ILUSTRASI. MALL PELAYANAN PUBLIK
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Program reformasi birokrasi menjadi satu dari visi utama Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada periode pemerintahannya lima tahun ke depan.
Namun, efektivitas program ini diragukan lantaran visi yang sudah dijalankan sejak lima tahun lalu itu cenderung menyedot anggaran lebih besar dibandingkan dengan target.
Realisasi anggaran pelaksanaan reformasi birokrasi sejak tahun 2015 hingga 2019 naik sebesar rata-rata 7,4% per tahun, dari Rp 186,48 triliun menjadi Rp 248,54 triliun.
Tahun depan di Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2020, pemerintah mengalokasikan belanja reformasi birokrasi sebesar Rp 261,3 triliun atau tumbuh 5,1% dari pagu untuk 2019.
Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Askolani mengatakan, belanja reformasi birokrasi menjadi penyebab utama kenaikan belanja pegawai di tahun 2020 kendati tidak ada kenaikan gaji pokok.
"Jadi kalau belanja pegawai naik, itu berkaitan dengan reformasi birokrasi, perbaikan di K/L (kementerian dan lembaga). Misalnya, sekarang kan ada assesment kinerja yang akan berdampak ke tunjangan kinerja (tukin) lembaga," terang Askolani saat ditemui di DPR, Senin (19/8).
Anggaran belanja pegawai tahun ini diperkirakan menghabiskan dana Rp 376,44 triliun, naik 8,52% dibandingkan dengan realisasi tahun lalu Rp 346,89 triliun.
Kemudian pemerintah mengalokasikan anggaran belanja pegawai tahun depan sebesar Rp 416,14 triliun atau hampir dua kali lipat ketimbang lima tahun lalu yang hanya Rp 243,72 triliun.
Birokrasi masih jadi penghambat
