KONTAN.CO.ID - Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) merupakan sumber penerimaan negara yang unik, karena dikelola oleh banyak kementerian dan lembaga (K/L). Kondisi ini jauh berbeda dengan perpajakan, yang pengelolaannya dilakukan Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan.
Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang PNBP, Menteri Keuangan selaku pengelola fiskal dalam mengelola PNBP mempunyai kewenangan antara lain menyusun kebijakan umum pengelolaan PNBP; menetapkan jenis dan tarif PNBP; menetapkan target PNBP dan/atau pagu penggunaan dana PNBP; menetapkan penggunaan dana PNBP; melakukan pengawasan PNBP dan meminta dilakukan pemeriksaan PNBP.
Ini Artikel Spesial
Agar bisa lanjut membaca sampai tuntas artikel ini, pastikan Anda sudah berlangganan.
Sudah Berlangganan? Masuk
Berlangganan dengan Google
Gratis uji coba 7 hari pertama dan gunakan akun Google sebagai metode pembayaran.
Business Insight
Artikel pilihan editor Kontan yang menyajikan analisis mendalam, didukung data dan investigasi.
Kontan Digital Premium Access
Paket bundling Kontan berisi Business Insight, e-paper harian dan tabloid serta arsip e-paper selama 30 hari.
Masuk untuk Melanjutkan Proses Berlangganan
