BI Beri Sinyalemen Tren Kenaikan Bunga Acuan Bakal Berakhir

Jumat, 01 Maret 2019 | 08:31 WIB
BI Beri Sinyalemen Tren Kenaikan Bunga Acuan Bakal Berakhir
[]
Reporter: Grace Olivia | Editor: Thomas Hadiwinata

KONTAN.CO.ID -  JAKARTA. Pertanda bunga acuan di Indonesia akan berbalik arah mulai muncul. Gubernur BI Perry Warjioyo menyatakan, posisi suku bunga acuan pada level 6% saat ini telah mendekati puncaknya.

"Memang kami melihat suku bunga BI sudah mencapai hampir puncaknya. Sebelumnya, suku bunga memang harus kami arahkan untuk stabilitas," ujar Perry dalam diskusi Outlook Ekonomi 2019, Kamis (28/2).

Sepanjang tahun lalu, BI telah mengerek suku bunga sebesar 175 basis poin (bps) ke level 6%. Pada Rapat Dewan Gubernur (RDG) BI terakhir pertengahan Februari 2019, bank sentral tetap menahan besaran bunga acuan.

Perry menyebutkan, era suku bunga tinggi masih terjadi dalam jangka pendek. "Ke depan, arah suku bunga akan lebih turun, kalau memang stabilitas bisa kita jaga. Kontinuitas koordinasi, kebijakan baik secara nasional maupun kebijakan antar lembaga akan terus kami lakukan," tandas Perry.

Sebelumnya, Wakil Presiden Jusuf Kalla menilai bunga acuan sudah seharusnya turun. Tingkat suku bunga acuan yang tinggi mendorong suku bunga perbankan ikut naik tinggi. "Suku bunga jangan lebih tinggi dari loan (suku bunga pinjaman) Thailand dan Malaysia. Kita sudah sepakat kalau Thailand jadi acuannya," ujar JK, panggilan akrabnya di acara yang sama.

Naamun ekonom Bank Permata Josua Pardede menilai, ada dua alasan mengapa masih terlalu dini bagi BI untuk mengubah stance kebijakan moneternya saat ini. Pertama, sentimen negatif global sejatinya belum benar-benar mereda. Risiko geopolitik, geoekonomi, hingga keamanan masih menyelimuti kondisi dunia saat ini.

"The Fed masih dalam stance hawkish, pembicaraan dagang AS dan China masih maju mundur, pertemuan AS dan Korea Utara tidak membuahkan hasil, dan sekarang ada konflik India dan Pakistan yang mencuat," ujar Josua.

Kedua, BI seharusnya etap konsisten pada latar belakang utamanya memperketat kebijakan moneter yaitu menekan defisit transaksi berjalan alias current account deficit (CAD). Sepanjang 2018, posisi CAD Indonesia sebesar mencapai 2,98% terhadap produk domestik bruto (PDB). Sementara, tahun ini, pemerintah dan BI berupaya menekan CAD dengan harapan rasio turun ke 2,5% terhadap PDB.

Bagikan

Berita Terbaru

Rupiah Cetak Rekor Terendah Lagi, Ini Risiko Investasi yang Perlu Dicermati Investor
| Jumat, 13 November 2026 | 10:28 WIB

Rupiah Cetak Rekor Terendah Lagi, Ini Risiko Investasi yang Perlu Dicermati Investor

Sentimen reklasifikasi pasar saham Indonesia oleh MSCI berpotensi tetap membayangi rupiah hingga semester pertama 2027.

Metodologi HSC BEI Berubah, Emiten Wajib Waspadai Risiko Likuiditas dan IPO
| Jumat, 13 November 2026 | 09:19 WIB

Metodologi HSC BEI Berubah, Emiten Wajib Waspadai Risiko Likuiditas dan IPO

Indikator konsentrasi kepemilikan saham perlu dibedakan dari penilaian terhadap fundamental dan kualitas emiten.

PTRO Pacu Diversifikasi Bisnis di Luar Jasa Tambang Batubara
| Jumat, 13 November 2026 | 08:41 WIB

PTRO Pacu Diversifikasi Bisnis di Luar Jasa Tambang Batubara

PT Petrosea Tbk (PTRO) memperluas portofolio bisnis untuk menangkap peluang pertumbuhan di sektor pertambangan mineral, minyak dan gas (migas)

Sentimen MSCI Reda, Pasar Sedikit Lega
| Jumat, 13 November 2026 | 08:38 WIB

Sentimen MSCI Reda, Pasar Sedikit Lega

Pasar saham Indonesia mulai menemukan ruang untuk bangkit setelah ketidakpastian hasil review indeks MSCI November 2026 terjawab. 

Gelombang Delisting Meninggi Sejak 2025 hingga 2026, Tren bisa Berlanjut Tahun Depan?
| Jumat, 13 November 2026 | 08:32 WIB

Gelombang Delisting Meninggi Sejak 2025 hingga 2026, Tren bisa Berlanjut Tahun Depan?

Risiko delisting juga muncul dari emiten yang dihadapkan pada kewajiban memenuhi minimum free float hingga 31 Maret 2027.

Penyaluran BSU Tak Lagi Melalui Kantor Pos
| Jumat, 13 November 2026 | 08:30 WIB

Penyaluran BSU Tak Lagi Melalui Kantor Pos

Penyaluran Bantuan Subsidi Upah (BSU) tahun ini diarahkan melalui rekening penerima                 

Pemerintah Bahas Usulan Insentif Pajak Pasar Modal
| Jumat, 13 November 2026 | 08:25 WIB

Pemerintah Bahas Usulan Insentif Pajak Pasar Modal

Usulan insentif perpajakan masih perlu dibahas bersama Kementerian Keuangan                         

Harus Himpun Pajak Rp 500 Triliun Lagi
| Jumat, 13 November 2026 | 08:19 WIB

Harus Himpun Pajak Rp 500 Triliun Lagi

Untuk mencapai target penerimaan sebesar Rp 2.357,7 triliun, pemerintah harus mengumpulkan Rp 750,1 triliun di tiga bulan terakhir 2026

Risiko Stimulus Fiskal
| Jumat, 13 November 2026 | 08:16 WIB

Risiko Stimulus Fiskal

Ketika rasio utang terhadap PDB membengkak, pemerintah dihadapkan pada fiscal fatigue (kelelahan fiskal).

Bank Sentral Masih Jadi Pemilik Terbesar SBN
| Jumat, 13 November 2026 | 08:10 WIB

Bank Sentral Masih Jadi Pemilik Terbesar SBN

Hingga 10 November 2026, kepemilikan SBN oleh Bank Indonesia mencapai 25%                           

INDEKS BERITA