Bencana dan IKN

Rabu, 23 November 2022 | 08:00 WIB
Bencana dan IKN
[]
Reporter: Tedy Gumilar | Editor: Markus Sumartomdjon

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kita kembali berduka. Pada Senin, 21 November 2022 pukul 13:21 WIB terjadi gempa bumi dengan magnitudo M5,6 di Kabupaten Cianjur, Provinsi Jawa Barat (Jabar). 

Senin malam itu, Gubernur Jabar Ridwan Kamil menyampaikan setidaknya ada 162 korban meninggal dunia. Sementara Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) pada Selasa (22/11) merilis data, hingga pukul 09.55 WIB dilaporkan 103 orang meninggal dunia. lalu 25 orang dilaporkan hilang dan masih dilakukan pencarian.

Berapapun jumlah korbannya, ini adalah kehilangan yang teramat besar. Sebab, satu nyawa manusia sesungguhnya jauh lebih berharga ketimbang dunia dan segala isinya. 

Kita juga memahami, gempa bumi adalah rahasia Tuhan. Maklum, hingga detik ini ilmu pengetahuan manusia tak bisa memprediksi kapan dan di koordinat mana bumi nusantara akan kembali bergoyang.

Namun, dengan akal dan ilmu pengetahuan pula, seharusnya kita mahfum bahwa Indonesia, dengan alasan kondisi dan letak geografis, adalah negeri yang rawan bencana, termasuk gempa. Data menunjukkan, Indonesia adalah salah satu negara yang memiliki tingkat kegempaan yang tinggi di dunia.

Bermodalkan kesadaran semacam inilah, melakukan mitigasi risiko menjadi sesuatu yang tak bisa ditawar. Dengan mitigasi, kita berharap bisa mengurangi dampak dari bencana alam yang bisa terjadi kapan saja.

Dalam konteks kenegaraan, langkah pemerintah memindahkan Ibu Kota Negara (IKN) ke Kalimantan Timur, sesungguhnya merupakan bagian dari mitigasi risiko. Dengan segala kontroversi yang mengiringinya, harus diakui, Kalimantan relatif lebih minim dari risiko bencana alam ketimbang pulau lain seperti Jawa.

Data Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) menunjukkan, Kalimantan adalah satu-satunya pulau di Indonesia dengan tingkat aktivitas kegempaan yang relatif paling rendah. Alasannya, selain jumlah struktur sesar aktif yang lebih sedikit ketimbang pulau-pulau lain, lokasi Kalimantan cukup jauh dari zona megathrust.

Bencana besar yang mengintai dan telah mendera Pulau Borneo justru muncul akibat ulah manusia mengeksploitasi sumber daya alam secara berlebihan. Banjir dan tanah longsor pun kian akrab dengan kehidupan masyarakat di Kalimantan.

Dus, mengendalikan sifat rakus sejatinya juga bagian dari upaya mitigasi risiko bencana.

Bagikan

Berita Terbaru

Rupiah Cetak Rekor Terendah Lagi, Ini Risiko Investasi yang Perlu Dicermati Investor
| Jumat, 13 November 2026 | 10:28 WIB

Rupiah Cetak Rekor Terendah Lagi, Ini Risiko Investasi yang Perlu Dicermati Investor

Sentimen reklasifikasi pasar saham Indonesia oleh MSCI berpotensi tetap membayangi rupiah hingga semester pertama 2027.

Metodologi HSC BEI Berubah, Emiten Wajib Waspadai Risiko Likuiditas dan IPO
| Jumat, 13 November 2026 | 09:19 WIB

Metodologi HSC BEI Berubah, Emiten Wajib Waspadai Risiko Likuiditas dan IPO

Indikator konsentrasi kepemilikan saham perlu dibedakan dari penilaian terhadap fundamental dan kualitas emiten.

PTRO Pacu Diversifikasi Bisnis di Luar Jasa Tambang Batubara
| Jumat, 13 November 2026 | 08:41 WIB

PTRO Pacu Diversifikasi Bisnis di Luar Jasa Tambang Batubara

PT Petrosea Tbk (PTRO) memperluas portofolio bisnis untuk menangkap peluang pertumbuhan di sektor pertambangan mineral, minyak dan gas (migas)

Sentimen MSCI Reda, Pasar Sedikit Lega
| Jumat, 13 November 2026 | 08:38 WIB

Sentimen MSCI Reda, Pasar Sedikit Lega

Pasar saham Indonesia mulai menemukan ruang untuk bangkit setelah ketidakpastian hasil review indeks MSCI November 2026 terjawab. 

Gelombang Delisting Meninggi Sejak 2025 hingga 2026, Tren bisa Berlanjut Tahun Depan?
| Jumat, 13 November 2026 | 08:32 WIB

Gelombang Delisting Meninggi Sejak 2025 hingga 2026, Tren bisa Berlanjut Tahun Depan?

Risiko delisting juga muncul dari emiten yang dihadapkan pada kewajiban memenuhi minimum free float hingga 31 Maret 2027.

Penyaluran BSU Tak Lagi Melalui Kantor Pos
| Jumat, 13 November 2026 | 08:30 WIB

Penyaluran BSU Tak Lagi Melalui Kantor Pos

Penyaluran Bantuan Subsidi Upah (BSU) tahun ini diarahkan melalui rekening penerima                 

Pemerintah Bahas Usulan Insentif Pajak Pasar Modal
| Jumat, 13 November 2026 | 08:25 WIB

Pemerintah Bahas Usulan Insentif Pajak Pasar Modal

Usulan insentif perpajakan masih perlu dibahas bersama Kementerian Keuangan                         

Harus Himpun Pajak Rp 500 Triliun Lagi
| Jumat, 13 November 2026 | 08:19 WIB

Harus Himpun Pajak Rp 500 Triliun Lagi

Untuk mencapai target penerimaan sebesar Rp 2.357,7 triliun, pemerintah harus mengumpulkan Rp 750,1 triliun di tiga bulan terakhir 2026

Risiko Stimulus Fiskal
| Jumat, 13 November 2026 | 08:16 WIB

Risiko Stimulus Fiskal

Ketika rasio utang terhadap PDB membengkak, pemerintah dihadapkan pada fiscal fatigue (kelelahan fiskal).

Bank Sentral Masih Jadi Pemilik Terbesar SBN
| Jumat, 13 November 2026 | 08:10 WIB

Bank Sentral Masih Jadi Pemilik Terbesar SBN

Hingga 10 November 2026, kepemilikan SBN oleh Bank Indonesia mencapai 25%                           

INDEKS BERITA

Terpopuler