Biar Enggak Cuma Belanja Rutin, Penganggaran Belanja Negara di APBN Akan Diubah

Senin, 16 Desember 2019 | 07:11 WIB
Biar Enggak Cuma Belanja Rutin, Penganggaran Belanja Negara di APBN Akan Diubah
[ILUSTRASI. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati (kedua kiri) didampingi Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara (kiri) bersiap memberikan keterangan pers tentang realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2019 per akhir Oktober di Kantor Kemenkeu, Jaka]
Reporter: Grace Olivia | Editor: A.Herry Prasetyo

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kementerian Keuangan (Kemkeu) tengah mempersiapkan perubahan pada sistem penganggaran belanja negara dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Tujuan perubahan ini untuk menyelaraskan instrumen fiskal program-program prioritas yang telah dirancang pemerintah. Wacana tersebut diungkapkan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati belum lama ini.

Ini Artikel Spesial

Agar bisa lanjut membaca sampai tuntas artikel ini, pastikan Anda sudah berlangganan.

Berlangganan dengan Google

Gratis uji coba 7 hari pertama. Anda dapat menggunakan akun Google sebagai metode pembayaran.

Kontan Digital Premium Access

Business Insight, Epaper Harian + Tabloid, Arsip Epaper 30 Hari

Rp 120.000
Business Insight

Hanya dengan 20rb/bulan Anda bisa mendapatkan berita serta analisis ekonomi bisnis dan investasi pilihan

-
Bagikan

Berita Terbaru

Profit 33,15% Setahun, Harga Emas Antam Hari Ini Meroket Lagi (11 April 2025)
| Jumat, 11 April 2025 | 08:57 WIB

Profit 33,15% Setahun, Harga Emas Antam Hari Ini Meroket Lagi (11 April 2025)

Harga emas Antam hari ini (11 April 2025) 1 gram Rp 1.889.000. Di atas kertas pembeli setahun lalu bisa untung 33,15% jika menjual hari ini.

Utang Jumbo AS Jatuh Tempo di 2025-2028, Tarif Trump Sulut China Jual US Treasury
| Jumat, 11 April 2025 | 08:42 WIB

Utang Jumbo AS Jatuh Tempo di 2025-2028, Tarif Trump Sulut China Jual US Treasury

Merujuk laporan The Bureau of The Fiscal Service, per Maret 2025, nilai outstanding utang jatuh tempo AS pada 2025-2028 mencapai US$ 16,8 triliun.

Ragu dan Takut, Pemegang Saham Pengendali Minim Akumulasi Saat IHSG Anjlok Signifikan
| Jumat, 11 April 2025 | 08:33 WIB

Ragu dan Takut, Pemegang Saham Pengendali Minim Akumulasi Saat IHSG Anjlok Signifikan

Pasar saham belum kondusif seiring volatilitas yang meningkat, ketidakpastian global, dan kekhawatiran terhadap potensi koreksi lanjutan

Upaya Indonesia Mengamankan Pasar Udang di AS
| Jumat, 11 April 2025 | 07:55 WIB

Upaya Indonesia Mengamankan Pasar Udang di AS

KKP terus berupaya meminimalkan dampak kebijakan tarif yang diberlakukan Pemerintah AS terhadap produk perikanan Indonesia, termasuk udang.

Penurunan Bea Keluar Bantu Produsen Sawit
| Jumat, 11 April 2025 | 07:52 WIB

Penurunan Bea Keluar Bantu Produsen Sawit

Menteri Keuangan Sri Mulyani menyatakan pemerintah berencana menyesuaikan dan memangkas bea keluar bagi komoditas CPO.

TYRE Bidik Penjualan Tumbuh 10% Tahun Ini
| Jumat, 11 April 2025 | 07:47 WIB

TYRE Bidik Penjualan Tumbuh 10% Tahun Ini

TYRE meraup penjualan ban luar sebesar Rp 416,07 miliar atau berkontribusi 70,25% dari total penjualan pada 2024.

RALS Mencermati Efek Tarif Tinggi AS
| Jumat, 11 April 2025 | 07:45 WIB

RALS Mencermati Efek Tarif Tinggi AS

Ramayana Lestari Sentosa masih akan terus berupaya memaksimalkan penjualan dengan ragam promosi yang menarik minat konsumen,

Indonesia-Abu Dhabi Garap PLTS 100 MW di Jatigede
| Jumat, 11 April 2025 | 07:42 WIB

Indonesia-Abu Dhabi Garap PLTS 100 MW di Jatigede

Kerja sama PLN dan Masdar menjadi salah satu dari empat nota kesepahaman antarpelaku usaha atawa business to business (B-to-B)

Pemerintah Memangkas Alokasi Gas ke Singapura
| Jumat, 11 April 2025 | 07:39 WIB

Pemerintah Memangkas Alokasi Gas ke Singapura

Kepala SKK Migas Djoko Siswanto mengungkapkan, ekspor gas dari wilayah Sumatra akan dikurangi mulai Juni 2025 dan dialihkan ke pasar domestik,

Kenaikan Tarif Royalti Sebaiknya Ditunda
| Jumat, 11 April 2025 | 07:36 WIB

Kenaikan Tarif Royalti Sebaiknya Ditunda

Pelaku usaha menilai kenaikan tarif royalti minerba bisa menjadi disinsentif di tengah upaya pemerintah menarik investasi baru.

INDEKS BERITA

Terpopuler