Belanja Negara Per April Mengalir Deras Melalui Program Bantuan Sosial

Senin, 27 Mei 2019 | 08:54 WIB
Belanja Negara Per April Mengalir Deras Melalui Program Bantuan Sosial
[]
Reporter: Adinda Ade Mustami, Benedicta Prima | Editor: Thomas Hadiwinata

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Untuk mempercepat perputaran roda ekonomi, pemerintah menggencarkan belanja.  Berdasarkan pemantauan Kementerian Keuangan, realisasi belanja kementerian atau lembaga pemerintah (K/L) hingga April 2019 lebih tinggi dibanding realisasi di periode sama tahun lalu.

Realisasi belanja Kementerian dan Lembaga hingga akhir April 2019 mencapai Rp 201,1 triliun atau 23,5% dari target. Realisasi tersebut secara tahunan year on year (yoy) tumbuh 21,2%. Pada periode sama pada tahun sebelumnya, realisasi belanja K/L hanya Rp 165,9 triliun atau 19,6% dari target.

Realisasi belanja tersebut didominasi oleh 15 instansi dengan anggaran terbesar. Misalnya belanja di Kementerian Sosial (Kemsos) yang merealisasikan sebagian Program Keluarga Harapan (PKH) dan bantuan pangan non tunai.

"Faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat penyerapan belanja K/L antara lain kelanjutan kebijakan percepatan kegiatan melalui lelang dini dan percepatan penyaluran belanja bantuan sosial seperti program keluarga harapan (PKH), bidik misi, dan Program Bantuan Iuran (PBI) untuk mendukung keberlangsungan program Jaminan Kesehatan Nasional," terang Menteri Keuangan Sri Mulyani, pekan lalu.

Walhasil, kementerian yang memiliki anggaran Bansos mencatatkan penyerapan belanja yang besar. Misalnya Kementerian Sosial (Kemsos), Kementerian Kesehatan (Kemkes), dan Kementerian Agama (Kemnag).

Efek THR 

Peneliti Institute for Development of Economic and Finance (Indef) Bhima Yudhistira Adhinegara memperkirakan, realisasi belanja instansi pemerintah bakal naik lagi pada kuartal II-2019. Ini mendorong peningkatan belanja pemerintah pusat dan belanja negara secara keseluruhan.

Hal tersebut terutama karena adanya pencairan Tunjangan Hari Raya (THR) dan gaji ke-13. "Ini akan meningkatkan belanja pegawai," kata Bhima kepada KONTAN, Minggu (26/5).

Selain itu, belanja bantuan sosial (bansos) juga akan meningkat masih didorong oleh faktor politik. Dari sisi belanja non K/L, Bhima memperkirakan ada kenaikan belanja subsidi energi.

Kenaikan ini sejalan dengan meningkatnya konsumsi BBM untuk persiapan arus mudik Lebaran. Lalu, belanja pembayaran bunga utang tahun ini semakin tinggi seiring tekanan suku bunga dan besarnya pembiayaan utang pemerintah pusat.

Bhima memperkirakan, pengeluaran belanja pemerintah pada kuartal kedua tahun ini akan tumbuh di kisaran 5,1%–5,3% yoy. "Namun ini belum mampu menopang keseluruhan ekonomi karena kontribusinya hanya 7%–9% terhadap PDB," tambah Bhima.

Bagikan

Berita Terbaru

Soal Batas Maksimum Saham bagi Asuransi
| Jumat, 06 Februari 2026 | 04:12 WIB

Soal Batas Maksimum Saham bagi Asuransi

Peningkatan batas investasi saham bagi dana pensiun dan asuransi hingga 20% per emiten perlu dipandang secara hati-hati.

Ekonomi Indonesia Tumbuh 5,11% Ditopang Industri Pengolahan & Jasa, Tambang Pemberat
| Kamis, 05 Februari 2026 | 13:56 WIB

Ekonomi Indonesia Tumbuh 5,11% Ditopang Industri Pengolahan & Jasa, Tambang Pemberat

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat ekonomi Indonesia tumbuh 5,11% secara tahunan, meningkat dibandingkan pertumbuhan 2024 yang sebesar 5,03%.

Tertekan Aturan Impor Pakan, Saham Poultry Masih Layak Diperhatikan
| Kamis, 05 Februari 2026 | 13:55 WIB

Tertekan Aturan Impor Pakan, Saham Poultry Masih Layak Diperhatikan

Perubahan aturan impor bahan baku pakan ternak, berpotensi memberi tekanan jangka pendek pada margin industri perunggasan.

Hai MSCI, Upaya Pembenahan di BEI Tak Menyentuh Persoalan Krusial nan Kontroversial
| Kamis, 05 Februari 2026 | 10:17 WIB

Hai MSCI, Upaya Pembenahan di BEI Tak Menyentuh Persoalan Krusial nan Kontroversial

UMA, suspensi, dan PPK tidak pernah disertai penjelasan substantif mengenai jenis anomali, tingkat risiko, atau parameter yang dilanggar.

Jika Kenaikan Free Float 15% Diterapkan, Ada 267 Emiten Tak Bisa Penuhi Ketentuan
| Kamis, 05 Februari 2026 | 10:02 WIB

Jika Kenaikan Free Float 15% Diterapkan, Ada 267 Emiten Tak Bisa Penuhi Ketentuan

BEI menegaskan, jika kenaikan free float 15% diterapkan, ada 267 emiten yang belum bisa memenuhi ketentuan.​

Investor Mulai Melirik Saham Berbasis Fundamental
| Kamis, 05 Februari 2026 | 09:49 WIB

Investor Mulai Melirik Saham Berbasis Fundamental

Prospek emiten penghuni indeks LQ45 dinilai cukup positif seiring meningkatnya minat investor terhadap saham-saham berfundamental kuat.

Ada Peringatan dari Bank Dunia, Simak Proyeksi Kurs Rupiah Hari Ini, Kamis (5/2)
| Kamis, 05 Februari 2026 | 09:35 WIB

Ada Peringatan dari Bank Dunia, Simak Proyeksi Kurs Rupiah Hari Ini, Kamis (5/2)

Bank Dunia yang menilai, Indonesia berisiko sulit keluar dari jebakan negara berpendapatan menengah (middle income trap).

Harga Minyak Mentah Naik, Emiten Siap Pacu Kinerja
| Kamis, 05 Februari 2026 | 09:27 WIB

Harga Minyak Mentah Naik, Emiten Siap Pacu Kinerja

Dalam sebulan terakhir, harga minyak mentah jenis WTI dan Brent melejit hampir 10%. Ini jadi sentimen positif bagi prospek kinerja emiten migas.

Penjualan Emas Tahun 2025 Turun, Kinerja Aneka Tambang (ANTM) Tertolong Bisnis Nikel
| Kamis, 05 Februari 2026 | 09:20 WIB

Penjualan Emas Tahun 2025 Turun, Kinerja Aneka Tambang (ANTM) Tertolong Bisnis Nikel

Kendati volume produksi dan penjualan emas merosot pada 2025, segmen nikel dan bauksit PT Aneka Tambang Tbk (ANTM) mengalami pertumbuhan tinggi. 

Alokasikan Total Dana Jumbo, Empat Emiten Prajogo Menggelar Buyback Saham
| Kamis, 05 Februari 2026 | 09:10 WIB

Alokasikan Total Dana Jumbo, Empat Emiten Prajogo Menggelar Buyback Saham

Dari keempat emiten Grup Barito tersebut, TPIA dan BREN mengalokasikan dana paling jumbo untuk buyback saham, yakni masing-masing Rp 2 triliun.

INDEKS BERITA