KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintah merancang pembenahan PT Perusahaan Listrik Negara (PLN), sebagai kelanjutan penanganan krisis batubara pembangkit listrik. Pekan lalu, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir merilis rencana transformasi PLN yang dikemas dalam pembentukan holding kelistrikan.
Lewat skema holding, PLN, sebagai induk usaha BUMN kelistrikan, akan berfokus mengurusi jaringan serta distribusi listrik hingga ke pelanggan. Sementara bisnis pembangkit listrik maupun bisnis lain di luar kelistrikan akan dijalankan subholding-nya. PLN juga didorong menggali potensi bisnis baru, terutama di sektor energi hijau.
Meski begitu, rencana beres-beres di tubuh juragan setrum negara ini dinilai nanggung. Sebab secara umum tugas PLN dinilai masih sama. Yang membedakan ialah berbagai tugas lain dijalankan oleh subholding di bawah PLN.
Oleh karena itu banyak yang sangsi, pembentukan holding bisa efektif membenahi fundamental PLN. Dengan kata lain, PLN tetap akan dihadapkan pada persoalan pendanaan proyek pembangkit maupun masalah pasokan batubara kendati sudah ada holding kelistrikan.
Sesungguhnya, ide revolusioner pembenahan PLN pernah dilontarkan Wakil Presiden Jusuf Kalla, tahun 2015. Waktu itu, Kalla menyatakan, yang dibutuhkan PLN adalah pembenahan total bukan perbaikan setengah-setengah. Sebab PLN terlalu banyak menanggung beban, termasuk beban penugasan negara.
Betapa tidak. Satu sisi, PLN harus membangun pembangkit listrik bernilai ratusan triliun rupiah. Tapi di saat yang sama, perusahaan ini harus membeli listrik swasta, membangun jaringan transmisi, hingga menyediakan listrik bersubsidi.
Sudah begitu, sebagai majikan, pemerintah acap terlambat membayar kewajibannya. Tak pelak, kantong PLN sering jebol akibat menanggung penugasan negara.
Alhasil, kata Kalla, memberi peluang lebih besar pada swasta di sektor hulu kelistrikan menjadi bagian tak terpisahkan dalam pembenahan PLN. Jika lebih ramping, beban PLN menjadi lebih ringan sehingga lebih lincah pula geraknya.
Namun demikian, satu hal yang harus dipastikan dalam perhelatan transformasi PLN. Melihat sisi strategis perubahan ini, komitmen dan kesigapan pemerintah mengawal proses transformasi sektor kelistrikan menjadi sangat penting.
Agenda perubahan di tubuh PLN bukan kesempatan "bagi-bagi" kue ekonomi kelistrikan di antara segelintir kalangan elite. Oleh karena itu, agenda ini harus diletakkan dalam konteks perbaikan secara menyeluruh sektor kelistrikan kita. Jangan sampai pula hak publik mengakses energi listrik terabaikan gara-gara imbas perubahan ini.
