Berdikari

Jumat, 15 November 2024 | 06:15 WIB
Berdikari
[ILUSTRASI. TAJUK - Djumyati Partawidjaja]
Djumyati Partawidjaja | Redaktur Pelaksana

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Konsep negara berdikari pertama kali diucapkan Presiden Soekarno di pidatonya 17 Agustus 1965. Baru 20 tahun merdeka, presiden pertama kita menggelorakan cita-cita negeri mandiri dalam ekonomi, politik, dan budaya. 

Sayangnya hampir tiga dekade berlalu dan sampai presiden kita ke-delapan, cita-cita ini masih menjadi cita-cita. Kalau bicara masalah ekonomi saja, memang ada begitu banyak “belitan” masalah yang kita hadapi untuk mandiri.  

Sebut saja di pasar finansial, di mana pasar begitu terbuka dan para investor bebas keluar masuk dengan cepat. Pasar saham kita tidak akan pernah mampu untuk berdiri sendiri tanpa ditopang oleh para investor asing. Walau beberapa tahun ini, terutama di masa Covid, investor ritel domestik naik dengan lompatan yang luar biasa, investor asing tetap menjadi acuan.

Sebut saja isu bobot pasar modal Indonesia yang turun dalam indeks MSCI membuat pasar saham kita terus melorot.Tak heran beberapa minggu terakhir investor asing terus keluar dari pasar saham Indonesia. 

Memang para investor ritel yang biasanya investasinya mini-mini ini sering kali dalam posisi “terkalahkan”. Investor domestik sering ketinggalan informasi, apalagi analisis yang baik untuk para emiten yang sebenarnya ada di negerinya sendiri. Jadi tak heran kalau gerakan investor asing di pasar saham akan selalu diikuti para investor domestik.

Di sektor riil, masalahnya malah jauh lebih rumit. Seperti misalnya untuk ketahanan pangan, ada begitu banyak bahan pangan yang harus diimpor. Memang ada beberapa bahan pangan yang tidak bisa kita produksi sendiri karena tanamannya hanya tumbuh iklim sub tropis. Tapi menjadi aneh kalau kehidupan kita harus terus menerus bergantung pada komoditi yang tidak bisa kita produksi sendiri. Dan membiarkan para importir menikmati keuntungan, tanpa usaha membangun agribisnis di negeri ini.  

Para pejabat kita banyak bicara mengenai swasembada beras, yang memang menjadi bahan makanan pokok di negeri ini. Sayangnya kebutuhan pangan kita bukan hanya beras. Ada banyak komoditi lain yang tidak pernah terkelola dengan baik. Para petani, peternak, dan nelayan kita butuh untuk bisa dinaikkan derajat pendidikan dan kehidupannya.

Membela mereka tidak bisa dengan menghapuskan jejak utang macetnya. Tapi sebaiknya pemerintah menciptakan iklim dan ekosistem usaha yang menunjang para pengusaha UMKM.

Selanjutnya: Gihon Telekomunikasi (GHON) Siap Ekspansi ke Kawasan Baru

Bagikan

Berita Terbaru

Saham Lapis Dua Mulai Merana
| Jumat, 15 November 2024 | 09:02 WIB

Saham Lapis Dua Mulai Merana

Setelah sempat menguat di tengah pelemahan saham-saham big cap, kini saham-saham lapis kedua juga mulai kehilangan tenaga.

Harga Emas Turun tapi Stok Logam Mulia Antam Belum Tersedia
| Jumat, 15 November 2024 | 08:49 WIB

Harga Emas Turun tapi Stok Logam Mulia Antam Belum Tersedia

Tidak tersedianya stok emas batangan Antam bisa terjadi karena masalah logistik ataupun permintaan. 

Saham Big Cap Mulai Minim Sokongan Asing
| Jumat, 15 November 2024 | 08:48 WIB

Saham Big Cap Mulai Minim Sokongan Asing

Beberapa saham berada di daftar top 10 market cap bursa, tidak  masuk dalam portofolio hedge fund asing

Incar Dana Rp 2 Triliun dari Obligasi, Tower Bersama Catat Oversubscribed
| Jumat, 15 November 2024 | 08:42 WIB

Incar Dana Rp 2 Triliun dari Obligasi, Tower Bersama Catat Oversubscribed

Rasio lancar TBIG per September 2024 berada di angka 0,2x, turun dari periode sama tahun sebelumya yang sebesar 0,3x. 

Daya Beli Anjlok, Kinerja Industri Ritel Keok
| Jumat, 15 November 2024 | 07:55 WIB

Daya Beli Anjlok, Kinerja Industri Ritel Keok

Pelemahan industri ritel disebabkan oleh beberapa faktor ekonomi, termasuk tren deflasi yang terjadi selama lima bulan berturut-turut.

Pemerintah Menindak Penyelundupan Barang Senilai Rp 6,1 Triliun di Sepanjang 2024
| Jumat, 15 November 2024 | 07:29 WIB

Pemerintah Menindak Penyelundupan Barang Senilai Rp 6,1 Triliun di Sepanjang 2024

Pemerintahan Prabowo Subianto membentuk Desk Pencegahan dan Pemberantasan Penyelundupan di bawah koordinasi Kemenko Bidang Politik dan Keamanan.

Dilema Industri di Tengah Lonjakan Harga Kakao
| Jumat, 15 November 2024 | 07:20 WIB

Dilema Industri di Tengah Lonjakan Harga Kakao

Produsen makanan dan minuman fokus melakukan efisiensi dan pengetatan biaya operasional untuk mengantisipasi efek kenaikan harga kakao.

TOBA Divestasi Dua PLTU Senilai US$ 144 Juta
| Jumat, 15 November 2024 | 07:15 WIB

TOBA Divestasi Dua PLTU Senilai US$ 144 Juta

TOBA akan menjual seluruh saham  di PT Minahasa Cahaya Lestari (MCL) dan PT Gorontalo Listrik Perdana (GLP).

Golden Flower (POLU) Ekspansi ke Bisnis Kecantikan dan Kesehatan
| Jumat, 15 November 2024 | 07:10 WIB

Golden Flower (POLU) Ekspansi ke Bisnis Kecantikan dan Kesehatan

POLU menggandeng Oracle Dermatology dari Korea Selatan.dan berupaya menghadirkan layanan dermatologi internasional di Indonesia.

Smelter Berhenti Produksi, Freeport Minta Relaksasi
| Jumat, 15 November 2024 | 07:00 WIB

Smelter Berhenti Produksi, Freeport Minta Relaksasi

PT Freeport Indonesia menghentikan aktivitas produksi smelter usai insiden kebakaran yang terjadi pada bulan Oktober 2024 silam.

INDEKS BERITA

Terpopuler