Berita

Beleid Data Pribadi Memacu Kontroversi

Rabu, 30 Oktober 2019 | 10:29 WIB

ILUSTRASI.

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintah akhirnya menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) No 71/ 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PSTE). Aturan yang baru diunggah ini resmi berlaku sejak diteken Presiden 10 Oktober 2019 lalu.

Direktur Jenderal Aplikasi Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) Semuel Abrijani Pangerapan, Selasa (29/10) menjelaskan penerbitan beleid ini langsung berlaku saat diundangkan.

Berdasarkan beleid ini, pemerintah membagi data menjadi dua, yakni penyelenggara sistem elektronik lingkup publik dan privat alias pribadi.Menariknya, di aturan ini, penyimpanan data publik wajib disimpan di Indonesia, sedangkan data privat boleh disimpan di luar Indonesia.

Baca Juga: Niagahoster, penyedia jasa layanan web hosting dan domain lebarkan pasar

Sontak, beleid yang merupakan revisi dari PP No 82 tahun 2012 ini mendapatkan penolakan pebisnis. Menurut mereka, aturan ini mengancam industri komputasi awan (cloud computing) lokal.

Apalagi, dari total seluruh data di Indonesia, porsi data publik porsinya hanya 10%. Ini artinya hanya sepersepuluh data dari total data yang wajib disimpan di dalam negeri.

"Kami khawatir ketika data boleh disimpan dan diproses di luar Indonesia akan memperkecil kesempatan para cloud provider yang mempunyai layanan di Indonesia," terang Ketua Umum Asosiasi Cloud Computing Indonesia (ACCI) Alex Budiyanto kepada KONTAN, Selasa (29/10).

Baca Juga: PP PSTE dinilai masih belum cukup lindungi data

Reporter: Abdul Basith
Editor: Narita Indrastiti

USD/IDR
14.091
0,11
EMAS
749.000
0,13%

Baca juga