HOME

Beri Testimoni di Depan Kongres AS, Whistleblower Minta Facebook Dikekang

Selasa, 05 Oktober 2021 | 13:07 WIB

Reporter: Sumber: Reuters | Editor: Thomas Hadiwinata

KONTAN.CO.ID - WASHINGTON. Mantan karyawan dan pelapor Facebook Frances Hauge, Selasa (5/10), akan meminta Kongres AS untuk mengatur raksasa media sosial tersebut. Dalam naskah testimoni yang sudah disiapkan, dan dibaca Reuters, Hauge menyamakan Facebook dengan perusahaan tembakau, yang selama beberapa dekade menyangkal bahwa merokok merusak kesehatan.

“Ketika manusia menyadari perusahaan tembakau menyembunyikan bahaya yang ditimbulka produknya, pemerintah mengambil tindakan. Ketika kami menemukan mobil lebih aman dengan sabuk pengaman, pemerintah mengambil tindakan,” demikian testimoni tertulis yang akan dibacakan Haugen di depan subkomite Senat Perdagangan. "Saya mohon Anda melakukan hal yang sama dengan Facebook.”

Haugen akan memberi tahu panel bahwa eksekutif Facebook secara teratur memilih keuntungan daripada keamanan pengguna.

“Para pimpinan perusahaan tahu cara untuk membuat Facebook dan Instagram lebih aman, namun mereka tidak akan membuat perubahan yang diperlukan karena mereka mengutamakan keuntungan besar mereka di atas rakyat. Karena itu, tindakan kongres diperlukan,” ujar dia.

“Selama beroperasi dalam kegelapan, Facebook tidak bertanggung jawab kepada siapa pun. Dan itu akan terus membuat pilihan yang bertentangan dengan kebaikan bersama."

Senator Amy Klobuchar, salah satu anggota subkomite, berniat mencari informasi dari Haugen tentang penyerangan pendukung Presiden AS saat itu, Donald Trump, ke US Capitol.

“Saya tertarik untuk mendengar dari dia tentang apakah dia pikir Facebook telah melakukan cukup upaya untuk memperingatkan penegakan hukum dan publik sekitar 6 Januari. Dan apakah Facebook, karena alasan finansial, menghapus upaya pencegahan penyebaran informasi yang keliru seputar pemilihan AS,” kata Klobuchar dalam komentar email.

Senator juga mengatakan bahwa dia ingin mendiskusikan algoritma Facebook, untuk mencari tahu apakah algoritma itu "mempromosikan konten yang berbahaya dan memecah belah."

Haugen, yang bekerja sebagai manajer produk di tim misinformasi sipil Facebook, adalah whistleblower yang memberikan dokumen yang digunakan dalam pemberitaan Wall Street Journal (WSJ) sekaligus bahan sidang Senat tentang bahaya Instagram terhadap gadis remaja.

Facebook yang memiliki Instagram sekaligus WhatsApp, tidak menanggapi permintaan komentar.

Haugen menambahkan, desain tertutup Facebook berarti tidak ada pengawasan. Bahkan Dewan Pengawas Facebook sama butanya dengan publik." Dalam situasi semacam ini, mustahil bagi regulator untuk menjadi pengawas.

“Ketidakmampuan untuk melihat ke dalam sistem Facebook yang sebenarnya dan memastikan bahwa sistem Facebook bekerja, seperti yang mereka katakan seperti Departemen Perhubungan mengatur mobil dengan melihat mereka berkendara di jalan raya,” demikian pernyataan dari kesaksian itu.

“Bayangkan jika tidak ada regulator yang bisa mengendarai mobil, memompa rodanya, menguji tabrakan mobil, atau bahkan mengetahui bahwa sabuk pengaman bisa ada.”

WSJ menerbitkan artikel berdasarkan presentasi dan email di internal Facebook, yang menunjukkan bahwa perusahaan berkontribusi terhadap peningkatan polarisasi online dengan mengubah algoritma kontennya. Facebook juga gagal mengambil langkah-langkah untuk mengurangi keraguan publik terhadap vaksin. Raksasa sosial media itu juga menyadari bahwa Instagram merugikan kesehatan mental remaja putri.

Haugen mengatakan Facebook telah berbuat terlalu sedikit untuk mencegah platformnya digunakan oleh orang-orang yang merencanakan kekerasan.

“Hasilnya adalah sistem yang memperkuat perpecahan, ekstremisme, dan polarisasi - dan melemahkan masyarakat di seluruh dunia. Dalam beberapa kasus, pembicaraan yang terjadi di dunia maya berujung ke aksi kekerasan yang nyata, dan bahkan menyebabkan orang terbunuh,” ujar dia.

Facebook digunakan oleh orang-orang yang merencanakan pembunuhan massal di Myanmar dan dalam serangan 6 Januari oleh pendukung Trump yang bertekad untuk membatalkan hasil pemilu 2020.