Belanja Negara Per April Mengalir Deras Melalui Program Bantuan Sosial

Senin, 27 Mei 2019 | 08:54 WIB
Belanja Negara Per April Mengalir Deras Melalui Program Bantuan Sosial
[]
Reporter: Adinda Ade Mustami, Benedicta Prima | Editor: Thomas Hadiwinata

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Untuk mempercepat perputaran roda ekonomi, pemerintah menggencarkan belanja.  Berdasarkan pemantauan Kementerian Keuangan, realisasi belanja kementerian atau lembaga pemerintah (K/L) hingga April 2019 lebih tinggi dibanding realisasi di periode sama tahun lalu.

Realisasi belanja Kementerian dan Lembaga hingga akhir April 2019 mencapai Rp 201,1 triliun atau 23,5% dari target. Realisasi tersebut secara tahunan year on year (yoy) tumbuh 21,2%. Pada periode sama pada tahun sebelumnya, realisasi belanja K/L hanya Rp 165,9 triliun atau 19,6% dari target.

Realisasi belanja tersebut didominasi oleh 15 instansi dengan anggaran terbesar. Misalnya belanja di Kementerian Sosial (Kemsos) yang merealisasikan sebagian Program Keluarga Harapan (PKH) dan bantuan pangan non tunai.

"Faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat penyerapan belanja K/L antara lain kelanjutan kebijakan percepatan kegiatan melalui lelang dini dan percepatan penyaluran belanja bantuan sosial seperti program keluarga harapan (PKH), bidik misi, dan Program Bantuan Iuran (PBI) untuk mendukung keberlangsungan program Jaminan Kesehatan Nasional," terang Menteri Keuangan Sri Mulyani, pekan lalu.

Walhasil, kementerian yang memiliki anggaran Bansos mencatatkan penyerapan belanja yang besar. Misalnya Kementerian Sosial (Kemsos), Kementerian Kesehatan (Kemkes), dan Kementerian Agama (Kemnag).

Efek THR 

Peneliti Institute for Development of Economic and Finance (Indef) Bhima Yudhistira Adhinegara memperkirakan, realisasi belanja instansi pemerintah bakal naik lagi pada kuartal II-2019. Ini mendorong peningkatan belanja pemerintah pusat dan belanja negara secara keseluruhan.

Hal tersebut terutama karena adanya pencairan Tunjangan Hari Raya (THR) dan gaji ke-13. "Ini akan meningkatkan belanja pegawai," kata Bhima kepada KONTAN, Minggu (26/5).

Selain itu, belanja bantuan sosial (bansos) juga akan meningkat masih didorong oleh faktor politik. Dari sisi belanja non K/L, Bhima memperkirakan ada kenaikan belanja subsidi energi.

Kenaikan ini sejalan dengan meningkatnya konsumsi BBM untuk persiapan arus mudik Lebaran. Lalu, belanja pembayaran bunga utang tahun ini semakin tinggi seiring tekanan suku bunga dan besarnya pembiayaan utang pemerintah pusat.

Bhima memperkirakan, pengeluaran belanja pemerintah pada kuartal kedua tahun ini akan tumbuh di kisaran 5,1%–5,3% yoy. "Namun ini belum mampu menopang keseluruhan ekonomi karena kontribusinya hanya 7%–9% terhadap PDB," tambah Bhima.

Bagikan

Berita Terbaru

Credit Rating, Defisit Fiskal dan Prospek Saham-Saham Indonesia
| Rabu, 25 Maret 2026 | 15:00 WIB

Credit Rating, Defisit Fiskal dan Prospek Saham-Saham Indonesia

Rasio pajak Indonesia sekitar 11% dari PDB. Jauh lebih rendah dibanding negara maju yang mencapai 20%–30% dan negara berkembang sekitar 15%–20%

Insentif Properti Dorong Asuransi, Namun Terbatas
| Rabu, 25 Maret 2026 | 08:24 WIB

Insentif Properti Dorong Asuransi, Namun Terbatas

Insentif PPN DTP 100% diperpanjang hingga 2026. Benarkah ini angin segar bagi industri asuransi properti? 

Pelepasan 20 Unit Asuransi Tersendat
| Rabu, 25 Maret 2026 | 08:22 WIB

Pelepasan 20 Unit Asuransi Tersendat

Upaya spin off terkendala modal dan infrastruktur.                                                   

Konsultan Pajak Wajib Setor Data ke Pemerintah
| Rabu, 25 Maret 2026 | 08:10 WIB

Konsultan Pajak Wajib Setor Data ke Pemerintah

Kebijakan ini diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 8 Tahun 2026 yang mempertegas UU tentang KUP

Strategi Pembangunan Jaya Ancol (PJAA) Bidik 580.000 Pengunjung
| Rabu, 25 Maret 2026 | 07:56 WIB

Strategi Pembangunan Jaya Ancol (PJAA) Bidik 580.000 Pengunjung

Estimasi 580.000 orang merupakan target menyeluruh periode libur Lebaran 2026 yang berlangsung pada 19 Maret - 5 April 2026.

Pasokan Gas Hambat Utilisasi Industri Keramik
| Rabu, 25 Maret 2026 | 07:45 WIB

Pasokan Gas Hambat Utilisasi Industri Keramik

Asaki menargetkan rata-rta utilitsi industri keramik pada tahun ini mencapai 80%, namun saat ini rat-rata utilisasi hanya 70%-72%.

Ada Efisiensi Anggaran, Setoran Pajak Bakal Ikut Tertekan
| Rabu, 25 Maret 2026 | 07:37 WIB

Ada Efisiensi Anggaran, Setoran Pajak Bakal Ikut Tertekan

Efisiensi hingga WFH diperkirakan akan menekan penerimaan pajak dari sektor administrasi pemerintahan dan jaminan sosial

Efek Mini, Anggaran MBG Juga Perlu Efisiensi
| Rabu, 25 Maret 2026 | 07:26 WIB

Efek Mini, Anggaran MBG Juga Perlu Efisiensi

Alokasi anggaran makan bergizi gratis (MBG) pada tahun ini mencapai Rp 335 triliun                  

Pemerintah Kebut Proyek Sekolah Rakyat Tahap Kedua
| Rabu, 25 Maret 2026 | 07:07 WIB

Pemerintah Kebut Proyek Sekolah Rakyat Tahap Kedua

Pembangunan Sekolah Rakyat ini adalah bentuk nyata komitmen pemerintah untuk membangun sumber daya manusia yang unggul.

Sektor Informal Bisa Terdampak WFH
| Rabu, 25 Maret 2026 | 07:03 WIB

Sektor Informal Bisa Terdampak WFH

Presiden FSpeed Budiman Sudardi bilang, pengemudi ojol memahami wacana kebijakan ini memiliki tujuan  untuk efisiensi dan pengurangan kemacetan.

INDEKS BERITA

Terpopuler