Cakupannya Terlalu Luas, UU Anti Intervensi Asing Milik Singapura Menuai Kecemasan

Selasa, 05 Oktober 2021 | 13:02 WIB
Cakupannya Terlalu Luas, UU Anti Intervensi Asing Milik Singapura Menuai Kecemasan
[ILUSTRASI. Seorang pria memakai masker melewati papan tanda dipasang untuk menghimbau warga melakukan jarak sosial selama terjadi wabah virus corona (COVID-19), di Marina Bay, Singapura, Rabu (22/9/2021). REUTERS/Edgar Su]
Reporter: Thomas Hadiwinata | Editor: Thomas Hadiwinata

KONTAN.CO.ID - SINGAPURA. Parlemen Singapura mengesahkan pemberlakuan undang-undang (UU) yang memberikan kekuasaan yang luas ke pemerintah untuk mencegah campur tangan asing. Namun pengesahan aturan itu memicu kecemasan kubu oposisi dan para akademisi karena cakupannya yang terlalu luas, dan bisa membatasi peninjauan yudisial.

Singapura berupaya memberangus penyebaran berita sesat dengan memberlakukan UU yang memiliki jangkauan luas pada tahun 2019. Negara kepulauan itu, kini, mengikuti jejak Australia dan Rusia yang telah mengesahkan UU untuk mencegah campur tangan asing, dalam beberapa tahun terakhir.

RUU yang memiliki nama Foreign Interference Countermeasures Act itu disahkan pada Senin (4/10) malam, dengan meraih dukungan dari 75 anggota parlemen. Sementara 11 anggota parlemen dari kubu oposisi, dan dua anggota lain abstain, demikian pemberitaan media Singapura.

Kewenangan yang diberikan FICA ke pemerintah, dan menjadi sorotan, seperti memaksa penyedia layanan internet, penyedia layanan media sosial, dan operator situs web untuk memberikan informasi pengguna, memblokir konten, dan menghapus aplikasi.

Baca Juga: Elon Musk bilang larangan China tak akan menghancurkan Bitcoin dan teman-teman

UU tersebut juga menyatakan bahwa, orang-orang yang masuk dalam kriteria “tokoh politik yang penting” harus mematuhi aturan ketat, yang berkaitan dengan pengungkapan informasi tentang donasi yang mereka terima serta hubungan mereka dengan entitas asing.

Untuk melindungi kepentingan nasional, UU itu menyatakan sidang independen, yang diketuai oleh hakim, dan bukan pengadilan, yang akan menangani gugatan terhadap keputusan kabinet. Dan keputusan sidang itu akan bersifat final.

Pemerintah mengatakan FICA tidak mencakup kegiatan pembangunan kemitraan di luar negeri, merintis bisnis di luar negeri, berjejaring dengan orang asing, mencari sumbangan atau kegiatan pembahasan kebijakan atau masalah politik, yang memengaruhi bisnis dengan mitra dari luar negeri, atau mendukung kegiatan amal.

“Selama itu dilakukan secara terbuka dan transparan, dan bukan bagian dari upaya untuk memanipulasi wacana politik kita atau merusak kepentingan publik seperti keamanan,” kata K Shanmugam, menteri dalam negeri, di parlemen.

Baca Juga: Panggil duta besar China, Malaysia layangkan protes atas Laut China Selatan

Ini juga tidak akan mempengaruhi warga Singapura yang mengekspresikan pandangan mereka sendiri atau terlibat dalam advokasi. Kementerian dalam negeri juga sebelumnya mengatakan FICA tidak akan berlaku untuk individu atau publikasi asing yang “melaporkan atau mengomentari politik Singapura, secara terbuka, transparan, dan dapat diatribusikan.”

Tetapi beberapa kritikus mengatakan bahasanya yang luas berisiko mendatangkan sanksi hukum, bahkan untuk kegiatan yang sah secara hujum. Kelompok advokasi media, Reporters Without Borders, menilai FICA dapat menjerat media independen.

Para ahli dan partai-partai oposisi Singapura menyerukan penyempitan ruang lingkup kekuasaan eksekutif dan lebih banyak pengawasan melalui jalur peradilan.

Rancangan UU itu disahkan tanpa memperkuat pengawasan dan keseimbangan yang terbatas, khususnya peninjauan kembali, kata Eugene Tan, seorang profesor hukum di Universitas Manajemen Singapura. “Sementara jaminan diberikan, mereka bisa saja diberikan ekspresi tegas melalui kodifikasi legislatif,” ujar dia.

Namun, Shanmugam mengatakan aturan itu mewakili “keseimbangan terbaik, antara menangani risiko dan memberikan pemeriksaan terhadap penyalahgunaan.”

Selanjutnya: OPEC+ Pertahankan Pengendalian Produksi, Kenaikan Harga Minyak Terhenti di Sesi Pagi

 

Bagikan

Berita Terbaru

RI-China Sepakat Kembangkan Coal to Ethanol, Simak Dampaknya ke Saham BUMI dan PTBA
| Jumat, 20 November 2026 | 13:32 WIB

RI-China Sepakat Kembangkan Coal to Ethanol, Simak Dampaknya ke Saham BUMI dan PTBA

Besarnya cadangan batubara nasional dan tingginya kebutuhan energi domestik menjadi modal bagi pengembangan bisnis hilirisasi batubara ini.

Harga Komoditas Melemah, Kinerja PT Timah (TINS) Diproyeksi Melambat
| Jumat, 20 November 2026 | 12:46 WIB

Harga Komoditas Melemah, Kinerja PT Timah (TINS) Diproyeksi Melambat

Ryan memperkirakan momentum laba TINS akan melambat pada kuartal IV–2026 seiring dengan penurunan harga rata-rata timah di LME.

Likuiditas Perbankan Tertekan dari Berbagai Arah
| Jumat, 20 November 2026 | 09:27 WIB

Likuiditas Perbankan Tertekan dari Berbagai Arah

Likuiditas kian tertekan dari berbagai arah, mulai dari seretnya pertumbuhan DPK, potensi arus modal keluar, hingga pengembalian dana SAL

Harga Emas di Titik Terendah 2026, Prospek 2027 Masih Cerah?
| Jumat, 20 November 2026 | 09:00 WIB

Harga Emas di Titik Terendah 2026, Prospek 2027 Masih Cerah?

Ada kemungkinan positif mengenai pemulihan emas ke US$ 4.000-US$ 4.150 dengan syarat, tekanan dolar AS mereda dan tingkat suku bunga mulai turun.

PSGO Sebar Dividen Interim Tahun 2026 Rp 113,10 Miliar
| Jumat, 20 November 2026 | 08:26 WIB

PSGO Sebar Dividen Interim Tahun 2026 Rp 113,10 Miliar

Setiap pemegang saham PT Palma Serasih Tbk (PSGO) akan menerima dividen interim PSGO sebesar Rp 6 per saham. ​

PZZA Siap Renovasi 110 Gerai dan Tambah Outlet Pada 2027
| Jumat, 20 November 2026 | 08:23 WIB

PZZA Siap Renovasi 110 Gerai dan Tambah Outlet Pada 2027

Manajemen PT Sarimelati Kencana Tbk (PZZA) menargetkan, 100 hingga 110 gerai di Indonesia direnovasi.​

Untuk Meyakinkan MSCI, Otoritas Bursa Siap Terbitkan Sanksi Baru
| Jumat, 20 November 2026 | 08:16 WIB

Untuk Meyakinkan MSCI, Otoritas Bursa Siap Terbitkan Sanksi Baru

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) siap mengeluarkan sanksi baru untuk menindaklanjuti proses penegakan hukum bagi para pelaku manipulasi pasar modal.

Industri Pupuk Minta Kepastian Alokasi Gas
| Jumat, 20 November 2026 | 07:45 WIB

Industri Pupuk Minta Kepastian Alokasi Gas

Bagi indsutri pupuk, keberadaan gas alam bukan hanya sebagai sumber energi melainkan juga bahan baku utama.

Bunga Utang Berisiko Makin Tekan Fiskal
| Jumat, 20 November 2026 | 07:41 WIB

Bunga Utang Berisiko Makin Tekan Fiskal

Kenaikan BI rate biasanya lebih cepat memengaruhi yield SBN bertenor pendek                         

Belanja Online Masyarakat Semakin Receh
| Jumat, 20 November 2026 | 07:34 WIB

Belanja Online Masyarakat Semakin Receh

Kemudahan akses pembiayaan turut mewarnai perubahan pola konsumsi masyarakat                        

INDEKS BERITA

Terpopuler