggaran 2024 ini ditetapkan sebesar Rp 50,14 triliun yang bersumber dari rupiah murni.

Ini Artikel Spesial
Agar bisa lanjut membaca sampai tuntas artikel ini, pastikan Anda sudah berlangganan.
Sudah Berlangganan? Masuk
Berlangganan dengan Google
Gratis uji coba 7 hari pertama dan gunakan akun Google sebagai metode pembayaran.
Business Insight
Artikel pilihan editor Kontan yang menyajikan analisis mendalam, didukung data dan investigasi.
Kontan Digital Premium Access
Paket bundling Kontan berisi Business Insight, e-paper harian dan tabloid serta arsip e-paper selama 30 hari.
Masuk untuk Melanjutkan Proses Berlangganan
Bagikan

Berita Terbaru

Dua Luka Lama Membebani Portofolio TLKM
| Kamis, 06 November 2025 | 05:22 WIB

Dua Luka Lama Membebani Portofolio TLKM

Kasus pailitnya TELE menambah daftar buruknya pengelolaan PT Telkom Indonesia Tbk (TLKM) di masa lalu

Ciputra Development (CTRA) Berharap Bisa Meraih Prapenjualan Rp 10 Triliun
| Kamis, 06 November 2025 | 05:20 WIB

Ciputra Development (CTRA) Berharap Bisa Meraih Prapenjualan Rp 10 Triliun

Manajemen CTRA mengakui penjualan properti pada tahun ini belum sekuat periode sebelumnya seiring kondisi pasar yang masih berhati-hati.

Jatah Preman Bikin Gubernur Riau Terciduk KPK
| Kamis, 06 November 2025 | 05:15 WIB

Jatah Preman Bikin Gubernur Riau Terciduk KPK

OTT Gubernur Riau oleh KPK terkait permintaan fee yang biasa disebut jatah preman saat menggelembungkan anggaran. 

Parlemen Menilai BPKH Belum Optimal Mengelola Dana Haji
| Kamis, 06 November 2025 | 05:05 WIB

Parlemen Menilai BPKH Belum Optimal Mengelola Dana Haji

Parlemen tengah membahas revisi Undang-Undang Nomor 34 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji.

Ekonomi Rentan, Asuransi Umum Hindari Bisnis Berisiko Tinggi
| Kamis, 06 November 2025 | 04:50 WIB

Ekonomi Rentan, Asuransi Umum Hindari Bisnis Berisiko Tinggi

Meski kenaikan premi terbilang tak terlalu tinggi, namun pelaku industri berhasil menekan rasio klaim menjadi 36% dari 44,2% di akhir tahun 2024.

Proses Pengadaan Tanpa Pembelajaran
| Kamis, 06 November 2025 | 04:48 WIB

Proses Pengadaan Tanpa Pembelajaran

Anak usaha hampir tak punya ruang untuk menolak proyek yang ditetapkan induk, terutama ketika mayoritas portofolionya bergantung pada induk.

Rebalancing MSCI dan Kinerja Emiten Mendongkrak IHSG, Intip Prediksi Hari Ini (6/11)
| Kamis, 06 November 2025 | 04:45 WIB

Rebalancing MSCI dan Kinerja Emiten Mendongkrak IHSG, Intip Prediksi Hari Ini (6/11)

Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) menguat 76,.61 poin atau 0,93% menjadi 8.318,53 pada perdagangan di Bursa Efek Indonesia (BEI), Rabu (5/11).

Aspirasi Hidup Indonesia (ACES) Ekspansi Gerai ke Luar Jawa
| Kamis, 06 November 2025 | 04:20 WIB

Aspirasi Hidup Indonesia (ACES) Ekspansi Gerai ke Luar Jawa

Untuk mendukung ekspansi tersebut, dana belanja modal atau capital expenditure (capex) sebesar Rp 200 miliar hingga Rp 300 miliar disiapkan.

Multifinance Milik Bank Jaga Daya Saing Berkat Dukungan Induk
| Kamis, 06 November 2025 | 04:15 WIB

Multifinance Milik Bank Jaga Daya Saing Berkat Dukungan Induk

Dalam kondisi ekonomi sulit, sejumlah perusahaan pembiayaan bisa lebih beruntung karena dimiliki perbankan sebagai induk usaha.

Bisnis Kawasan Industri Butuh Investasi Baru
| Kamis, 06 November 2025 | 04:10 WIB

Bisnis Kawasan Industri Butuh Investasi Baru

Ketidakpastian pasar global dan tantangan politik dan perekonomian nasional turut mewarnai pencapaian kinerja emiten kawasan industri.

INDEKS BERITA

Terpopuler