Belanja Negara Per April Mengalir Deras Melalui Program Bantuan Sosial

Senin, 27 Mei 2019 | 08:54 WIB
Belanja Negara Per April Mengalir Deras Melalui Program Bantuan Sosial
[]
Reporter: Adinda Ade Mustami, Benedicta Prima | Editor: Thomas Hadiwinata

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Untuk mempercepat perputaran roda ekonomi, pemerintah menggencarkan belanja.  Berdasarkan pemantauan Kementerian Keuangan, realisasi belanja kementerian atau lembaga pemerintah (K/L) hingga April 2019 lebih tinggi dibanding realisasi di periode sama tahun lalu.

Realisasi belanja Kementerian dan Lembaga hingga akhir April 2019 mencapai Rp 201,1 triliun atau 23,5% dari target. Realisasi tersebut secara tahunan year on year (yoy) tumbuh 21,2%. Pada periode sama pada tahun sebelumnya, realisasi belanja K/L hanya Rp 165,9 triliun atau 19,6% dari target.

Realisasi belanja tersebut didominasi oleh 15 instansi dengan anggaran terbesar. Misalnya belanja di Kementerian Sosial (Kemsos) yang merealisasikan sebagian Program Keluarga Harapan (PKH) dan bantuan pangan non tunai.

"Faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat penyerapan belanja K/L antara lain kelanjutan kebijakan percepatan kegiatan melalui lelang dini dan percepatan penyaluran belanja bantuan sosial seperti program keluarga harapan (PKH), bidik misi, dan Program Bantuan Iuran (PBI) untuk mendukung keberlangsungan program Jaminan Kesehatan Nasional," terang Menteri Keuangan Sri Mulyani, pekan lalu.

Walhasil, kementerian yang memiliki anggaran Bansos mencatatkan penyerapan belanja yang besar. Misalnya Kementerian Sosial (Kemsos), Kementerian Kesehatan (Kemkes), dan Kementerian Agama (Kemnag).

Efek THR 

Peneliti Institute for Development of Economic and Finance (Indef) Bhima Yudhistira Adhinegara memperkirakan, realisasi belanja instansi pemerintah bakal naik lagi pada kuartal II-2019. Ini mendorong peningkatan belanja pemerintah pusat dan belanja negara secara keseluruhan.

Hal tersebut terutama karena adanya pencairan Tunjangan Hari Raya (THR) dan gaji ke-13. "Ini akan meningkatkan belanja pegawai," kata Bhima kepada KONTAN, Minggu (26/5).

Selain itu, belanja bantuan sosial (bansos) juga akan meningkat masih didorong oleh faktor politik. Dari sisi belanja non K/L, Bhima memperkirakan ada kenaikan belanja subsidi energi.

Kenaikan ini sejalan dengan meningkatnya konsumsi BBM untuk persiapan arus mudik Lebaran. Lalu, belanja pembayaran bunga utang tahun ini semakin tinggi seiring tekanan suku bunga dan besarnya pembiayaan utang pemerintah pusat.

Bhima memperkirakan, pengeluaran belanja pemerintah pada kuartal kedua tahun ini akan tumbuh di kisaran 5,1%–5,3% yoy. "Namun ini belum mampu menopang keseluruhan ekonomi karena kontribusinya hanya 7%–9% terhadap PDB," tambah Bhima.

Bagikan

Berita Terbaru

SAME Mengantongi Fasilitas Kredit Hingga Rp 4 Triliun
| Kamis, 09 Juli 2026 | 09:30 WIB

SAME Mengantongi Fasilitas Kredit Hingga Rp 4 Triliun

Fasilitas pinjaman tersebut berasal dari PT Bank CIMB Niaga Tbk (BNGA) dan PT Bank OCBC NISP Tbk (NISP).

Resmi Melantai di Bursa, EMMI dan BACH Genjot Kinerja
| Kamis, 09 Juli 2026 | 09:24 WIB

Resmi Melantai di Bursa, EMMI dan BACH Genjot Kinerja

Bursa Efek Indonesia kedatangan dua emiten baru, Rabu (8/7). Mereka adalah PT Bach Multi Global Tbk (BACH) dan PT Esa Medika Mandiri Tbk (EMMI).​

Bursa Saham Indonesia Bisa Turun Kelas, Pantauan S&P DJI Bikin Pasar Semakin Waswas
| Kamis, 09 Juli 2026 | 09:14 WIB

Bursa Saham Indonesia Bisa Turun Kelas, Pantauan S&P DJI Bikin Pasar Semakin Waswas

Ketidakpastian di pasar saham domestik bertambah usai Indeks S&P Dow Jones memasukkan Indonesia ke dalam daftar pantauannya.

Cari Modal untuk Ekspansi Baru, Emiten Menggelar Rights Issue
| Kamis, 09 Juli 2026 | 08:59 WIB

Cari Modal untuk Ekspansi Baru, Emiten Menggelar Rights Issue

Sejumlah emiten merancang rights issue untuk menghimpun dana guna memperkuat ekspansi baru hingga memperbaiki struktur permodalan.​

Di Balik KMK dan Permendag Batubara, Tekanan Buat Perusahaan Pertambangan Kian Nyata
| Kamis, 09 Juli 2026 | 08:54 WIB

Di Balik KMK dan Permendag Batubara, Tekanan Buat Perusahaan Pertambangan Kian Nyata

DSI diberi kewenangan menentukan margin keuntungan dari proses ekspor tunggal, dengan mengacu pada prinsip kewajaran.

Yield SBN Berpotensi Terus Mendaki di Semester II, APBN Bersiap Tanggung Ongkosnya
| Kamis, 09 Juli 2026 | 07:54 WIB

Yield SBN Berpotensi Terus Mendaki di Semester II, APBN Bersiap Tanggung Ongkosnya

Persaingan SBN dengan instrumen moneter BI, Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI), dan Sekuritas Valas Bank Indonesia (SVBI) belum reda.

Muncul Lagi Sentimen Terjerembab ke Frontier Market, Simak Rekomendasi Saham Hari Ini
| Kamis, 09 Juli 2026 | 07:52 WIB

Muncul Lagi Sentimen Terjerembab ke Frontier Market, Simak Rekomendasi Saham Hari Ini

S&P DJI sebut Indonesia dalam status pemantauan, sehingga berpotensi melorot dari kelompok emerging market menjadi frontier market. ​

Okupansi Hotel Naik 30% di Momen Libur Sekolah
| Kamis, 09 Juli 2026 | 07:44 WIB

Okupansi Hotel Naik 30% di Momen Libur Sekolah

Momentum libur sekolah tahun ini diperkirakan mampu mendongkrak pendapatan dan tingkat hunian hotel lebih baik dibandingkan tahun lalu.

Aturan Kemasan Rokok Polos Terus Menuai Polemik
| Kamis, 09 Juli 2026 | 07:36 WIB

Aturan Kemasan Rokok Polos Terus Menuai Polemik

Pelaku usaha menilai proses penyusunan aturan tersebut belum mengakomodasi masukan para pemangku kepentingan.

Jelang IPO, Prodia Diagnostic Line (PRDL) Catat Kelebihan Permintaan Hingga 709 Kali
| Kamis, 09 Juli 2026 | 07:11 WIB

Jelang IPO, Prodia Diagnostic Line (PRDL) Catat Kelebihan Permintaan Hingga 709 Kali

PRDL resmi melantai di BEI, menambah pilihan investasi. Pahami prospek dan dampak kehadirannya bagi portofolio Anda sekarang.

INDEKS BERITA

Terpopuler