Belanja Negara Per April Mengalir Deras Melalui Program Bantuan Sosial

Senin, 27 Mei 2019 | 08:54 WIB
Belanja Negara Per April Mengalir Deras Melalui Program Bantuan Sosial
[]
Reporter: Adinda Ade Mustami, Benedicta Prima | Editor: Thomas Hadiwinata

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Untuk mempercepat perputaran roda ekonomi, pemerintah menggencarkan belanja.  Berdasarkan pemantauan Kementerian Keuangan, realisasi belanja kementerian atau lembaga pemerintah (K/L) hingga April 2019 lebih tinggi dibanding realisasi di periode sama tahun lalu.

Realisasi belanja Kementerian dan Lembaga hingga akhir April 2019 mencapai Rp 201,1 triliun atau 23,5% dari target. Realisasi tersebut secara tahunan year on year (yoy) tumbuh 21,2%. Pada periode sama pada tahun sebelumnya, realisasi belanja K/L hanya Rp 165,9 triliun atau 19,6% dari target.

Realisasi belanja tersebut didominasi oleh 15 instansi dengan anggaran terbesar. Misalnya belanja di Kementerian Sosial (Kemsos) yang merealisasikan sebagian Program Keluarga Harapan (PKH) dan bantuan pangan non tunai.

"Faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat penyerapan belanja K/L antara lain kelanjutan kebijakan percepatan kegiatan melalui lelang dini dan percepatan penyaluran belanja bantuan sosial seperti program keluarga harapan (PKH), bidik misi, dan Program Bantuan Iuran (PBI) untuk mendukung keberlangsungan program Jaminan Kesehatan Nasional," terang Menteri Keuangan Sri Mulyani, pekan lalu.

Walhasil, kementerian yang memiliki anggaran Bansos mencatatkan penyerapan belanja yang besar. Misalnya Kementerian Sosial (Kemsos), Kementerian Kesehatan (Kemkes), dan Kementerian Agama (Kemnag).

Efek THR 

Peneliti Institute for Development of Economic and Finance (Indef) Bhima Yudhistira Adhinegara memperkirakan, realisasi belanja instansi pemerintah bakal naik lagi pada kuartal II-2019. Ini mendorong peningkatan belanja pemerintah pusat dan belanja negara secara keseluruhan.

Hal tersebut terutama karena adanya pencairan Tunjangan Hari Raya (THR) dan gaji ke-13. "Ini akan meningkatkan belanja pegawai," kata Bhima kepada KONTAN, Minggu (26/5).

Selain itu, belanja bantuan sosial (bansos) juga akan meningkat masih didorong oleh faktor politik. Dari sisi belanja non K/L, Bhima memperkirakan ada kenaikan belanja subsidi energi.

Kenaikan ini sejalan dengan meningkatnya konsumsi BBM untuk persiapan arus mudik Lebaran. Lalu, belanja pembayaran bunga utang tahun ini semakin tinggi seiring tekanan suku bunga dan besarnya pembiayaan utang pemerintah pusat.

Bhima memperkirakan, pengeluaran belanja pemerintah pada kuartal kedua tahun ini akan tumbuh di kisaran 5,1%–5,3% yoy. "Namun ini belum mampu menopang keseluruhan ekonomi karena kontribusinya hanya 7%–9% terhadap PDB," tambah Bhima.

Bagikan

Berita Terbaru

WINS Optimalkan Pemulihan Permintaan Kapal dan Aktivitas Eksplorasi Energi
| Sabtu, 17 Januari 2026 | 12:00 WIB

WINS Optimalkan Pemulihan Permintaan Kapal dan Aktivitas Eksplorasi Energi

PT Wintermar Offshore Marine Tbk (WINS) melihat prospek industri pelayaran offshore tahun ini semakin membaik.

Suku Bunga Turun, Harga Bitcoin Bisa Cetak Rekor Lagi
| Sabtu, 17 Januari 2026 | 10:37 WIB

Suku Bunga Turun, Harga Bitcoin Bisa Cetak Rekor Lagi

Harga Bitcoin (BTC) sempat menembus US$ 97.000. Dalam sepekan, harga BTC mengakumulasi kenaikan 7,65%%.​

Kualitas Aset KUR Sejumlah Bank Terjaga di Level Baik
| Sabtu, 17 Januari 2026 | 10:13 WIB

Kualitas Aset KUR Sejumlah Bank Terjaga di Level Baik

KUR tidak hanya berfungsi sebagai pembiayaan, tetapi juga sebagai sarana pemberdayaan UMKM untuk memperkuat daya saing.

Rahasia Bos Krom Bank, Wisaksana Djawi Hindari Jebakan Return Investasi Tinggi
| Sabtu, 17 Januari 2026 | 09:16 WIB

Rahasia Bos Krom Bank, Wisaksana Djawi Hindari Jebakan Return Investasi Tinggi

Tanpa kesiapan mental dan pemahaman risiko, fluktuasi dan volatilitas harga bisa berujung pada kepanikan dan kerugian besar. 

Bonus atau Beban?
| Sabtu, 17 Januari 2026 | 06:10 WIB

Bonus atau Beban?

Bila pemerintah gagal menciptakan lapangan kerja yang memadai, tenaga kerja produktif tidak bisa jadi bonus demografi.

Perpres Transportasi Online Menunggu Aksi Merger GOTO dan Grab
| Sabtu, 17 Januari 2026 | 05:00 WIB

Perpres Transportasi Online Menunggu Aksi Merger GOTO dan Grab

Indikasi Peraturan Presiden soal transportasi online lebih condong menguntungkan para pengemudi online.

Rasio Pajak dan Cermin Keberanian Kekuasaan
| Sabtu, 17 Januari 2026 | 04:32 WIB

Rasio Pajak dan Cermin Keberanian Kekuasaan

Negara yang besar bukan negara yang pandai membuat target, melainkan negara yang berani menagih tanggung jawab dari yang paling mampu.

Dugaan Rekayasa dan Skema Ponzi DSI
| Sabtu, 17 Januari 2026 | 04:10 WIB

Dugaan Rekayasa dan Skema Ponzi DSI

DSI berhasil menghimpun dana masyarakat Rp 7,48 triliun. Dari jumlah tersebut, sekitar Rp 6,2 triliun sempat dibayarkan sebagai imbal hasil.

Ramadan Menekan Bisnis Gadai Emas
| Sabtu, 17 Januari 2026 | 04:00 WIB

Ramadan Menekan Bisnis Gadai Emas

Tekanan musiman masih membayangi gadai emas.                                                           

Saham Prajogo Pangestu Mayoritas Melempem di Awal 2026, Investor Lebih Selektif
| Jumat, 16 Januari 2026 | 11:00 WIB

Saham Prajogo Pangestu Mayoritas Melempem di Awal 2026, Investor Lebih Selektif

Saham afiliasi Prajogo Pangestu melemah di awal Januari 2026, Analisis menyebut kondisi ini dalam fase konsolidasi.

INDEKS BERITA

Terpopuler