BOJ Tidak Berniat Memperlebar Batas Pergerakan Bunga Jangka Panjang

Selasa, 10 Mei 2022 | 15:49 WIB
BOJ Tidak Berniat Memperlebar Batas Pergerakan Bunga Jangka Panjang
[ILUSTRASI. FILE PHOTO: Ilustrasi uang kertas yen Jepang, 22 Juni 2017. REUTERS/Thomas White/Illustration/File Photo.]
Reporter: Sumber: Reuters | Editor: Thomas Hadiwinata

KONTAN.CO.ID - TOKYO. Bank of Japan tidak berencana membiarkan suku bunga jangka panjang bergerak dalam kisaran yang lebih luas di sekitar target 0%, demikian peryataan seorang eksekutif otoritas moneter Jepang itu. Langkah itu untuk membendung penurunan tajam dalam yen, sambil menambahkan langkah seperti itu sama saja dengan kenaikan suku bunga.

BOJ saat ini menawarkan untuk membeli obligasi pemerintah Jepang (JGB) 10-tahun dalam jumlah tidak terbatas untuk mempertahankan batas 0,25% implisit yang ditetapkan di sekitar target suku bunga 0%. Posisi otoritas moneter yang dovish merupakan bagian dari upaya menggeliatkan kembali roda ekonomi.

Namun penurunan yen yang tajam karena kenaikan bunga valuta lain, mendorong spekulasi pasar bahwa BOJ dapat memperluas kisaran 50 basis poin. Dan, BOJ disebut-sebut akan mentolerir kenaikan lebih lanjut dalam suku bunga jangka panjang.

"Kami tidak memiliki rencana untuk memperluas band," kata Direktur Eksekutif BOJ Shinichi Uchida kepada parlemen. "Melakukan hal itu sama saja dengan kenaikan suku bunga" dan karena itu tidak diinginkan bagi perekonomian, tambahnya.

Baca Juga: Naik 18 Tahun Berturut-Turut, Utang Jangka Panjang Jepang Lampaui 1 Kuadriliun Yen

Pernyataan tersebut menggarisbawahi tekad BOJ untuk mempertahankan program stimulus besar-besaran dan mempertahankan suku bunga ultra-longgar, sikap yang selanjutnya dapat melemahkan yen.

Nilai tukar yen terhadap dolar mencapai level terendah barunya selama 20 tahun terakhir di 131,34 pada Senin, sebelum pulih ke sekitar 130,10 pada hari Selasa. Kebijakan BOJ bertentangan dengan kecenderungan global yaitu pengetatan moneter. Bank-bank sentral di Amerika Serikat, Inggris dan Australia menaikkan suku bunga di pekan lalu.

Namun, Uchida mengatakan pergerakan tajam baru-baru ini dalam yen tidak diinginkan, pandangan yang digaungkan oleh Menteri Keuangan Shunichi Suzuki.

"Stabilitas adalah penting dan pergerakan cepat seperti yang terlihat baru-baru ini tidak diinginkan," Suzuki mengatakan pada briefing pada hari Selasa, mengulangi peringatan lisan baru-baru ini untuk menjaga penurunan tajam yen.

Baca Juga: Triwulan I 2022, Ekspor Indonesia ke Swiss Melonjak Tajam

Dia mengatakan Jepang akan berkomunikasi erat dengan Amerika Serikat dan negara-negara Kelompok Tujuh (G7) lainnya dalam tindakan apa pun yang diambil dalam menanggapi pelemahan yen yang cepat.

Dia menolak berkomentar, ketika ditanya di parlemen apakah Jepang bisa melakukan intervensi di pasar mata uang untuk membendung penurunan yen.

Negara-negara G7 telah sepakat bahwa nilai tukar harus ditentukan oleh pasar, bahwa pergerakan yang tidak teratur dapat merugikan ekonomi, dan bahwa negara-negara akan berkonsultasi tentang tindakan apa pun yang mereka ambil di pasar mata uang.

Setelah disambut untuk mendorong ekspor, yen yang lemah telah muncul sebagai sumber kekhawatiran bagi pembuat kebijakan Jepang karena telah meningkatkan biaya impor untuk bahan bakar dan bahan baku.

Namun, meskipun ada keluhan dari anggota parlemen, Gubernur BOJ Haruhiko Kuroda telah menekankan pelemahan yen bermanfaat bagi perekonomian dan tidak akan memicu kenaikan suku bunga.

Bagikan

Berita Terbaru

Ditopang Normalisasi AMMN & Tambahan PI Corridor, Kinerja MEDC Diproyeksikan Melesat
| Senin, 09 Februari 2026 | 08:37 WIB

Ditopang Normalisasi AMMN & Tambahan PI Corridor, Kinerja MEDC Diproyeksikan Melesat

Dalam jangka pendek, saham PT Medco Energi Internasional Tbk (MEDC) dipandang masih dalam fase downtrend.

Prospek ERAL Masih Menarik, Meski Tengah Menanti Kepastian Insentif Mobil Listrik
| Senin, 09 Februari 2026 | 08:25 WIB

Prospek ERAL Masih Menarik, Meski Tengah Menanti Kepastian Insentif Mobil Listrik

PT Sinar Eka Selaras Tbk (ERAL) berencana menambah gerai baru sekaligus menghadirkan produk dan merek baru di berbagai segmen usaha.

Free Float Naik ke 15%, Emiten yang Tak Butuh Pendanaan Pasar Modal bisa Go Private?
| Senin, 09 Februari 2026 | 08:00 WIB

Free Float Naik ke 15%, Emiten yang Tak Butuh Pendanaan Pasar Modal bisa Go Private?

Di rancangan peraturan terbaru, besaran free float dibedakan berdasarkan nilai kapitalisasi saham calon emiten sebelum tanggal pencatatan.

Menakar Daya Tarik Obligasi ESG: Menimbang Return dan Feel Good
| Senin, 09 Februari 2026 | 07:31 WIB

Menakar Daya Tarik Obligasi ESG: Menimbang Return dan Feel Good

Obligasi bertema ESG dan keberlanjutan akan meramaikan penerbitan surat utang di 2026. Bagaimana menakar daya tariknya?

Dharma Polimetal (DRMA) Produksi Baterai Motor Listrik
| Senin, 09 Februari 2026 | 07:29 WIB

Dharma Polimetal (DRMA) Produksi Baterai Motor Listrik

Strategi tersebut ditempuh melalui penguatan kapabilitas manufaktur, diversifikasi produk bernilai tambah, serta integrasi ekosistem bisnis.

Pebisnis Minta Kepastian Izin Impor Daging Sapi
| Senin, 09 Februari 2026 | 07:23 WIB

Pebisnis Minta Kepastian Izin Impor Daging Sapi

Para pelaku usaha tengah menantikan kepastian izin impor yang belum terbit. Padahal, saat ini sudah melewati waktu proses.

Kebijakan Pemerintah Jadi Sorotan, Dampak Buruknya ke Pasar SBN
| Senin, 09 Februari 2026 | 06:50 WIB

Kebijakan Pemerintah Jadi Sorotan, Dampak Buruknya ke Pasar SBN

Investor asing mencatat jual neto Rp 2,77 triliun di SBN. Tekanan jual ini diprediksi berlanjut hingga Kuartal I 2026. Pahami risikonya.

Prospek Kredit Perbankan Akan Lebih Bergairah
| Senin, 09 Februari 2026 | 06:30 WIB

Prospek Kredit Perbankan Akan Lebih Bergairah

​Didorong penurunan suku bunga dan program pemerintah, OJK dan BI memproyeksikan kredit perbankan tumbuh hingga dua digit tahun ini,

Nasib Rupiah Awal Pekan: Tertekan Isu Domestik & Global
| Senin, 09 Februari 2026 | 06:15 WIB

Nasib Rupiah Awal Pekan: Tertekan Isu Domestik & Global

Rupiah melemah hingga 16.887 per dolar AS. Cari tahu alasan di balik tekanan Moodys dan data ketenagakerjaan AS yang memicu gejolak

Korupsi Pajak
| Senin, 09 Februari 2026 | 06:10 WIB

Korupsi Pajak

Membersihkan institusi perpajakan bukan sekadar agenda antikorupsi, melainkan prasyarat menjaga kepercayaan pasar.

INDEKS BERITA

Terpopuler