Belanja Negara Per April Mengalir Deras Melalui Program Bantuan Sosial

Senin, 27 Mei 2019 | 08:54 WIB
Belanja Negara Per April Mengalir Deras Melalui Program Bantuan Sosial
[]
Reporter: Adinda Ade Mustami, Benedicta Prima | Editor: Thomas Hadiwinata

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Untuk mempercepat perputaran roda ekonomi, pemerintah menggencarkan belanja.  Berdasarkan pemantauan Kementerian Keuangan, realisasi belanja kementerian atau lembaga pemerintah (K/L) hingga April 2019 lebih tinggi dibanding realisasi di periode sama tahun lalu.

Realisasi belanja Kementerian dan Lembaga hingga akhir April 2019 mencapai Rp 201,1 triliun atau 23,5% dari target. Realisasi tersebut secara tahunan year on year (yoy) tumbuh 21,2%. Pada periode sama pada tahun sebelumnya, realisasi belanja K/L hanya Rp 165,9 triliun atau 19,6% dari target.

Realisasi belanja tersebut didominasi oleh 15 instansi dengan anggaran terbesar. Misalnya belanja di Kementerian Sosial (Kemsos) yang merealisasikan sebagian Program Keluarga Harapan (PKH) dan bantuan pangan non tunai.

"Faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat penyerapan belanja K/L antara lain kelanjutan kebijakan percepatan kegiatan melalui lelang dini dan percepatan penyaluran belanja bantuan sosial seperti program keluarga harapan (PKH), bidik misi, dan Program Bantuan Iuran (PBI) untuk mendukung keberlangsungan program Jaminan Kesehatan Nasional," terang Menteri Keuangan Sri Mulyani, pekan lalu.

Walhasil, kementerian yang memiliki anggaran Bansos mencatatkan penyerapan belanja yang besar. Misalnya Kementerian Sosial (Kemsos), Kementerian Kesehatan (Kemkes), dan Kementerian Agama (Kemnag).

Efek THR 

Peneliti Institute for Development of Economic and Finance (Indef) Bhima Yudhistira Adhinegara memperkirakan, realisasi belanja instansi pemerintah bakal naik lagi pada kuartal II-2019. Ini mendorong peningkatan belanja pemerintah pusat dan belanja negara secara keseluruhan.

Hal tersebut terutama karena adanya pencairan Tunjangan Hari Raya (THR) dan gaji ke-13. "Ini akan meningkatkan belanja pegawai," kata Bhima kepada KONTAN, Minggu (26/5).

Selain itu, belanja bantuan sosial (bansos) juga akan meningkat masih didorong oleh faktor politik. Dari sisi belanja non K/L, Bhima memperkirakan ada kenaikan belanja subsidi energi.

Kenaikan ini sejalan dengan meningkatnya konsumsi BBM untuk persiapan arus mudik Lebaran. Lalu, belanja pembayaran bunga utang tahun ini semakin tinggi seiring tekanan suku bunga dan besarnya pembiayaan utang pemerintah pusat.

Bhima memperkirakan, pengeluaran belanja pemerintah pada kuartal kedua tahun ini akan tumbuh di kisaran 5,1%–5,3% yoy. "Namun ini belum mampu menopang keseluruhan ekonomi karena kontribusinya hanya 7%–9% terhadap PDB," tambah Bhima.

Bagikan

Berita Terbaru

Menkeu Evaluasi Ultimum Remedium
| Minggu, 11 Januari 2026 | 21:21 WIB

Menkeu Evaluasi Ultimum Remedium

Menteri Keuangan terkejut, aturan Ultimum Remedium cukai dianggap bisa jadi 'asuransi pelanggaran'.   

EXCL Rekor 10 Tahun Rp 4.310, Dividen Jumbo atau Risiko?
| Minggu, 11 Januari 2026 | 17:05 WIB

EXCL Rekor 10 Tahun Rp 4.310, Dividen Jumbo atau Risiko?

Saham EXCL cetak rekor didorong ekspektasi dividen spesial dari penjualan MORA Rp 1,87 triliun. Analis mayoritas buy, tapi J.P. Morgan underweight

Nusa Raya Cipta (NRCA) Rebound 4,2% ke Rp 1.365, Pantau Support Rp 1.210
| Minggu, 11 Januari 2026 | 16:29 WIB

Nusa Raya Cipta (NRCA) Rebound 4,2% ke Rp 1.365, Pantau Support Rp 1.210

Saham NRCA koreksi tajam 10,88% ke bawah support Rp 1.420, rebound 4,2% ke Rp 1.365. Analis RHB & Maybank: wait & see di Rp 1.210.

Butuh Duit, Penghimpunan Dana Korporat Terus Melesat
| Minggu, 11 Januari 2026 | 08:18 WIB

Butuh Duit, Penghimpunan Dana Korporat Terus Melesat

Penghimpunan dana korporasi di pasar modal menunjukkan tren positif dan di atas target yang dipatok Rp 220 triliun.

Meminjam Istilah Trump, Industri Reksadana Jalani Tremendous Year di Tahun 2025
| Minggu, 11 Januari 2026 | 08:02 WIB

Meminjam Istilah Trump, Industri Reksadana Jalani Tremendous Year di Tahun 2025

Memiliki reksadana, selain mendapat imbal hasil, dapat digunakan sebagai aset jaminan ketika investor membutuhkan pendanaan. 

Sah, OJK Berikan Izin Bursa Kripto Kedua, ICEX Siap Beroperasi
| Minggu, 11 Januari 2026 | 07:51 WIB

Sah, OJK Berikan Izin Bursa Kripto Kedua, ICEX Siap Beroperasi

OJK membuka ruang bagi terbentuknya struktur pasar aset kripto yang lebih kompetitif dan tidak bertumpu pada satu pelaku usaha.

Upaya Mendongkrak Kinerja, Bukit Asam (PTBA) Garap Proyek Hilirisasi
| Minggu, 11 Januari 2026 | 07:40 WIB

Upaya Mendongkrak Kinerja, Bukit Asam (PTBA) Garap Proyek Hilirisasi

Jika proyek DME mulai direalisasikan pada awal 2026, ini bisa membebani arus kas jangka pendek PTBA. 

Pemprov Jakarta Akan Bongkar Tiang Monorel, Margin ADHI Berpotensi Tergerus
| Minggu, 11 Januari 2026 | 07:31 WIB

Pemprov Jakarta Akan Bongkar Tiang Monorel, Margin ADHI Berpotensi Tergerus

Namun, nilai aset tiang monorel ini menyusut dari awal sebesar Rp 132,05 miliar menjadi Rp 79,3 miliar dan Rp 73,01 miliar per 30 September 2025. 

Menimbang Investasi Valas dalam Portofolio Pribadi
| Minggu, 11 Januari 2026 | 07:00 WIB

Menimbang Investasi Valas dalam Portofolio Pribadi

Ada banyak jenis investasi valas yang bisa jadi pilihan. Simak untuk apa tujuan investasi valas serta menentukan mata uang yang tepat.​

Strategi SMBC Indonesia Mendorong Transisi Ekonomi Hijau Melalui Pembiayaan
| Minggu, 11 Januari 2026 | 06:35 WIB

Strategi SMBC Indonesia Mendorong Transisi Ekonomi Hijau Melalui Pembiayaan

Perbankan tak hanya penopang modal usaha, juga penentu praktik bisnis yang berkelanjutan. Apa saja yang dilakukan perbankan untuk keberlanjutan?

INDEKS BERITA

Terpopuler