Blokir Rekening Efek Diharap Segera Berakhir, Kejaksaan Agung Buka Desk Klarifikasi

Rabu, 19 Februari 2020 | 09:08 WIB
Blokir Rekening Efek Diharap Segera Berakhir, Kejaksaan Agung Buka Desk Klarifikasi
[ILUSTRASI. Para tersangka kasus Jiwasraya memasuki mobil tahanan saat keluar dari Gedung Bundar Jampidsus Kejagung, Jakarta, Selasa (14/1/2020).]
Reporter: Nur Qolbi | Editor: A.Herry Prasetyo

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemblokiran rekening efek yang diduga terkait dengan tersangka kasus tindak pidana korupsi di PT Asuransi Jiwasraya masih berlanjut. Meski begitu, ada harapan pemblokiran rekening efek segera berakhir.

Kemarin, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menggelar pertemuan dengan sekuritas dan para nasabahnya untuk menyelesaikan masalah pemblokiran rekening tersebut. Dalam pertemuan ini, hadir juga pihak dari Kejaksaan Agung.

Baca Juga: Ini Enam Aturan OJK Untuk Melindungi Investor

Kepala Eksekutif Pasar Modal OJK Hoesen dan Deputi Komisioner Pengawas Pasar Modal II OJK Fakhri Hilmi juga terlihat lokasi pertemuan. Selain itu, ada perwakilan Bursa Efek Indonesia (BEI), Asosiasi Perusahaan Efek Indonesia (APEI), para Anggota Bursa nasabah yang rekening efeknya diblokir.

Seorang sumber yang mengikuti pertemuan tersebut mengatakan, dalam pertemuan ini, Kejagung memberikan kesempatan bagi para nasabah yang rekeningnya diblokir menyampaikan klarifikasi. "Kejaksaan Agung dan OJK memfasilitasi mereka untuk memberikan pembuktian beserta dokumen pendukungnya," kata sumber tersebut saat ditemui Kontan di lokasi pertemuan.

Baca Juga: Duh, Baru Sebulan Lewat, Pencairan Reksadana Mencapai Rp 8,8 Triliun

Ketua Umum APEI Octavianus Budiyanto menyebut, Kejagung juga membuka desk untuk melayani klarifikasi nasabah. "Mau langsung diberesin untuk klarifikasi. Diutamakan dari luar kota dulu," kata dia. Kejagung memberi waktu klarifikasi hingga Jumat (21/2). Tapi, belum diputuskan kapan pemblokiran rekening efek akan dibuka.

Sekadar mengingatkan, ada sekitar 800 subrekening diblokir Kejagung. Pemblokiran ini ikut membuat transaksi di pasar saham sepi.

Bagikan

Berita Terbaru

Rupiah Cetak Rekor Terendah Lagi, Ini Risiko Investasi yang Perlu Dicermati Investor
| Jumat, 13 November 2026 | 10:28 WIB

Rupiah Cetak Rekor Terendah Lagi, Ini Risiko Investasi yang Perlu Dicermati Investor

Sentimen reklasifikasi pasar saham Indonesia oleh MSCI berpotensi tetap membayangi rupiah hingga semester pertama 2027.

Metodologi HSC BEI Berubah, Emiten Wajib Waspadai Risiko Likuiditas dan IPO
| Jumat, 13 November 2026 | 09:19 WIB

Metodologi HSC BEI Berubah, Emiten Wajib Waspadai Risiko Likuiditas dan IPO

Indikator konsentrasi kepemilikan saham perlu dibedakan dari penilaian terhadap fundamental dan kualitas emiten.

PTRO Pacu Diversifikasi Bisnis di Luar Jasa Tambang Batubara
| Jumat, 13 November 2026 | 08:41 WIB

PTRO Pacu Diversifikasi Bisnis di Luar Jasa Tambang Batubara

PT Petrosea Tbk (PTRO) memperluas portofolio bisnis untuk menangkap peluang pertumbuhan di sektor pertambangan mineral, minyak dan gas (migas)

Sentimen MSCI Reda, Pasar Sedikit Lega
| Jumat, 13 November 2026 | 08:38 WIB

Sentimen MSCI Reda, Pasar Sedikit Lega

Pasar saham Indonesia mulai menemukan ruang untuk bangkit setelah ketidakpastian hasil review indeks MSCI November 2026 terjawab. 

Gelombang Delisting Meninggi Sejak 2025 hingga 2026, Tren bisa Berlanjut Tahun Depan?
| Jumat, 13 November 2026 | 08:32 WIB

Gelombang Delisting Meninggi Sejak 2025 hingga 2026, Tren bisa Berlanjut Tahun Depan?

Risiko delisting juga muncul dari emiten yang dihadapkan pada kewajiban memenuhi minimum free float hingga 31 Maret 2027.

Penyaluran BSU Tak Lagi Melalui Kantor Pos
| Jumat, 13 November 2026 | 08:30 WIB

Penyaluran BSU Tak Lagi Melalui Kantor Pos

Penyaluran Bantuan Subsidi Upah (BSU) tahun ini diarahkan melalui rekening penerima                 

Pemerintah Bahas Usulan Insentif Pajak Pasar Modal
| Jumat, 13 November 2026 | 08:25 WIB

Pemerintah Bahas Usulan Insentif Pajak Pasar Modal

Usulan insentif perpajakan masih perlu dibahas bersama Kementerian Keuangan                         

Harus Himpun Pajak Rp 500 Triliun Lagi
| Jumat, 13 November 2026 | 08:19 WIB

Harus Himpun Pajak Rp 500 Triliun Lagi

Untuk mencapai target penerimaan sebesar Rp 2.357,7 triliun, pemerintah harus mengumpulkan Rp 750,1 triliun di tiga bulan terakhir 2026

Risiko Stimulus Fiskal
| Jumat, 13 November 2026 | 08:16 WIB

Risiko Stimulus Fiskal

Ketika rasio utang terhadap PDB membengkak, pemerintah dihadapkan pada fiscal fatigue (kelelahan fiskal).

Bank Sentral Masih Jadi Pemilik Terbesar SBN
| Jumat, 13 November 2026 | 08:10 WIB

Bank Sentral Masih Jadi Pemilik Terbesar SBN

Hingga 10 November 2026, kepemilikan SBN oleh Bank Indonesia mencapai 25%                           

INDEKS BERITA